jokowi

SURABAYA (Panjimas.com) – Mayor Jenderal (Purn) TNI Kivlan Zen SIP MSi mengatakan, rencana pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang akan meminta maaf kepada eks PKI melalui pidato Presiden tanggal 15 Agustus 2015 mendatang merupakan lampu hijau akan kebangkitan PKI.

Tidak hanya itu, Kivlan juga menceritakan jika kelompok pendukung gagasan permintaan maaf pemerintah beralasan jika korban yang dibunuh oleh masa dipihak PKI mencapai ratusan ribu dan kenapa partai kami dibubarkan. (Baca: Mantan Kepala Staf Kostrad Kritik Pemerintah Jokowi yang Akan Minta Maaf Kepada Eks PKI)

“Bahkan di Solo dan Semarang, mereka menggali kuburan itu dan mendirikan tugu peringatan, dan mereka juga sudah bekerjasama dengan Human Right PBB di Swiss, yang dipimpin oleh Nur Syahbani Kanca Sgkana dan Hasibuan, minta agar orang-orang yang terlibat pembunuhan PKI dibawa ke Mahkamah Internasional yang posisinya di Den Hag Belanda untuk diadili,” kata Kivlan saat berada di Hotel Emi Surabaya pada Sabtu (4/7/2015).

“Bayangkan jika hal ini kalau benar-benar terjadi, maka negara ini akan menjadi bulan-bulanan orang lain, dan kita akan dipecah belah seperti di Yugoslavia dan Uni Soviet, orang-orang yang dituduh terlibat ditangkap,” ungkapnya.

Dengan demikian, nantinya orang-orang PKI itu akan melakukan balas dendam secara terbuka, kepada tentara dan tokoh-tokoh yang dulu terlibat menghabisi pemberontakan PKI, karena dianggap pembunuhan massal, bahkan mereka sudah mengirimkan nama-nama itu kesana.

“Banyak juga jenderal-jenderal yang terlibat, utamanya alumni 65, termasuk Wiranto, karena tahun 68 masih sempat bertugas di Brigif 18 sebagai Kasie 2 Operasi dan operasi Trisula di Blitar,” tambahnya.

Sesuai data yang didapat, Kivlan mengatakan jika tuntutannya adalah permintaan maaf, rehabilitasi nama mereka, dan kompensasi 2,4 miliar perorang, maka Negara akan membayar berapa jika dikalikan jumlahnya, kira-kira sekitar 2.000 Triliun.

“Jadi ini bukti bahwa mereka (PKI) ini bangkit lagi, karena tahun 2010 sudah terbentuk pengurus PKI yang baru di Grabag, dan strukturnya sudah terbentuk sampai ke tingkat I hingga desa,” bebernya.

Kivlan juga menuding jika pemerintah akan menjadi pemicu disintegrasi bangsa, kalau permintaan maaf itu jadi dilakukan. “Karena sudah jelas mereka akan melakukan balas dendam, sesuai doktrinnya kongres ke 10 di Grabag menyebutkan akan melakukan agitasi propaganda, sabotase, dan balas dendam,” ucapnya.

Mantan Kepala Staf Kostrad TNI AD ini menduga ada tekanan yang diperoleh pemerintah untuk menyampaikan permintaan maaf kepada para eks PKI itu.

“Menurut saya memang ada tekanan dalam negeri yakni eks PKI yang saat ini sudah masuk ke berbagai partai, termasuk PDIP, ini bukan suudzon, tetapi berdasarkan data, contoh yang jelas ya Ciptaning di PDIP yang sangat kental sekali antinya terhadap kejadian G 30 S PKI, dan beberpa eks-eks PKI yang menekan kepada Presiden, agar melakukan permintaan maaf,” tandasnya.

“Dilingkaran atas juga sudah mulai terlihat siapa-siapa yang pro PKI, dari cara-cara berfikirnya, karena pada saat kejadian mereka baru berumur balita, termasuk konsep-konsep dari yayasan korban 65 yang didalam pengurusnya ada Gerwani,” tudingnya. [GA/SPNews] SENIN, 19 RAMADHAN 1436H / JULY 6, 2015

***

SENIN, 19 RAMADHAN 1436H / JULY 6, 2015 

Mantan Kepala Staf Kostrad Kritik Pemerintah Jokowi yang Akan Minta Maaf Kepada Eks PKI

mantan kpala staf

SURABAYA (Panjimas.com) – Mayor Jenderal (Purn) TNI Kivlan Zen SIP MSi mengatakan bahwa dirinya telah mendengar rencana pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang akan meminta maaf kepada eks PKI melalui pidato Presiden tanggal 15 Agustus 2015 mendatang.

Menurut Kivlan, pemerintah akan membentuk dewan rekonsiliasi jilid dua, yang unsurnya dari Jaksa Agung, TNI, Kepolisian, Menkopolhukam dan Menkumham dalam rangka menyelesaikan masalah HAM berat di masa lalu, yang focusnya kasus Tri Sakti, Semanggi 1 dan 2, Petrus, Wasiong, dan lain lain yang akan diselesaikan supaya tidak menjadi beban Negara.

“Agar RUU ini bisa berjalan, maka dicarikan solusi yang salah satunya pembentukan Komisi melalui Perpres untuk organisasinya dan Keppres untuk personilnya, supaya tidak bisa dibatalkan oleh MK, dan sesuai aturan, Presiden memang bisa membentuk itu,” kata Kivlan saat berada di Hotel Emi Surabaya pada Sabtu (4/7/2015).

Mantan Kas Kostrad saat Prabowo Subianto menjabat Panglima Kostrad ini juga mengatakan, jika rancangannya juga sudah disebutkan, yang salah satu isinya adalah permintaan maaf dari Pemerintah Indonesia kepada para korban 6 peristiwa, termasuk kejadian PKI tahun 1965.

“Tetapi didalamnya tanpa menyebutkan bagaimana dengan dengan kejadian Tanjung Priuk, PRRI Permesta, RMS, DI-TII, yang disana banyak mengorbankan jiwa putra-putra Negara, akibat pemberontakan itu, kenapa tidak masuk yang dipersoalkan,” protesnya.

Demikian juga dengan akibat pemberontakan PKI, karena banyak hak-hak yang dilanggar. Untuk itu Negara harus waspada, karena jika Negara meminta maaf kepada eks PKI dan keturunannya, lantas bagaimana korban-korban pembantaian yang dilakukan oleh PKI pada tahun 60an seperti di Kediri, Blitar dan Jember.

Padahal saat itu telah terjadi pembunuhan para ulama dan kyai yang dilakukan oleh PKI. Dan ada juga di Banyuwangi tanggal 1 Oktober yang 60 pemuda Anshor terbunuh, yang ini tidak disebutkan juga mendapatkan kompensasi, atau rehabilitasi kepada mereka.

“Jadi ketika Negara merasa bersalah dan meminta maaf kepada orang-orang PKI, maka pemerintah secara tidak langsung membenarkan gerakan mereka yang mengakibatkan terbunuhnya para jenderal itu, dan mereka tidak bersalah. Padahal gerakan G 30 S PKI bisa dibuktikan keterlibatannya, karena saat itu sempat terbentuk dewan revolusi pimpinan Untung, itu semua orang-orang PKI, meskipun mereka tidak mengaku terlibat dan merancang, karena dianggapnya urusan internal TNI AD,” tandas Alumni Akademi Militer (Akmil) 1971 ini.

Putra Minangkabau kelahiran Langsa, Nanggroe Aceh Darussalam ini melanjutkan, dalam dekrit Untung menyebutkan bahwa gerakan ini adalah gerakan TNI AD yang dibantu oleh angkatan lain, ini kan janggal, disamping itu Untung bukan murni dari satuan angkatan darat, karena Untung dari satuan pengawal presiden yakni Cakra Bhirawa, dengan demikan bukan persoalan angkatan darat.

“Anggota dewan Revolusi bentukan Untung terdiri dari empat angkatan ditambah orang-orang sipil, yakni orang-orang PKI dan yang pro PKI, dan sudah terbentuk mulai dari pusat hingga ke daerah dan desa,” tambah Jenderal kelahiran 24 Desember 1946 ini.

Euforia saat itu, lanjut Kivlan, akibat pembunuhan 60 pemuda Anshor disana juga marah, sehingga mereka menyerang seluruh kantor-kantor PKI, dan simpatisannya, karena mereka sudah membuat propaganda yang isinya menyerang dan menjelek-jelekkan ulama, dan dengan demikian bisa dibuktikan bahwasanya mereka itu terlibat.

“Seandainya yang disebutkan di media itu benar, bahwa pemerintah akan meminta maaf, bahkan saya juga mendengar informasi dari Prof Dr Jimly Asshiddiqie SH, saat bertemu dua minggu yang lalu, bahwa dalam pidato Presiden tanggal 15 Agustus nanti, Negara akan meminta maaf kepada seluruh korban PKI. Lantas saya jawab, loh pemerintah meminta maaf, kalau meminta maaf maka merekalah yang benar,” terangnya.[GA/SPNews]

***

Pemerhati Komunisme: PKI itu Aktor Pembantaian Ulama & Tentara, Bukan Korban Pembantaian

Posted on Jun 4th, 2015

by nahimunkar.com

pemerhati komunisme

KLATEN (Panjimas.com) – Pemerhati Komunisme, KH Muh Jazir mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini para anggota, eks anak para tokoh PKI dan antek-antek PKI sedang berusaha memutarbalikkan fakta sejarah tentang sepak terjang PKI.

Pelaku sejarah dalam peristiwa G30S PKI ini menjelaskan, salah satu bentuk pemutarbalikkan fakta tersebut adalah, orang-orang PKI yang kini mendapat angin segar sejak Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden RI membuat opini bahwa seolah-olah PKI adalah korban pembantaian dari tentara Indonesia.

Hal ini disampaikan KH Jazir saat menjadi pemateri dalam tabligh akbar “Mencerdaskan Umat dari Bahaya Komunis” di Masjid Jami’ Wedi Klaten pada Ahad (31/5/2015) malam. (Baca: Disertai Hujan Deras, Tabligh Akbar di Klaten Soal Bahaya Gerakan Komunis Berjalan Lancar)

…PKI itu adalah aktor dan dalang pembantaian para ulama dan tentara Indonesia, bukan korban pembantaian…

“Jadi, PKI itu adalah aktor dan dalang pembantaian para ulama dan tentara Indonesia yang berjuang memerdekakan Indonesia. Jadi PKI itu bukan korban pembantaian. Ini sejarah yang hendak mereka (PKI –red) rubah,” tegas aktivis senior di Kota Yogyakarta (Jogja) ini.

KH Jazir pun mengingatkan masyarakat dan khususnya para tentara (TNI), jika ada pihak-pihak baik dari sebuah lembaga, anggota legislatif atau eksekutif dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang coba-coba membuat opini tersebut, maka sudah bisa dipastikan bahwa dia adalah anggota PKI atau antek-antek PKI.

“Jadi siapapun yang hendak merubah fakta sejarah tersebut, seolah-olah PKI adalah korban pembantaian, maka sudah bisa dipastikan kalau dia adalah orang PKI, atau agen PKI,” tandas KH Jazir.

Untuk menghadang opini sesat dan palsu tersebut, lanjut KH Jazir, pihak PBNU pun sebagai wadah para ulama sudah menerbitkan sebuah buku berjudul “NU dan PKI” sebagai upaya untuk melawan propaganda sesat media pro Komunis, atau media yang dibeli oleh Komunis dan PKI. [GA]

(nahimunkar.com)

(Dibaca 16.061 kali, 1 untuk hari ini)