Ilustrasi: sindonews.com

Ayat –ayat  Al-Qur’an berikut ini, mari kita cocokkan dengan sikap dan ucapan di antara pejabat tinggi di Indonesia dalam berita di bagian bawah.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (61) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (62) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا (63) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (64) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)  [النساء/61-65]

61. Apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul”, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu.

62. Maka Bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah: “Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna”.

63. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka.

64. dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya[313] datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

65. Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS An-Nisaa’/4: 61-65).

[313] Ialah: berhakim kepada selain Nabi Muhammad s.a.w.

Inilah beritanya.

***

Menteri Dalam Negeri Sebut Perda Syariah bertentangan dengan Otonomi daerah

JAKARTA  – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, pemerintah pusat menolak rencana penerapan peraturan daerah (Perda) syariah oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Perda itu dinilainya bertentangan dengan prinsip otonomi daerah.

Gamawan menyatakan, perda syariah menyangkut agama. Sementara agama tidak termasuk bagian yang diotonomikan dan tetap menjadi urusan pemerintah pusat.

“Ya prinsip dasarnya begitu, daerah tak bisa mengatur hal itu dan itu menjadi kewenangan Pusat kerena itu kita ingin tahu bagaimana materinya,” Kata Gamawan, Rabu (6/6), di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dia menjelaskan, pengaturan masalah keamanan dan agama berada di pemerintah pusat. Polisi syariah, kata dia, bertentangan dengan UU Otda pula.

“Perda tak boleh dibuat yang bukan kewenangan daerah. Sehingga tak mungkin Perda itu disetujui dan itu akan kita koreksi. Kalau mengatur taat beragama nggak masalah. Tapi kalau pembentukan polisi (syariah), tidak bisa itu kewenangan pusat,” ujarnya.

Dia sendiri mengaku belum mengetahui secara detail rencana penerapan perda syariah di Tasikmalaya. Dia mengatakan baru mendengar masalah ini dari media. Untuk itu, dalam satu hari atau dua hari ke depan, dia akan memanggil Wali Kota serta DPRD Kota Tasikmalaya untuk membicarakan masalah ini.

“Dalam satu-dua hari ini kita akan berbicara dengan pemda dan DPRD. Kita dengar apa isi Perda itu,” kata Gamawan

Seperti diberitakan, Pemkot Tasikmalaya berencana membentuk Perda Syariah. Salah satu implimentasinya dengan membentuk polisi syariah yang akan mengawasi jalannya hiburan malam dan cara berbusana perempuan. (bilal/arrh)Rabu, 6 Juni 2012 20:43:24

***

Belum ada konfirmasi, apakah pejabat daerah akan tunduk patuh kepada Allah Ta’ala atau kepada penentangnya. Dalam Islam, tidak ada ketundukan makhluq dalam hal maksiat kepada Allah.Kalau ada makhluq sebesar apapun jika dia menyuruh bermaksiat kepada Allah dengan alasan apapun maka tetap tidak boleh kita ikuti.

Kalau alasannya undang-undang pusat, maka ada juga alasan yang sudah tersedia di Indonesia ini yaitu lebih tinggi lagi dalam ucapan yang jelas-jelas yaitu dasar Negara Indonesia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi seandainya pemda tidak dibolehkan membuat perda syariat, berarti pejabat tinggi itu mengingkari landasan/ dasar Negara Indonesia itu sendiri. Pejabat yang mengingkari dasar negaranya sendiri, tidak pula pantas diikuti! Faham?!

(nahimunkar.com)

(Dibaca 911 kali, 1 untuk hari ini)