Ketua BPK Harry Azhar Azis (foto: poskotanews.com)


Jakarta (SI Online) – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz mengungkap kejanggalan dalam pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras oleh Gubernur DKI Jakarta Ahok.

Harry menjelaskan, dari audit investigasi yang dilakukan, diketahui bahwa pembayaran pembelian lahan RS Sumber Waras dilakukan setelah tutup buku, yakni pada 31 Desember 2014. Sedangkan tutup buku dilakukan pada tanggal 25 Desember 2014 lalu.

“Kenapa tidak dibayar sebelum tutup buku 25 Desember, 31 Desember sudah tutup buku, sudah close kenapa dipaksakan?,” ucap Harry dalam diskusi “Pro Kontra Audit Sumber Waras” di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/4/2016).

Selain kejanggalan tersebut, Harry juga menyebut jika pembayaran dilakukan setelah jam operasional bank tutup atau selesai, yakni sekira pukul 19.00 WIB.

“Pukul 19.00 WIB bank sudah tutup, ada bukti transfer ada bukti cek tunai. Ini ada apa-apa ini. Ada detiknya 49 sekian detik tidak mungkin bank buka, ini seperti dipaksakan siapa yang memaksa?,” seru Harry.

Lebih dari itu, Harry mengatakan kejanggalan makin terbukti lantaran apabila dibayar setelah tanggal 31 maka pembayaran tidak sah. “Seperti ada hal-hal yang belum selesai tapi dipaksakan?,” pungkas dia.

Persilahkan Gugat

Pada kesempatan yang sama, Harry Azhar kembali menantang Ahok untuk menggugat ke pengadilan apabila apabila tak percaya dengan hasil audit BPK terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

“Meragukan BPK bisa saja, ini kan negara demokrasi, ya caranya dengan menggugat ke pengadilan saja,” kata Harry.

Pasalnya, BPK merupakan lembaga auditor resmi negara yang diberi amanat untuk menghitung terjadinya merugian negara. Apabila satu pihak tidak sepakat dengan hasil audit akhir, bisa saja BPK digugat dipengadilan.

Dia menceritakan sebagai salah satu contoh di Semarang, BPK pernah digugat di pengadilan, namun gugatan tak berhasil. Apabila Gubernur DKI Jakarta merasa dirugikan dengan hasil audit, pihaknya dipersilahkan untuk menggugat.

“Kami hanya bekerja profesional, apalagi 94 persen kasus yang dihasilkan oleh BPK dibenarkan oleh pengadilan,” tuturnya.

Lebih lanjut, BPK juga menemukan enam indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan tanah, yakni penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil.

Sebagai informasi, sesuai dengan bukti pembayaran dari Dinas Kesehatan Pemprov DKI ke Yayayasan RS Sumber Waras diketahui Dinkes melakukan transaksi pembayaran pada 31 Desember 2014. Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilakukan pada pukul 17:22:59 WIB, sementara pembayaran kepada Yayasan RS Sumber Waras dilakukan pada pukul 19:19:45 WIB.

red: abu faza/suara-islam.com/Sabtu, 16/04/2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 2.048 kali, 1 untuk hari ini)