• BPK: Sistem Online dan KJP Jokowi Tak Sesuai Ketentuan, Negara Rugi Miliaran

“Hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2013, ada 86 temuan dengan total kerugian mencapai Rp 1,54 triliun,” ujar Anggota V BPK RI, Agung Firman Sampurna di Jakarta, Jumat siang (20/6).

Dari temuan itu, yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 85,36 miliar, temuan potensi kerugian daerah senilai Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah Rp 95,01 miliar dan temuan 3E atau pemborosan sebesar Rp 23,13 miliar.

Selain itu, entry jurnal realisasi belanja era Jokowi-Ahok ini tidak berdasarkan bukti pertanggungjawaban yang telah diverifikasi, melainkan rekapitulasi uang muka yang disampaikan pertanggungjawaban yang lengkap dengan indikasi kerugian senilai Rp 59,23 miliar.

Disamping itu menurut BPK, Sistem Online dan KJP Jokowi Tak Sesuai Ketentuan, Negara Rugi Miliaran.

Inilah beritanya.

***

Temuan BPK: Indikasi Kerugian Pemprov DKI Era Jokowi Tembus Triliunan Rupiah

Laporan: Elitha Tarigan

RMOL. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Pemprov DKI Jakarta kepada Ketua DPRD DKI, Ferrial Sofyan dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Jumat siang (20/6).

Dalam laporan tersebut, ternyata LK DKI tahun 2013 lalu menurun satu tingkat dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Padahal dua tahun terakhir DKI menduduki posisi WTP-Dengan Paragraf Penjelas. Artinya, di era kepemimpinan Gubernur DKI Joko Widodo prestasi di bidang pengelolaan keuangan menurun.

“Hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2013, ada 86 temuan dengan total kerugian mencapai Rp 1,54 triliun,” ujar Anggota V BPK RI, Agung Firman Sampurna.

Dari temuan itu, yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 85,36 miliar, temuan potensi kerugian daerah senilai Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah Rp 95,01 miliar dan temuan 3E atau pemborosan sebesar Rp 23,13 miliar.

Kata Agung, BPK RI menggunakan metode Risk Based Audit (RBA) yang komprehensif dilandasi asas integritas, indepensi dan profesionalisme yang tinggi.

“Realisasi belanja mekanisme uang persediaan melewati batas yang ditentukan, yaitu 15 Desember 2013,” imbuhnya.

Selain itu, entry jurnal realisasi belanja era Jokowi-Ahok ini tidak berdasarkan bukti pertanggungjawaban yang telah diverifikasi, melainkan rekapitulasi uang muka yang disampaikan pertanggungjawaban yang lengkap dengan indikasi kerugian senilai Rp 59,23 miliar, antara lain pada Belanja Operasional Pendidikan, Kegiatan Penataan Jalan Kampung, dan Biaya Pengendalian Teknis Kegiatan.

“Pelaksanaan sensus atas aset tetap dan aset lainnya belum memadai yaitu tidak dilakukan inventaris atas seluruh aset, kertas kerja koreksi sensus tidak memadai serta aset belum selesai disensus tidak didukung rincian sehingga nilai aset tetap dan aset lainnya hasil sensus tidak dapat diyakini kewajarannya,” tutp Agung. [rus]/rmol

***


PEMPROV DKI JAKARTA

BPK: Sistem Online dan KJP Jokowi Tak Sesuai Ketentuan, Negara Rugi Miliaran

Jum’at, 20 Juni 2014 , 14:24:00 WIB

Laporan: Elitha Tarigan

RMOL. Calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo kerap mengeluk-elukkan sistem online yang digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dalam debat capres dan cawapres yang dilakukan beberapa waktu lalu, Jokowi mengaku akan menyelesaikan banyak persoalan negeri ini dengan sistem online.

Namun, fakta lain mengejutkan justru muncul dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 lalu diketahui ternyata terdapat 86 temuan kerugian negara dengan proyek senilai Rp 1,54 triliun. Dari temuan itu, yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 85,36 miliar, temuan potensi kerugian daerah senilai Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah Rp 95,01 miliar dan temuan 3E atau pemborosan sebesar Rp 23,13 miliar.

Persoalan signifikan yang justru perlu mendapat perhatian khusus ialah sistem online yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Diantaranya pembuatan sistem informasi e-surat, e-dokumen, e-harga, e-budgetting, sistem belanja hibah dan bansos, e-aset, e-fasos-fasum dan e-pegawai tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa. Bahkan berindikasi merugikan keuangan daerah senilai Rp 1,42 miliar,” ujar Anggota V BPK RI, Agung Firman Sampurna di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/6).

Selain itu, BPK RI juga mengindikasikan penyaluran program dana bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) ganda sebanyak 9.006 buah. BPK RI menemukan nama anak dan nama ibu kandung penerima KJP identik. Akibatnya indikasi kerugian negara mencapai Rp 13,34 miliar.

Selain itu, lanjutnya, realisasi belanja Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk sekolah negeri senilai Rp 1,57 triliun diindikasi mengalami kerugian sebanyak Rp 8,29 miliar. Temuan ini diperoleh BPK berdasarkan hasil uji 11 sekolah yang menerima BPO. Ternyata Pemprov DKI tidak mencatat bukti pertanggungjawaban dari sekolah. Laporan yang diserahkan hanya berupa pengembalian dana BOP dari sekolah usai dikurangi jumlah dana yang ditransfer kepada sekolah yang yang bersangkutan.

“Sementara itu penyaluran dana hibah BOP masih belum sesuai ketentuan dan tidak efektif. Di lapangan ternyata sekolah yang tidak mengajukan prosopsal justru menerima BOP. Dana itu tidak digunakan oleh sekolah yang bersangkutan. Bahkan juga terjadi manipulasi dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu. Akibatnya dari anggaran sebanyak Rp 6,05 miliar dalam APBD 2013 diindikasikan mengalami kerugian sebesar Rp 2,19 miliar,” demikian Agung Firman Sampurna. [rus]

***

Buruknya Kepemimpinan Jokowi di Jakarta Diblejeti Mantan Wagub DKI

By nahimunkar.com on 28 May 2014

  • “Banyak staf atau karyawan Jokowi yang menyampaikan ke saya. Mereka heran, ini gubernur aneh. Di luar banyak dipuji karena dianggap dekat dengan rakyat tapi dengan bawahan sendiri tidak dekat,” ujar Mayjen (Purn) Prijanto mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang dulu jadi pendukung Jokowi waktu Jokowi mencalonkan diri jadi Gubernur DI Jakarta. Akan tetapi, belakangan rupanya Prijanto berbalik arah. Dia kecewa berat dengan Jokowi-Ahok. Hubungan Prijanto dengan Jokowi mulai renggang karena perbedaan prinsip terkait korupsi Taman BMW. Prijanto bahkan menyebut Jokowi sebagai pemimpin yang tak bertanggung jawab.
  • Atas banyaknya keluhan para kepala dinas, staf, dan karyawan di DKI Jakarta yang disampaikan kepada Prijanto mantan Wagub ini, Prijanto pun lalu menilai sosok pribadi Joko Widodo. Menurutnya, Jokowi bukan tipe pemimpin yang bertanggung jawab.
  •  “Saya pernah bertanya, mengapa PT. MRT banyak dikendalikan oleh orang Ahok? Jokowi dengan santai menjawab, biarin. Kalau MRT gagal yang salah Wagub, tapi kalau MRT berhasil yang dikenang Gubernur,” katanya mnirukan jawaban Jokowi, dalam mencontohkan bahwa Jokowi memang tipe pemimpin yang tidak bertanggung jawab .Inilah beritanya.

***

Mantan Wagub Jakarta : Jokowi Tipe Pemimpin tak Bertanggung Jawab

Rabu, 28/05/2014 11:13:37

Jakarta (SI Online) – Mayjen (Purn) Prijanto adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2007-2012 mendampingi Gubernur Fauzi Bowo. Belakangan hubungan Prijanto dengan Foke memburuk. Hingga kemudian Prijanto mundur sebagai Wagub. Namun, pengunduran diri itu ditolak DPRD DKI Jakarta.

Saat Pilgub 2012 lalu, Prijanto terang-terangan berada di pihak Jokowi-Ahok. Saat itu, sosok Joko Widodo begitu dia puji-puji.  Kala itu Prijanto kerap dimintai masukan oleh Jokowi tentang kondisi Jakarta. Hal tersebut membuat Prjanto mengenal dengan baik sosok Jokowi.

Akan tetapi, belakangan rupanya Prijanto berbalik arah. Dia kecewa berat dengan Jokowi-Ahok. Hubungan Prijanto dengan Jokowi mulai renggang karena perbedaan prinsip terkait korupsi Taman BMW. Prijanto bahkan menyebut Jokowi sebagai pemimpin yang tak bertanggung jawab.

Bukan tanpa alasan mantan Kasdam Jaya itu berkata demikian. Prijanto mengaku mendapatkan keluhan dari banyak kepala dinas pemerintah provinsi DKI Jakarta soal kinerja Jokowi  sebagai orang nomor satu di ibukota. Kata Prijanto, para kepala dinas tersebut mengaku bingung harus bekerja seperti apa karena Joko Widodo kerap tidak memberikan arahan dan perintah yang jelas.

“Banyak Kadis yang mengeluh pada saya. Mereka bingung harus melakukan apa. Setiap mereka memaparkan sesuatu, Jokowi  tidak pernah memberikan keputusan, petunjuk atau arahan kerja. Tetapi malah ingin cepat-cepat keluar,” kata Prijanto dalam pernyataannya, Selasa (27/5/2014).

Tidak hanya kepala dinas lanjut Prijanto, staf dan karyawan banyak pula yang mengeluarkan isi hatinya selama bekerja di bawah kepemimpinan Joko Widodo.

“Banyak staf atau karyawan Jokowi yang menyampaikan ke saya. Mereka heran, ini gubernur aneh. Di luar banyak dipuji karena dianggap dekat dengan rakyat tapi dengan bawahan sendiri tidak dekat,” ujarnya.

Atas banyaknya keluhan itu Prijanto pun lalu menilai sosok pribadi Joko Widodo. Menurutnya, Jokowi bukan tipe pemimpin bertanggung jawab.

“Saya pernah bertanya, mengapa PT. MRT banyak dikendalikan oleh orang Ahok? Jokowi dengan santai menjawab, biarin. Kalau MRT gagal yang salah Wagub, tapi kalau MRT berhasil yang dikenang Gubernur,” katanya.

Prijanto juga menduga Jokowi tidak peka terhadap tindak korupsi. Prijanto bahkan mendapat kesan bahwa Jokowi membiarkan dan melindungi tindak korupsi.

“Kasus korupsi bus TransJakarta itu hanya salah satu contohnya saja,” katanya.

Jokowi, masih kata Prijanto juga memimpin DK Jakarta seperti tanpa arah dan tujuan dan politisi PDI Perjuangan ini tidak paham dengan baik persoalan administrasi. Banyak berkas menumpuk belum ditandatangani sehingga beberapa hal tersendat. Sebaliknya, kalau terkait pencitraan diri, Jokowi cepat sekali bertindak. ‘Blusukan’ atau pendirian stadion di atas taman BMW yang masih bermasalah itu contohnya.

“Jokowi seperti tidak sabar ingin meletakkan batu pertama agar dikenang sebagai Gubernur yang peduli pada rakyat,” kata Prijanto.

red: abu faza/dbs/ si online

 (nahimunkar.com)

(Dibaca 4.064 kali, 1 untuk hari ini)