1. Seseorang dinyatakan bersalah apabila telah memenuhi dua alat bukti yang sah dan baru mempunyai nilai pembuktian yang cukup. Dalam hal ini alat bukti yang sah didefinisikan sebagai alat bukti yang tercantum di dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#KeteranganSaksi

2. Keterangan saksi adalah alat bukti urutan pertama dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keterangan saksi memiliki pengertian dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan:

3. “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

4. Mencari saksi dalam kasus penistaan agama oleh Ahok, sangat lah mudah. Panggil saja para pegawai PNS yang ada didalam video tersebut, yang sejajar dengan gubernur, yang merekam. Kemudian panggil juga masyarakat Kepulauan Seribu yang hadir pada 27 September 2016.

#KeteranganAhli

5. Pasal 1 angka (28) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan sebagai berikut:

6. “Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

7. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan pernyataan sikapnya.

#Surat

8. Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan sebagai berikut:

9. “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

10.  a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

11. b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

12. c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

13. d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

14. Nilai kekuatan pembuktian surat: Secara formal alat bukti surat sebagaimana pada Pasal 187 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah bukti yang sempurna.

15. Terkait surat, kepolisian bisa mengecek SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) atau Memo Dinas.

#Petunjuk

16. Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan sebagai berikut:

17. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

18. Video yang diunggah dilaman youtube pemerintah provinsi DKI, dapat dijadikan alat bukti petunjuk di dalam persidangan.

#Keterangan

19. “Saya sampaikan kepada semua umat Islam atau kepada yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau apa,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/10/2016). http://megapolitan.kompas.com/…/ahok.minta.maaf.kepada.umat….

20. Pernyataan maaf diatas, menunjukkan bahwa pelaku secara sadar telah melakukannya.

21. Sudah terkumpul bukti permulaan yang cukup, sehingga status Ahok dapat dinaikkan menjadi tersangka. Untuk itu kami meminta pihak kepolisian bertindak sesuai dengan KUHAP.

22. Polri jangan bermain-main dalam kasus ini. Ahok harus segera dipanggil dan ditetapkan sebagai tersangka. Jika dibiarkan berlarut-larut maka akan menciptakan situasi sosial masyarakat yang kian panas. Polisi tidak lagi punya alasan untuk menunda penanganan kasus ini.

23. Penegak hukum harus berpihak pada rakyat, bukan pada penguasa. Tentu dengan cara menerapkan hukum seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya. Hukum harus ditegakkan meski langit akan runtuh. Hukum adalah panglima.

24. Jika penegak hukum tidak berlaku adil, maka akan menimbulkan kecemburuan sosial yang mengakibatkan gejolak sosial yang bersifat anarkis. Tentu ini sangat berbahaya, khawatir menyebabkan kemarahan rakyat secara semesta. Penguasa dan Penegak hukum jangan menepuk air didulang terpercik muka sendiri.

Wallahualambishawab

Chandra Purna Irawan,MH.

CEO Sharia Law Institute

Via FB Sharia Law Institute

(nahimunkar.com)

(Dibaca 4.821 kali, 1 untuk hari ini)