mirasIlustrasi/ pskt

Tidak adanya regulasi yang yang jelas dan tegas, mengakibatkan semakin maraknya penggunaan konsumsi minuman keras di masyarakat, demikian disampaikan Surahman Hidayat, Anggota Komisi X DPR RI, dalam rilisnya yang dikirim Rabu (21/08/2013).

“Pemerintah tidak peka terhadap korban jiwa akibat miras. Satu tahun yang lalu, saya sudah memberikan protes terhadap pencabutan beberapa Perda Miras yang telah di berlakukan di beberapa daerah oleh Mendagri. saya ingin tegaskan kembali bahwa, Perda Miras tidak bisa dianulir dan direvisi begitu saja oleh Kemendagri. Karena Perda Miras tidak bertentangan dengan landasan hukum tertinggi kita yaitu Pancasila dan UUD 1945,” ujar Surahman Hidayat kepada hidayatullah.com.

 “Perda Miras itu sangat cocok dengan semangat Pancasila yaitu, Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab,” ungkap Surahman.

Menurut politisi yang juga Ketua BKSAP DPR RI, Perda Miras dapat menjadi lex spesialisyang berlaku di daerah itu saja. Sebab sesuai dengan pasal 14 UU no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dapat menampung kondisi khusus daerah, tutur Surahman.

Selain itu, menurut Surahman, pemerintah daerah berhak membuat aturan hukum dalam lingkup daerahnya sendiri sebagaimana di jamin UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 14 memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan penanggulangan masalah sosial, ini permasalahan yang sangat serius yang harus segera di tangani pemerintah, agar jangan terus menerus menelan koban jiwa, jelasnya.*

Rep:

Panji Islam

Editor: Cholis Akbar Kamis, 22 Agustus 2013 – 11:04 WIBHidayatullah.com—

***

Temui SBY, MUI desak aturan perketat peredaran miras

 Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua MUI Ma’aruf Amin mengatakan, selama SBY menjadi presiden, banyak undang-undang yang sejalan dengan sikap MUI dan diterima di masyarakat.

“Misal undang-undang tentang perbankan syariah, undang-undang surat berharga syariah negara, undang-undang antipornografi, SKB 3 menteri dan juga undang-undang yang lain yang sudah dihasilkan mendapat apresiasi masyarakat,” kata Ma’aruf dalam jumpa pers di kantor presiden, Rabu (3/4).

Namun masih ada satu harapan Ma’aruf yang sampai sekarang yang masih belum bisa direalisasikan oleh SBY, yaitu undang-undang pengetatan aturan peredaran minuman keras (miras).

“Kami juga masih mengharapkan beliau agar undang-undang seperti itu terus dilanjutkan terutama beberapa seperti miras,” ujarnya.

Kerukunan antar umat beragama dan juga jaminan produk halal juga menjadi sorotan Ma’aruf. MUI mengharapkan antar MUI dan pemerintah menjalin kerjasama yang lebih baik dan juga intens./ mdkcom

(nahimunkar.com)

(Dibaca 125 kali, 1 untuk hari ini)