JAKARTA, (Panjimas.com) – Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsha menilai pembubaran Ponpes Ibnu Mas’ud yang rencananya dilakukan oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan hukum.

“Ada syarat-syarat pembubaran yang telah diatur dalam undang-undang yayasan,” katanya saat memberikan keterangan pers di Kantor Amnesty Internasional, Menteng, Jakpus, Kamis (14/09).

Menurutnya jika dilihat sesuai kitab hukum perdata tidak sah jika kesepakatan dibuat atas desakan dan ancaman. Lagi pula tiga orang yang menandatangani kesepakatan bukan pengurus inti.

“Mirisnya kesepakatan itu dijadikan pegangan untuk pembubaran. Jelas itu tak sesuai dengan hukum,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Ponpes Ibnu Mas’ud rencananya akan dibubarkan pada tanggal 17 September 2017. Karena salah satu oknum pesantren membakar umbul-umbul pada 17 Agustua 2017. [TM] 14 Sep 2017/panjimas.com

***

Terkait Ponpes Ibnu Mas’ud, LBH Jakarta: Umbul-umbul Tak Termasuk Kategori Bendera

JAKARTA, (Panjimas.com) – Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsha menyatakan kasus pembakaran umbul-umbul yang dilakukan oknum Ponpes Ibnu Mas’ud tak bisa dikaitkan dengan Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2009 tentang perusakan Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan.

“Umbul-umbul tidak termasuk dalam kategori bendera. Jadi tak pantas pelaku dianggap membakar bendera,” katanya saat kepada Panjimas.com di Kantor Amnesty Internasional, Menteng, Jakpus, Kamis (14/09).

Selain itu, Alghiffari menjelaskan proses hukum pelaku harus dipisahkan dengan institusi pesantren.

“Perangkat desa dan massa tidak bisa menyangkutpautkan pembakaran yang dilakukan individu dengan eksistensi ponpes,” ujarnya.

Dia melanjutkan, pihak ponpes juga menyayangkan perilaku yang membakar umbul-umbul dengan alasan kecewa dengan pemimpin di Indonesia. [TM]*/panjimas.com

***

LBH Jakarta: Harusnya Aparat Lindungi Ponpes Ibnu Mas’ud Bukan Dibubarkan!

BOGOR, (Panjimas.com) – Pondok Pesantren Ibnu Mas’ud Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hari ini Ahad 17 September merupakan batas waktu pengosongan. Setelah sebelumnya meminta waktu sebulan sejak 17 Agustus 2017.

Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsha menilai desakan warga untuk menutup Ponpes Ibnu Mas’ud akibat pembakaran umbul-umbul yang dilakukan oknum adalah berlebihan.

“Sangat berlebihan jika pembakaran umbul-umbul oleh individu dijadikan sasaran untuk membubarkan pesantren,” katanya kepada Panjimas.com di Ponpes Ibnu Mas’ud, Bogor, Jabar, Ahad (17/09).

Menurutnya pembubaran yang dilakukan warga dapat merusak kepentingan anak untuk menuntut ilmu dan dapat merusak cara berpikir anak.

“Harusnya pihak kepolisian melindungi mereka (anak-anak,-red) dari tekanan massa yang meminta pesantren dibubarkan,” pungkasnya.

Sejak memasuki masa pengosongan 17 September 2017, santri satu persatu sudah dijemput pihak orangtua mulai Selasa sampai Jumat pekan ini.

“Para orangtua menyayangkan sikap warga yang ingin pesantren ditutup,” cerita Ketua Yayasan Ponpes Ibnu Mas’ud, Agus Purwoko. [TM]*/panjimas.com

(nahimunkar.org)

(Dibaca 1.499 kali, 1 untuk hari ini)