“IPW menilai, konflik yang terjadi di Indonesia umumnya akumulasi dari ketidakadilan dan sikap diskriminasi aparatur terhadap pihak tertentu.”

MEDAN – Indonesia Police Watch (IPW) memberikan sikap terhadap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dan polisi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara pasca-kerusuhan, Selasa (2/8/2016).

Menurut Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, akhir-akhir ini elite pemerintah maupun Polri hanya menyalahkan masyarakat atas kerusuhan yang terjadi di Tanjung Balai.

“Jangan hanya menyalahkan masyarakat. Tapi juga harus mau dan mampu mengevaluasi kinerja, sikap, dan perilaku aparatur di lapangan, yang cenderung tidak profesional,” ujar Neta melalui pesan seluler.

Dia menilai, pasca-kerusuhan di Tanjung Balai, elite pemerintah dan Polri cenderung menyalahkan masyarakat lantaran menganggap masyarakat terlalu gampang diprovokasi.

“Tidak ada satu elite pun yang menyalahkan kinerja, sikap, dan perilaku aparatur, yang membiarkan potensi konflik dan lamban bertindak. Sikap elite yang hanya menyalahkan masyarakat tidak akan pernah menyelesaikan bibit konflik,” tambahnya.

Data yang dikumpulkan IPW, di Sumatera bagian utara pada Juli 2016 tergolong rawan konflik sosial. Setidaknya ada empat konflik sosial yang terjadi, yakni di Sijunjung Sumbar pada 26 Juli, Tanjung Balai dan Tanah Karo (Sumut) pada 29 Juli, dan di Pidi Aceh pada 30 Juli karena warga mengamuk memprotes pembangunan pabrik semen.

Bahkan, dari Januari hingga Juli 2016, di Sumatera Barat ada tujuh konflik sosial, yakni di Padang (isu Ahmadiyah), Pesisir Selatan (isu sengketa batas wilayah), Solok Selatan (isu tenaga kerja asing), Agam (konflik warga vs PT Mutiara Agam), Pasaman Barat (konflik lahan perkebunan sawit dengan warga), Padangpariaman (konflik warga dengan pengusaha galian C), dan Sijunjung (konflik tapal batas).

“IPW menilai, konflik yang terjadi di Indonesia umumnya akumulasi dari ketidakadilan dan sikap diskriminasi aparatur terhadap pihak tertentu. Selain itu akibat ketidakadilan politik, sosial, ekonomi, dan program pembangunan yang tidak seimbang. Elite pemerintah, terutama Polri perlu mencermati fenomena ini, sehingga tidak cenderung menyalahkan masyarakat, Polri justru diharapkan mengevaluasi kinerja para pimpinannya di daerah,” tandas Neta. (ulu) (ris)

Sumber: news.okezone.com/Erie Prasetyo- Jurnalis/Selasa, 2 Agustus 2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.090 kali, 1 untuk hari ini)