Wakil Ketua MUI, Zainut Tauhid Sa”adi.. Istimewa.


AKURAT.CO, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menanggapi pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy yang mengatakan akan menghapus pendidikan agama di sekolah dengan alasan nilai agama di rapor siswa akan diambil dari pendidikan di Madrasah Diniyah, masjid, Pura, atau gereja.

Wakil Ketua MUI, Zainut Tauhid Sa’adi menilai gagasan tersebut bertentangan dengan UU Nomor 20 TAHUN 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pasal 12 (1) butir a. yang mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada Satuan Pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya masing-masing.

Pengertian Satuan Pendidikan dalam UU tersebut yakni kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

“Jadi setiap siswa yang menempuh pendidikan baik itu di jalur formal, nonformal maupun informal itu berhak mendapatkan pendidikan agama, dan sekolah wajib memberikan pendidikan agama kepada siswa,” kata Zainut dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/6).

Politisi PPP itu menegaskan, hak siswa mendapat pendidikan agama adalah hak yang melekat pada setiap siswa baik yang belajar di jalur formal, nonformal maupun informal.

“Pihak sekolah sebagai pengelola pendidikan jalur formal wajib memberikan pendidikan agama,” tegasnya.

Oleh karena demikian, MUI meminta pada Mendikbud untuk lebih bijak dalam mengeluarkan pernyataan apalagi menyangkut hal yang sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan kegaduhan.

“Lebih bagus Pak Menteri fokus bekerja menyiapkan anak didik lebih berprestasi.  Daripada terjebak pada polemik yang tidak produktif,” sarannya.[]

By: Dedi Ermansyah / /news.akurat.co

(nahimunkar.com)

(Dibaca 813 kali, 1 untuk hari ini)