Jusuf Kalla (JK): Sekarang adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan negosiasi ulang dengan perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.

Ilustrasi Jakartapress.com

  • Royalti Kurang Rp 1,6 Triliun
  • Produksi bijih logam Freeport di Papua diperkirakan hanya tersisa 5% dari produksi normal 230 ribu ton per hari.
  • Kontrak karya Freeport yang ditandatangani tahun 1991 seharusnya batal demi hukum sejak diberlakukannya UU 4/2009.
  • Menurut data ICW, luas wilayah kontrak Freeport Indonesia mencapai 212.950 hektare, terdiri dari wilayah produksi Blok A 10.000 hektare dan eksplorasi Blok B 202.950 hektare.
  • Komposisi konsentrat pertambangan Freeport terdiri atas tembaga 25-32%, besi 25-32%, belerang 25-30%, emas 25-38 gram per ton, dan perak 40-65 gram per ton.
  • Total pembayaran royalti Freeport berdasarkan laporan keuangan (audited) dari tahun 2002-2010 adalah sebesar 873,2 juta dolar AS.
  •  Sementara berdasar perhitungan ICW, seharusnya total kewajiban royalti Freeport adalah 1.050.084 juta dolar. Dengan demikian, terjadi kekurangan bayar yang berakibat pada kerugian negara senilai 176,884 juta dolar atau setara Rp 1,591 triliun.

Inilah beritanya.

***

05 Nopember 2011

Ulang Kontrak Freeport

  • Royalti Kurang Rp 1,6 Triliun

JAKARTA– Permasalahan yang selama ini membelit PT Freeport Indonesia di Papua, diyakini terjadi karena  ketidakadilan dalam pemanfaatan hasil tambang. Royalti yang diterima oleh pemerintah amat sedikit.

Menurut mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), sekarang adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan negosiasi ulang dengan perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.
JK mengakui, renegosiasi kontrak karya antara Indonesia dengan PT Freeport memang sensitif. Namun upaya itu bukan tidak mungkin  dilakukan, terutama jika dirasakan kontrak karya yang ada selama ini tidak memenuhi rasa keadilan.

”Ini sensitif. Tapi semua negara bisa melakukan itu untuk memperbaiki posisi pemerintah dan posisi rakyat,” ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar itu di kantor PMI Pusat, Jakarta Selatan, kemarin.

JK, yang kini menjadi Ketua PMI Pusat, berpendapat, yang perlu dinegosiasikan ulang adalah persentasi royalti yang lebih adil. Selain itu, dia juga menyebut ketidakadilan yang dirasakan buruh tambang Freeport ikut menjadi penyebab aksi mogok kerja dan akhirnya berbuntut kerusuhan.
Karena itu, dia mendukung tuntutan para pekerja dan meminta agar ada hubungan kerja yang lebih adil antara Freeport dengan buruh. ”Kita harus mendukung buruh untuk terus negosiasi dengan manejemen Freeport,” ujarnya.

Solusi
Terpisah, Koordinator Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas mengatakan, pemerintah harus segera melakukan renegosiasi kontrak dengan Freeport.

Renegosiasi merupakan solusi satu-satunya untuk menyelesaikan bopeng di wajah kawasan Indonesia timur itu.

Ilyas menegaskan, renegosiasi merupakan amanat UU No 4/2009 tentang Mineral dan Pertambangan. Nego ulang harus menyentuh lima aspek sehingga menguntungkan pemerintah dan masyarakat Papua.

‘’Yang pertama adalah kewajiban divestasi dan penguasaan 51 persen saham oleh pemerintah,’’ katanya.
Penerimaan royalti, menurut dia, juga harus mengacu pada Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2000, yakni untuk tembaga sebesar empat persen, emas 3,75 persen, serta perak 3,25 persen.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nurkholis Hidayat berpendapat serupa. Kontrak karya Freeport yang ditandatangani tahun 1991 seharusnya batal demi hukum sejak diberlakukannya UU 4/2009.

Menurut data ICW, luas wilayah kontrak Freeport Indonesia mencapai 212.950 hektare, terdiri dari wilayah produksi Blok A 10.000 hektare dan eksplorasi Blok B 202.950 hektare.

Komposisi konsentrat pertambangan Freeport terdiri atas tembaga 25-32%, besi 25-32%, belerang 25-30%, emas 25-38 gram per ton, dan perak 40-65 gram per ton.

Dari perhitungan nilai royalti oleh ICW untuk tahun buku 2002-2010, kemudian dibandingkan dengan pembayaran royalti yang dilakukan Freeport, ditemukan ada selisih minus.

Total pembayaran royalti Freeport berdasarkan laporan keuangan (audited) dari tahun 2002-2010 adalah sebesar 873,2 juta dolar AS.

Sementara berdasar perhitungan ICW, seharusnya total kewajiban royalti Freeport adalah 1.050.084 juta dolar. Dengan demikian, terjadi kekurangan bayar yang berakibat pada kerugian negara senilai 176,884 juta dolar atau setara Rp 1,591 triliun.

Kerusuhan dalam unjuk rasa buruh di Freeport menyebabkan perusahaan asal AS itu berhenti beroperasi. Akibatnya, setoran pajak ke kas negara juga akan berkurang.

Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Humas Ditjen Pajak Dedi Rudaedi mengatakan, kerusuhan tersebut akan berdampak langsung kepada turunnya pendapatan perusahaan tambang itu. Berhentinya produksi dan pengolahan konsentrat di Freeport menciptakan status force majeure.

”Ada pengaruh langsung dari kerusuhan itu. Freeport menyatakan ada penurunan produksi,’’ kata Dedi dalam jumpa pers di Kantor Pajak, Jl Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (4/11).

Namun, Dedi belum bisa menjelaskan berapa persisnya angka penurunan setoran pajak Freeport. Menurutnya, penerimaan pajak negara dari Freeport dari tahun ke tahun tidak bisa dirilis karena hal tersebut merupakan rahasia wajib pajak.

Produksi emas dan tembaga Freeport dari tambang Grasberg di Papua mengalami penurunan sepanjang kuartal III/2011. Produksi tembaga mencapai 233 juta pond, turun 34% dibanding periode yang sama 2010 yang mencapai 358 juta pond.

Sebelumnya, sejak 22 Oktober 2011, Freeport menetapkan status force majeure akibat kerusuhan. Produksi bijih logam Freeport di Papua diperkirakan hanya tersisa 5% dari produksi normal 230 ribu ton per hari. (J10,H28,J22, A20,F4,D3,K24-43) suaramerdeka.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 707 kali, 1 untuk hari ini)