Pelni Larang Ceramah Ramadhan, Waka MUI Anwar Abbas Pertanyakan Keberadaan Wapres Ma’ruf Amin

 

  • “Pertanyaan saya apa yang salah pada diri penceramah ini? Saya minta bukti, apa buktinya mereka radikal? Bagi saya, saya belum bisa terima ini ya,” tegasnya.
  • Jika dalam beberapa hari ini tidak ada penjelasan tentang larangan ulama ceramah di PT Pelni, Buya Anwar akan melayangkan surat protes kepada Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin.
  • “Timbul pertanyaan dalam diri saya, mengapa di negeri yang dimana Wapresnya mantan Ketua Umum MUI mengapa kok masih ada orang yang berbuat seperti ini (melarang pengajian)? Ini pertanyaan besar bagi saya,” ucapnya.

     



Anwar Abbas, Wakil Ketua MUI. (dok. istimewa)

Jakarta – Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mempertanyakan alasan direksi PT Pelni membatalkan jadwal ceramah sejumlah ulama di perusahaan BUMN, untuk puasa Ramadhan. Karena, UUD 1945 telah mengatur tentang kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.

“Dalam Pasal 29 Ayat 1 dinyatakan, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa,” kata Buya Anwar dikutip dari kanal YouTube TV One, Ahad (11/4/2021).

Buya Anwar melanjutkan, dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut ajaran agama dan kepercayaannya.

“Pertanyaan saya apa yang salah pada diri penceramah ini? Saya minta bukti, apa buktinya mereka radikal? Bagi saya, saya belum bisa terima ini ya,” tegasnya.

Jika dalam beberapa hari ini tidak ada penjelasan tentang larangan ulama ceramah di PT Pelni, Buya Anwar akan melayangkan surat protes kepada Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin.

“Saya adalah Sekjen di waktu beliau jadi Ketua Umum MUI. Dan saya hapal betul apa yang ada di dalam isi kepala beliau itu,” tuturnya.

Selama memimpin MUI, Ma’ruf Amin bertoleransi dalam hal yang bersifat majalul ikhtilaf (perbedaan pendapat) tetapi bersikap tegas dalam hal-hal yang pokok (ushuliyah).

Jika pengajian itu melanggar ushuliyah (pokok agama), pelarangan ini bisa diterima. Sebaliknya, bila hanya masalah majalul ikhtilaf (ranah perbedaan yang dibolehkan agama), maka kebijakan melarang pengajian bertentangan dengan sikap Wapres Ma’ruf Amin selama ini.

“Timbul pertanyaan dalam diri saya, mengapa di negeri yang dimana Wapresnya mantan Ketua Umum MUI mengapa kok masih ada orang yang berbuat seperti ini (melarang pengajian)? Ini pertanyaan besar bagi saya,” ucapnya.

Oleh karena itu, tegas dia, dalam beberapa hari ini, apabila belum /tidak ada kejelasan, dirinya akan berkirim surat protes kepada Wakil Presiden.

Sebagai informasi, Kajian online Ramadhan 1442 H yang digelar Badan Kerohanian Islam rencananya akan diisi oleh sejumlah penceramah. Pengajian online itu sedianya digelar setiap hari Kamis pukul 13.00 WIB selama Ramadan.

Adapun para penceramah yang akan mengisi kajian, yakni Firanda Andirja dengan topik Bekal Fikih Puasa, Rizal Yuliar Putrananda membicarakan topik Cerdas Beramal di Bulan Ramadhan.

Lalu, Syafiq Riza Basalamah membawakan topik Agar Ramadhan Tahun Ini Lebih Berarti. Ada pula Subhan Bawazier yang akan membawakan Ramadhan bukan untuk bersantai.

Kemudian Ketua Bidang Pengurus MUI Pusat Cholis Nafis akan mengisi kajian dengan topik Ada Apa dengan Ramadhan.

Jadwal pengajian Ramadan itu dibatalkan oleh Direksi dan Komisaris PT Pelni. Bahkan seorang pejabat PT Pelni digeser posisinya akibat rencana kajian itu.

Penulis: Tio

by REDAKSI

kronologi.id

11/04/2021

(nahimunkar.org)

(Dibaca 240 kali, 1 untuk hari ini)