Ilustrasi/ foto: yahya/ ninemouse

  • Agenda Kaum Liberal Indonesia ingin menggunakan “OTOT KEKUASAAN” untuk menggolkan program HALALISASI yang haram dan HARAMISASI yang halal.
  •  Setelah Kaum Liberal berulang kali “keok” di jalur hukum, mereka mulai menggunakan “OTOT KEKUASAAN”, salah satunya adalah dengan MEMPERALAT Pemerintah RI untuk membatalkan Perda-Perda Syariat di seluruh Indonesia. Karenanya, benang merah yang menghubungkan  Agenda Liberal dengan Keputusan Kemendagri dalam pencabutan Perda Anti Miras di berbagai daerah sangat jelas dan terang benderang, sehingga menjadi indikator kuat bahwa Kemendagri telah disusupi AGEN LIBERAL yang memiliki agenda sangat berbahaya.

***

Inilah Pernyataan Resmi FPI Tentang Pencabutan Perda Anti Miras

SIKAP FPI TERHADAP PENCABUTAN PERDA ANTI MIRAS

Di awal Tahun 2012 ini, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) memberi “Hadiah” yang sangat mengejutkan sekaligus menyakitkan buat umat Islam Indonesia, yaitu berupa : Publikasi Pencabutan Perda Anti Miras di berbagai daerah di Indonesia, melalui berbagai media cetak mau pun elektronik, dengan dalih bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu Keppres No.3 Th.1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tertanggal 31 Januari 1997 yang ditanda-tangani Presiden Soeharto.

Hari Jum’at 6 Januari 2012, Kepala Biro Hukum Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, dalam siaran persnya menyatakan bahwasanya pihak Kemendagri menafsirkan bahwa melalui Keppres tersebut, peredaran alkohol hanya dibatasi dan tak boleh dilarang secara total di wilayah kabupaten / kota tertentu. Selanjutnya, Juru Bicara Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, menegaskan bahwa kalau Perda yang dibatalkan itu tetap diterapkan maka bisa menjadi masalah hukum di kemudian hari.

Sejak lama, Gerakan Islam di Indonesia memperjuangkan penerapan Syariat Islam secara KONSTITUSIONAL agar menjadi Hukum Nasional di Indonesia. Sebaliknya, kaum Liberal Indonesia dengan berbagai macam cara selalu mengupayakan pembatalan Perda-Perda Syariat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Perda Anti Miras, dengan dalih mengebiri kebebasan dan melanggar HAM serta tidak sesuai dengan alam kebhinnekaan. Bahkan sudah berulang kali mereka mengajukan Yudicial Review sejumlah Undang-Undang yang dinilai bernuansa “Syariat” ke Mahkamah Konstitusi RI, antara lain : UU Penodaan Agama, UU Perjudian dan UU Pornografi, tapi mereka selalu gagal.

Kini, setelah Kaum Liberal berulang kali “keok” di jalur hukum, mereka mulai menggunakan “OTOT KEKUASAAN”, salah satunya adalah dengan MEMPERALAT Pemerintah RI untuk membatalkan Perda-Perda Syariat di seluruh Indonesia. Karenanya, benang merah yang menghubungkan  Agenda Liberal dengan Keputusan Kemendagri dalam pencabutan Perda Anti Miras di berbagai daerah sangat jelas dan terang benderang, sehingga menjadi indikator kuat bahwa Kemendagri telah disusupi AGEN LIBERAL yang memiliki agenda sangat berbahaya terhadap keutuhan persatuan dan kesatuan NKRI, serta mengancam Landasan Idiil mau pun Konstitusinil NKRI yaitu : Pancasila dan UUD 1945.

Keputusan Kemendagri mencabut Perda Miras di berbagai daerah mengancam tidak kurang dari 351Perda Miras yang sudah ada di berbagai daerah. Kemendagri mencabut mulai dari PERDA PENGAWASAN MIRAS  seperti Perda Provinsi Bali No.9 Th.2002 dan Perda Kota Sorong No.5 Th.2006, hingga PERDA LARANGAN MIRAS yang melarang total peredaran Miras di daerah, antara lain : Perda Kota Balikpapan No.16 Th.2000, Perda Kabupaten Maros No.9 Th.2001, Perda Kota Tangerang No.7 Th.2005, Perda Kabupaten Indramayu No.15 Th.2006, Perda Kabupaten Manokrawi No.5 Th.2006, Perda Kota Banjarmasin No.6 Th.2007 dan Perda Kota Bandung No.11 Th.2010.

Salah satu Surat Mendagri tentang Pencabutan Perda Miras adalah surat bernomor : 188.34 / 4561 / SJ tertanggal 16 November 2011, yang ditanda tangani Mendagri Gamawan Fauzi dengan perihal Klarifikasi Perda, yang terkait pencabutan Perda Anti Miras Kabupaten Indramayu No.15 Th.2006.

Selain itu, disinyalir bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kemenkes RI sedang bermain mata untuk melegalkan GANJA. Ini pun tidak terlepas dari Agenda Liberal Indonesia yang ingin menggunakan “OTOT KEKUASAAN” untuk menggolkan program HALALISASI yang haram dan HARAMISASI yang halal.

Tentu saja, sikap sewenang-wenang Pemerintah RI menggunakan “OTOT KEKUASAAN” untuk merontokkan Perda Anti Miras atau Perda Syariat lainnya, yang mengarah kepada penghalalan yang haram atau sebaliknya pengharaman yang halal, merupakan KEZALIMAN yang bisa memprovokasi umat Islam untuk menggunakan “OTOT KEKUATAN” dengan cara lain dalam melawan kezaliman tersebut.

Bagi umat Islam bahwa keharaman KHAMAR merupakan harga mati. Allah SWT dengan tegas mengharamkan KHAMAR melalui firman-Nya dalam QS.5.Al-Maa-idah : 90-91. Dan Rasulullah SAW telah mendefinisikan dengan jelas bahwa setiap yang memabukkan adalah KHAMAR, dan setiap KHAMAR adalah haram. Beliau pun SAW menegaskan bahwa sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram. Dan beliau SAW pun menyatakan bahwa KHAMAR adalah Induk segala kebejatan dan Kepala segala kejahatan. Selain itu, Nabi SAW juga menyatakan bahwasanya Allah SWT melaknat KHAMAR, baik peminumnya, penuangnya, pembelinya, penjualnya, pembuatnya, pemesannya, pembawanya, yang dibawakan kepadanya, mau pun pemakan harganya.

Dengan demikian, apa saja yang memabukkan (menghilangkan akal), baik makanan mau pun minuman, baik berbentuk padat, tablet, pil, serbuk, cair mau pun gas, baik cara mengkonsumsinya dihisap, disedot, ditelan, dikunyah mau pun disuntikkan, dan apa pun namanya, serta dari bahan apa pun dibuatnya, banyak mau pun sedikit, selama masuk katagori KHAMAR maka hukumnya adalah haram. Dan sangat tidak diragukan bahwa MIRAS, GANJA dan NARKOBA termasuk katagori KHAMAR.

Karenanya, Dewan Pimpinan Pusat – Front Pembela Islam menyatakan :

  1. Bahwa Perda Anti Miras sudah sesuai dengan Landasan IDIIL dan Landasan Konstitusionil NKRI yaitu : Pancasila dan UUD 1945 yang berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 harus dijiwai PIAGAM JAKARTA yang berintikan SYARIAT ISLAM.
  2. Bahwa Perda Anti Miras sudah sah sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.24P / HUM / 2011 tertanggal 11 Oktober 2011 tentang Penolakan Hak Uji Materi Perda Anti Miras Kabupaten Indramayu No.15 Th.2006, yang sekaligus menjadi YURISPRUDENSI bagi Perda Anti Miras lainnya, sehingga harus DIPERTAHANKAN.
  3. Bahwa Keppres Miras No.3 Th.1997 adalah PRODUK ORBA yang jauh dari jiwa REFORMASI, bahkan bertentangan dengan Landasan IDIIL dan Landasan Konstitusionil NKRI yaitu : Pancasila dan UUD 1945 yang berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 harus dijiwai PIAGAM JAKARTA yang berintikan SYARIAT ISLAM.
  4. Bahwa Keputusan Mendagri tentang Pencabutan Perda Anti Miras adalah ILEGAL karena merupakan bentuk penyalah-gunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum serta penyelewengan konstitusi, sekaligus merupakan pembangkangan terhadap putusan hukum lembaga peradilan tertinggi negara yaitu Mahkamah Agung RI, sehingga Keputusan Mendagri  tersebut TIDAK SAH.
  5. Bahwa Keputusan Mendagri tentang Pencabutan Perda Anti Miras adalah  bentuk AROGANSI Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah, dan juga merupakan PENGHINAAN terhadap aspirasi masyarakat daerah, serta merupakan PELECEHAN terhadap OTONOMI DAERAH yang dijamin oleh UU No.32 Th.2004 tentang Pemerintah Daerah.
  6. Bahwa Keputusan Mendagri tentang Pencabutan Perda Anti Miras merupakan PELANGGARAN terhadap Pasal 145 UU No.32 Th.2004 tentang Pemerintah Daerah, yang dalam ayat 3 ditetapkan bahwa Keputusan Pembatalan Perda harus dengan PERATURAN PRESIDEN dan itu pun paling lama 60 hari sejak diterimanya Perda tersebut, selanjutnya dalam ayat 7 ditetapkan bahwa jika Peraturan Presiden untuk pembatalan Perda tidak dikeluarkan dalam tenggang waktu tersebut, maka PERDA dinyatakan BERLAKU.
  7. Bahwa Keppres Miras No.3 Th.1997 dan Keputusan Mendagri tentang Pencabutan Perda Anti Miras wajib segera DIBATALKAN demi hukum, karena bertentangan dengan hukum yang LEBIH  TINGGI yaitu Pancasila dan UUD 1945, bahkan bertentangan dengan hukum yang PALING TINGGI yaitu SYARIAT ISLAM.
  8. Bahwa jika Pemerintah RI tidak mencabut dan atau membatalkan Keppres Miras No.3 Th.1997 dan Keputusan Mendagri tentang Pencabutan Perda Anti Miras, maka DPP-FPI melalui Bantuan Hukum Front (BHF) akan segera mengajukan YUDICIAL REVIEW terhadap Keppres dan Keputusan Mendagri tersebut, dan secara simultan terus-menerus akan  memperjuangkan lahirnya Keppres atau Undang-Undang Larangan Miras secara Nasional.
  9. Bahwa Pemerintah Daerah harus menolak dengan tegas Keppres Miras No.3 Th.1997 dan Keputusan Mendagri tentang Pencabutan Perda Anti Miras, karena merupakan Keputusan ILEGAL dan TIDAK BERMORAL, sekaligus harus tetap mempertahankan secara sungguh-sungguh Perda Anti Miras dan Perda Syariat lainnya, karena merupakan amanat rakyat daerah yang tidak boleh dikhianati.
  10. Bahwa segenap pengurus, aktivis, laskar, mujahidah, anggota dan simpatisan FPI bersama segenap umat Islam di seluruh Indonesia WAJIB membela dan mempertahankan semua Perda Syariat yang sudah ada di berbagai daerah, dan harus terus memperjuangkan Perda-Perda Syariat baru hingga akhirnya SYARIAT ISLAM bisa menjadi HUKUM NASIONAL, serta wajib senantiasa memperjuangkan penerapan Syariat Islam di NKRI secara KONSTITUSIONAL dengan IKHLAS dan ISTIQOMAH.

Demikian pernyataan sikap resmi FPI ini dibuat sebagai MAKLUMAT PERJUANGAN bagi seluruh umat Islam Indonesia. Akhirnya, kami nyatakan : Hancurkan Liberalisme ! Tegakkan Syariat Islam !

Allahu Akbar ! Allahu Akbar ! Allahu Akbar !

Dewan Pimpinan Pusat – Front Pembela Islam

Jakarta, 18 Shafar 1433 H / 12 Januari 2012 M

Ketua Umum                                       Sekretaris Jenderal

Al-Habib Muhammad Rizieq Syihab, MA        KH. Ahmad Sabri Lubis

Shodiq Ramadhan | Kamis, 12 Januari 2012 | 18:48:59 WIB / suara-islam.com

(nahimunkar.com)

 

(Dibaca 546 kali, 1 untuk hari ini)