Ada kelompok manusia yang pandangan hidupnya terbalik. Hal yang munkar misalnya pelacuran justru didukung. Sebaliknya, hal yang ma’ruf misalnya perda syariat justru diserang.

 Pandangan hidup yang terbalik semacam itu, dalam Islam telah dijelaskan dalam Al-Qur’an. Pelaku-pelakunya kalau mengaku Islam maka disebut munafik. Sebagamana yang ditegaskan dalam ayat suci:

{الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (67) وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ} [التوبة: 67، 68]

67. orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma’ruf dan mereka menggenggamkan tangannya[berlaku kikir]. mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik.

68. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah mela’nati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. (QS At-Taubah: 67-68)

Tulisan berikut ini menyoroti tentang PDIP yang ingin mencabut perda-perda syariat. Silakan menyimak.

***

Jangan Cabut Perda Syariah

Ilustrasi: Aksi unjuk rasa LPI di Kemendagri yang menolak pencabutan Perda Anti Miras di sejumlah kabupaten.

Pemerintahan Jokowi-JK rencana akan melarang munculnya peraturan daerah baru yang berlandaskan syariat Islam. Khusus untuk Aceh, PDIP akan memberikan keistimewaan.

Trimedya Panjaitan, Ketua Tim Bidang Hukum Pemenangan Jokowi-JK menyatakan,”Aceh pengecualian, karena Aceh daerah khusus.” Trimedya menyatakan Jokowi-JK memahami keistimewaan Aceh yang memiliki sejarah panjang dengan dunia Islam. Karenanya, tidak akan larangan perda baru di Aceh yang berlandaskan syariat Islam. “Kami memahami kekhususan Aceh. Sama seperti di Papua dan Yogyakarta,” ujarnya.

Menurut PDIP, menolak perda syariat karena tidak sejalan dengan ideologi yang dianut PDI Perjuangan. Selain itu, syariat Islam juga bertentangan dengan UUD 1945. “Ideologi PDIP Pancasila 1 Juni 1945. Pancasila sebagai sumber hukum sudah final,”kata Ketua DPP Bidang Hukum PDIP itu.

Perda syariat Islam dinilai bakal menciptakan dikotomi tatanan sosial di masyarakat. Ujung-ujungnya, perda syariat Islam dianggap bakal menganggu kemajemukan NKRI yang berlandaskan Bhineka Tunggal Ika. “Ke depan kami berharap perda syariat Islam tidak ada. Ini bisa mengganggu kemajemukan karena menciptakan pengotak-kotakan masyarakat,” kata anggota Komisi III DPR itu.

“Yang jelas kami tidak mendukung perda yang bersifat syariat,” kata Trimedya di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung (4/6).

Ketakutan Tim Sukses Jokowi-JK tentang Perda Syariat ini, senada dengan tuntutan berbagai kalangan Kristiani. Ketika SBY menjadi presiden 2009, mereka menyatakan: “Kita memerlukan presiden yang tegas dan berani menentang segala intrik atau manuver-manuver kelompok tertentu yang ingin merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Ketika kelompok ini merasa gagal memperjuangkan diperlakukannya “Piagam Jakarta”, kini mereka membangun perjuangan ini lewat jalur legislasi. Mereka memasukkan nilai-nilai agama mereka ke dalam perundang-undangan.  Kini ada banyak UU yang mengarah kepada syariah, misalnya UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Wakaf, UU Sisdiknas, UU Perbankan Syariah, UU Surat Berharga Syariah (SUKUK), UU Yayasan, UU Arbitrase, UU Pornografi dan Pornoakasi, dan lain-lain. Apapun alasannya semuanya ini bertentangan dengan prinsip dasar negara ini.” (Lihat Tabloid Kristen, Reformata edisi 110/2009).

Konferensi Wali Gereja Indonesia, induk kaum Katolik di Indonesia, juga pernah mengirim surat kepada calon presiden SBY yang isinya: “Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami menganjurkan kepada presiden dan wakil presiden terpilih untuk membatalkan 151 peraturan daerah ini dan yang semacamnya serta tidak pernah akan mengesahkan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia.” (Lihat Adian Husaini, Pancasila bukan untk Menindas Hak konstitusional Umat Islam, GIP).

Kini kalangan Kristiani, KWI dan LSM-LSM sekuler di Indonesia menggugat perda-perda yang berkaitan syariah ini.  Menurut mereka Perda yang ditelurkan sejak 1999-2009 adalah diskriminatif. Di Jawa Barat ada 35 Perda, Bali 31, Sumbar 26, Kalsel 17, Sulsel 16, NTB 13, Jatim 11, Aceh 7, Banten 6, Sumsel 5, Lampung 3, Riau 2, Gorontalo 2, Bengkulu 2, Sumut 1, Sulteng 1, NTT 1, Kalteng 1, Kalbar 1, Yogyakarta 1, Jateng 1 dan Bangka Belitung 1 Perda. (lihat Indopos, 10 Juni 2012).

Mereka kini mempersoalkan Pemda Tasikmalaya yang mengeluarkan Perda No. 12 tahun 2009 tentang Membangun Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Berlandaskan Ajaran Islam dan Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya. Anggota Komnas Perempuan Arimbi Herupoetri menyatakan,”Seseorang cara berpakaian diatur. Itu kita bilang bertentangan dengan konstitusi. Pergi siang dan malam diatur. Perempuan kalau keluar malam maka dibilang tidak baik. Bila dikriminalkan itu di Tasik yang kita pantau waktu itu.” Ia juga menyatakan bahwa kebanyakan korban perda syariah terebut adalah perempuan. Sebab yang dinilai selalu dikaitkan dengan wanita. Misalnya baju harus panjang dan tidak boleh tipis. Tidak boleh keluar malam.

Anggota Komnas Perempuan Andy Yetriyani mengatakan di akhir 2011, sudah ada 207 kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas yang terdapat di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dan kota. Setiap tahun kebijakan diskriminatif serupa ini selalu bertambah, 189 kebijakan diskriminatif di tahun 2010 dari 154 kebijakan diskriminatif yang dilaporkan Komnas Perempuan pada 2009. Sebanyak 78 dari 207 kebijakan daerah tersebut secara langsung diskriminatif terhadap perempuan.

Kewenangan Pemda memutuskan –khususnya bidang agama ini- dianggap mereka bertentangan dengan Undang-undang. Khususnya UU no. 22 tahun 1999 pasal 7 ayat 1 dan 2, yaitu bahwa pemerintah daerah dalam ayat 1 disebutkan tidak mempunyai kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lain. Ayat menjelaskan kewenangan bidang lain yaitu kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro dan dana perimbangan keuangan. Selain ini sistem administrasi Negara dan lembaga perekonomian Negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi yang strategis.

Di kalangan media, majalah Tempo adalah majalah utama yang militan melakukan opini pencabutan perda syariat. Tempo pernah mengeluarkan edisi khusus 4 September 2011, dengan menampilkan judul: Perda Syariah Untuk Apa. Tempo menampilkan liputan berbagai daerah yang menerapkan perda syariat dan melakukan kritikan tajam ke mereka.

Lihatlah pendapat redaksinya yang dituangkan dalam kolom opininya: “Indonesia tampaknya bukan tempat yang tepat untuk menegakkan hukum yang berlatar belakang syariah. Lihat saja penerapan aturan-aturan baru bernuansa keagamaan itu . Ketentuan itu diterapkan secara diskriminatif: begitu tegas terhadap masyarakat kelas bawah, tapi tidak bergigi manakala harus berhadapan dengan pelanggar aturan dari kalangan elite atau masyarakat kelas atas. Inilah antara lain kritik terhadap penerapan syariah/ Islam yang telah berjalan lebih dari sepuluh tahun di Bumi Serambi Mekah, Aceh. Hampir semua hukuman hanya mengena pada masyarakat kelas bawah.”

Tempo menutup kebijakan redaksinya itu dengan: “Lahirnya aturan-aturan syariah ini barangkali lebih efektif ketimbang dakwah puluhan tahun para kiai di kampung-kampung. Sebab aturan-aturan itu menggunakan tangan-tangan perkasa pemerintah (daerah) untuk memaksa para perempuan setempat mengenakan kerudung dan pakaian yang Islami, atau memaksa pasangan yang hendak menikah belajar membaca Al Quran lebih serius. Namun kemungkinan besar aturan-aturan itu tidak sanggup menjawab persoalan substansial yang sedang dihadapi bangsa ini, seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan dan korupsi.”

Ini diantara perda syariat yang dimasalahkan mereka:

1. Sumatera Barat, ada 21 peraturan. Diantaranya: Perda Provinsi Sumbar Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Maksiat, Perda Kabupaten Lahat Nomor 3/2002 tentang Pemberantasan Tindak Asusila, Perda Kabupaten Padang Panjang Nomor 7/2008 tentang Zakat, Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4/2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah, Perda Kabupaten Agam Nomor 6/2005 tentang Baca Tulis Al Quran, Perda Kabupaten Lahat Nomor 3/2002 tentang Larangan Pelacuran dan lain-lain.

2. Nanggroe Aceh Darussalam : 4 Undang-Undang, 1 Keputusan Presiden, 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung, 11 Qanun, 14 Peraturan/Instruksi Gubernur. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh: Aceh diberi otonomi khusus dalam bentuk pemerintahan Aceh berlandaskan syariah Islam.

3. Bengkulu : Perda Kota Bengkulu Nomor 24/2000 tentang Larangan Prostitusi dan Instruksi Wali Kota Bengkulu Nomor 03/2004 tentang Program Peningkatan Keimanan

4. Banten: Ada 7 Perda, diantaranya: Perda Provinsi Banten Nomor 4/2004 tentang Zakat, Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 09/2004 tentang Seragam Muslim di SD, SMP, SMA  dan Perda Tangerang Nomor 7/2005 tentang Larangan Distribusi dan Penjualan Minuman Keras dan lain-lain.

5. Jawa Barat : Ada 19 Perda, diantaranya:  Perda Indramayu Nomor 7/1999 tentang Prostitusi, Surat Edaran Bupati Indramayu tahun 2001 tentang wajib busana Muslim dan pandai baca Al Quran bagi siswa sekolah, SKB Pelarangan Ajaran Ahmadiyah di Kabupaten Garut tahun 2005, Perda Kabupaten Bekasi Nomor 10/2002 tentang Larangan Perbuatan Asusila, Instruksi Bupati Sukabumi Nomor 4/2004 tentang Pakaian Busana Muslim bagi Siswa dan Mahasiswa di Kabupaten Sukabumi, SKB Pelarangan Jamaah Ahmadiyah di Kabupaten Bogor 2005 dan lain-lain

6. Jawa Timur. Ada 8 Perda, antara lain: Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 5/2005 tentang Pemberantasan Pelacuran, Perda Kota Malang Nomor 8/2005 tentang Larangan Perbuatan Cabul, Perda Kabupaten Gresik Nomor 7/2002 perihal Larangan Prostitusi, Surat Edaran Bupati Pamekasan Nomor 450/2002 tentang Pemberlakuan Syariah Islam dan lain-lain.

7. Selain itu Perda yang bernuansa Syariah ini ada di jawa Tengah (1), Riau (1), Sumatera Selatan (3), Lampung (4), Gorontalo (1), Kalimantan Selatan (5) Sulawesi Selatan (5), Nusa Tenggara Barat (3) dan Papua Barat meski batal mengadopsi peraturan daerah, Manokwari ditahbiskan sebagai “kota Injil”.

Walhasil, tuntutan kalangan non Muslim untuk mencabut perda syariat ini sebenarnya adalah naïf. Perda syariat hanya berlaku kepada kalangan Muslim sendiri dan tidak memaksa mereka untuk menjalankannya. Selain itu bukankah telah dijamin undang-undang adanya kebebasan Muslim untuk menjalankan agamanya? Dan kalangan non Muslim harusnya bersyukur hidup di negeri ini, karena mereka telah banyak diberikan kebebasan oleh kalangan mayoritas Muslim untuk bebas bergerak baik dalam ibadah, ekonomi, politik dan lain-lain. Wallahu azizun hakim. *

[Nuim Hidayat]/si online, Selasa, 24/06/2014 11:41:39

(nahimunkar.com)

 

(Dibaca 687 kali, 1 untuk hari ini)