• Rencananya, Hari akan melakukan aksinya bersama tiga orang ibu-ibu lanjut usia yang juga merupakan korban Lapindo tetapi mereka sudah jatuh sakit.
  • Hari menjelaskan, dari 13.000 berkas korban lumpur Lapindo, baru 9.000 berkas yang dituntaskan.
  • Sisanya, sekitar 4.000 berkas belum selesai. “Total jumlah yang dibayarkan seharusnya Rp 3,8 triliun. Sekarang baru dibayarkan Rp 971 miliar. Padahal, Bakrie sudah mengumumkan mengeluarkan dana Rp 7 triliun. Tidak benar itu,” bebernya.

Hari Suwandi saat melakukan aksi di depan gedung Wisma Bakrie 2, Jakarta.

Hari Suwandi, seorang warga Sidoarjo yang telah berjalan kaki selama 25 hari dari Sidoarjo ke Jakarta, menyatakan akan bertahan di ibu kota hingga tuntutannya terpenuhi.

Sebelumnya, Selasa (17/07/2012) pukul 11.00 Hari beraksi di depan gedung Wisma Bakrie 2, Jakarta.

Aksi tersebut berisi klarifikasi dan tuntutan sejumlah hal terkait lumpur Lapindo. Hari berangkat dari Jalan Pasuruan menuju Gedung Wisma Bakrie seorang diri.

Seluruh tubuhnya dibaluri dengan cat yang hampir sama dengan warna lumpur Lapindo.
“Saya dituduh bukan warga Sidoarjo, tapi warga Kediri yang menikah dengan korban lumpur Lapindo. Itu semua tidak benar. Saya warga Sidoarjo,” ungkap Hari.

“Saya ke sini bukan untuk bertemu Bakrie, tidak ada gunanya saya bertemu. Saya cuma ingin permintaan saya bertemu dengan Presiden dipenuhi,” tambahnya.

Rencananya, Hari akan melakukan aksinya bersama tiga orang lanjut usia yang juga merupakan korban Lapindo.

Akan tetapi, ketiga orang tersebut tidak jadi ikut dalam aksinya karena sakit. “Ibu-ibu itu pada mual-mual semua, pusing mereka. Jadinya mereka tidak jadi ikut,” ungkap Hari.

Hari menjelaskan, dari 13.000 berkas korban lumpur Lapindo, baru 9.000 berkas yang dituntaskan.

Sisanya, sekitar 4.000 berkas belum selesai. “Total jumlah yang dibayarkan seharusnya Rp 3,8 triliun. Sekarang baru dibayarkan Rp 971 miliar. Padahal, Bakrie sudah mengumumkan mengeluarkan dana Rp 7 triliun. Tidak benar itu,” bebernya.

Hingga saat ini, Hari belum bisa bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Saya sudah mengirimkan surat audiensi seminggu yang lalu, tapi belum ada tanggapan,” ungkapnya.

Semenjak tiba di Jakarta, Hari telah bertemu dengan beberapa pihak seperti Pramono Agung dan Komisi V DPR RI.

Laporan Sari Oktavia TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA Tribunnews.com – Rabu, 18 Juli 2012 01:59 WIB

Hari Suwandi Bertahan di Jakarta hingga Tuntutannya Dipenuhi

***

Pejalan Kaki Lumpur Lapindo: Presiden cuma Main Sinetron

Mereka menyusun aksi setelah berjalan kaki dari Porong, Sidoarjo ke Jakarta selama 25 hari.

Korban semburan lumpur, Hari Suwandi bersama pendamping dan aktivis di Jakarta akan bersama-sama menyusun strategi mendorong pemerintah tegas soal penyelesaian ganti rugi korban lumpur Lapindo di Sidoarjo.

Paring Waluyo, pendamping Hari dan korban lumpur, mengatakan dari 13.237 berkas, saat ini terdapat 27 berkas yang sama sekali belum diproses, 152 berkas yang baru diproses uang muka-nya sebesar 20% dan 4.129 berkas yang harus dilunasi sisa 80%.

Total aset dari ketiga proses tersebut mencapai: Rp21 miliar, Rp70 miliar, dan Rp971 miliar untuk empat ribu lebih kasus tersebut.

Hal tersebut yang sedang dituntut oleh Hari dan kawan-kawan lewat aksi jalan kaki ini.

“Peraturan Presiden Nomer 14 tahun 2007 itu pasalnya karet. Sebab tidak ada batasan pasti diberikan kepada PT Minarak Lapindo Jaya kapan mereka harus melunasi aset korban,” tutur Paring yang ditemui di Kantor Kontras, Jakarta, Minggu (8/7).

Sejak Perpres dikeluarkan, ujar dia, terbukti masih ada ribuan warga yang tidak kunjung mendapatkan haknya.

“Regulasi ada di pusat. Kami akan usaha terus sampai bertemu presiden. Pemerintah harus tegas,” kata Paring.

Sebetulnya sudah beberapa kali korban bertemu dengan presiden.

“Tapi itu cuma sinetron, cuma drama. Kan tidak bisa presiden hanya marah-marah di depan media. Presiden harus membuat mekanisme konkret, jangan hanya bikin panggung sandiwara,” katanya.

Masalahnya, daya tawar PT Minarak Lapindo Jaya jauh lebih tinggi dibandingkan warga terdampak. Jika perusahaan tidak membayar ganti rugi, lantas tidak banyak yang bisa dilakukan warga.

Oleh sebab itu, menurut Paring, Perpres seharusnya memberikan kepastian kapan pelunasan ganti rugi bagi korban harus diselesaikan oleh Lapindo.

“Kami nanti akan merundingkan bersama kawan-kawan Kontras, akan menemui siapa saja dan langkah apa yang dilakukan agar pemerintah tegas soal batasan ini,” kata Paring.

BeritaSatu – Min, 8 Jul 2012

***

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ  [البقرة/11، 12]

11. Dan bila dikatakan kepada mereka:”Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”. mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.”

12. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. (QS Al-Baqarah: 11, 12).

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ [النمل/69]

69. Katakanlah: “Berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa. (QS An-Naml/ 27: 69).

(nahimunkar.com)

(Dibaca 291 kali, 1 untuk hari ini)