Sejumlah Pemerintah Daerah telah resmi melarang kegiatan aliran sesat Ahmadiyah yang menodai Islam. Sekarang Pemerintah Kota Bekasi juga mengeluarkan surat keputusan resmi melarang kegiatan Ahmadiyah.

Larangan resmi dari Pemerintah Pusat mana?! 

Ilustrasi/ emaridial

Larangan Ahmadiyah melakukan aktivitasnya itu sesuai Keputusan Gubernur (SK) Jatim Nomor 188/94/KPTS/013/2011 yang dibacakan Gubernur Soekarwo di Gedung Negara Grahadi, Senin (28/2/2011).
Ada empat poin dalam keputusan gubernur yang harus dipatuhi jamaat Ahmadiyah.

  1. Dilarang menyebarkan ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan maupun melalui media elektronik.
  2. Dilarang memasang papan nama Organisasi jemaat ahmadiyah Indonesia (JAI) di tempat umum.
  3. Dilarang memasang papan nama pada masjid, mushola, lembaga pendidikan dan lain lain dengan identitas jemaat JAI.
  4. Dilarang menggunakan atribut jemaat ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam segala bentuknya.

(surabaya.detik.com) Selasa, 01/03/2011 15:57 WIB

***

Pemkot Bekasi Resmi Larang Ahmadiyah

BEKASI– Pemerintah Kota Bekasi Jawa Barat resmi melarang semua kegiatan Ahmadiyah. Larangan tersebut untuk mencegah gesekan sosial di masyarakat akibat perbedaan pandangan dan keyakinan.

Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi Agus Dharma, Pemkot Bekasi melarang segala bentuk kegiatan Ahmadiyah setelah menerima banyak permohonan dari masyarakat agar Ahmadiyah dilarang. “Yang dilarang adalah segala bentuk kegiatan Ahmadiyah,” kata Agus Dharma.

Larangan tersebut dituangkan dalan Surat keputusan yang ditandatangani oleh Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, melibatkan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unsur Musyawarah Pimpinan Daerah seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan.

Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi, jumlah pengikut Ahmadiyah sekitar 200 orang. Mereka tersebar di 12 kecamatan, dan memiliki pusat kegiatan di salah satu masjid di kawan Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Aktifitas jamaah Ahmadiyah yang rutin adalah salat Jumat dan ta’lim atau belajar-mengajar soal agama setiap hari Ahad. Menurut Agus, kegitan ta’lim itulah yang dilarang karena dikeluhkan warga. “Setelah SK ditandatangani tidak boleh lagi,” katanya.

Agus Dharma mengaku belum mensosialisasikan SK tersebut kepada jamaah Ahmadiyah, tetapi Pemkot Bekasi telah melakukan pendekatan persuasif agar tidak menggelar kegiatan yang dapat memicu protes.

Selain kepada jamaah Ahmadiyah, Pemerintah Daerah juga melakukan pendekatan persuasif kepada seluruh organisasi kemasyarakatan. “Alhamdulillah mereka yang mendesak Ahmadiyah dilarang bisa memahami dan menyerahkan masalah itu ke pemerintah,” katanya.

SK pelarangan Ahmadiyah itu merupakan turunan dari Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 12 tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaah Ahmadiyah di Jawa Barat, pada 2 Maret 2011.

Pergub ini sebagai tindak lanjut SKB 3 Menteri (Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri) No Kep-033/A/JA/6/2008 dan No 199/2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut Anggota dan atau Anggota Pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat.(Dieni/b) (Pos Kota) Kamis, 13 Oktober 2011 – 11:48 WIB

(nahimunkar.com)

 

(Dibaca 550 kali, 1 untuk hari ini)