Adhie M Massardi/Net


Ada banyak indikasi pidana yang melibatkan Ahok tetapi didiamkan oleh KPK, Polri dan Kejaksaan Agung.

RMOL. Akibat seorang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) citra bangsa Indonesia di dunia internasional menjadi negatif, seolah-olah bangsa Indonesia dikuasai fanatik agama.

Demikian disesalkan Jurubicara Presiden era Pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie M Massardi, melalui sambungan telepon, Jumat (12/5) malam.

Menurut Adhie, kondisi saat ini muncul akibat kegagalan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya terkait berbagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ahok. Ada banyak indikasi pidana yang melibatkan Ahok tetapi didiamkan baik oleh KPK, Polri dan Kejaksaan Agung.

Pertama, sebut Adhie, KPK tidak masuk ke ranah pidana yang ditengarai korupsi di Balaikota yang melibatkan Ahok seperti kasus reklamasi, Transjakarta, Sumber waras, pembelian lahan Cengkareng, dan trilunan rupiah dana nonbudgeter dari para pengembang.

Hampir semua kasus besar yang ditangani KPK di luar operasi tangkap tangan berasal dari hasil audit BPK. Tapi giliran audit BPK melibatkan Ahok, KPK menolaknya.

“Kalau saja dari awal KPK masuk ke ranah ini dan tidak takut dengan dasar lebih mementingkan kemaslahatan bangsa dan kelangsungan NKRI, pasti tidak akan muncul penistaan agama dan kasus-kasus lainnya,” papar Adhie.

Ada anggapan salah di ‘benak’ KPK terhadap Ahok. Ahok dianggap bersih hanya karena aparat penegak hukum tidak pernah menjeratnya.

“Ini anggapan salah. Padahal kan bersih dari korupsi itu karena tidak melakukan, bukan karena tidak ditangkap. Jadi, KPK punya andil besar merusak citra bangsa di dunia internasional,” papar Adhie.

Hal yang sama dipertontonkan Polri. Kalau saja Polri betul-betul menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, mestinya mereka memproses kasus Ahok tanpa harus menunggu aksi-aksi besar dari umat Islam.

“Tapi yang terlihat tidak begitu. Muncul kesan kuat polisi malah membiarkan dan melindungi Ahok,” katanya.

Begitu juga dengan Kejaksaan Agung. Korps Adhyaksa di bawah kendali HM Prasetyo yang bekas pentolan Partai Nasdem, tidak berani menahan Ahok selama proses persidangan kasus penistaan agama berlangsung, sebagaimana dilakukan terhadap terduga penista agama lainnya. Belakangan, jaksa malah membuat kontroversi dengan membuat tuntutan ringan.

“Sehingga ini menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia. Perlu dicatat bahwa umat Islam yang merespon persoalan Ahok adalah umat Islam yang biasa-biasa saja, rakyat Indonesia yang mayoritas umat Islam. Mereka bersikap reaktif terhadap kasus Ahok karena dalam banyak kasus dugaan tindak pidana Ahok selalu lolos, mulai dari pelanggaran HAM, penggusuran dan lain-lainnya,” papar Adhie lagi.

Adhie mengatakan, dirinya bersama sejumlah tokoh dan aktivis berupaya menetralisir isu keagamaan yang mungkin muncul di balik aksi-aksi umat Islam dengan turut terlibat di dalamnya. Namun sayangnya, upaya ini malah dimentahkan oleh kepolisian dengan tuduhan makar. Nama-nama seperti Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet dan beberapa aktivis lainnya diciduk, ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan.

Adhie mengingatkan, citra negatif Indonesia yang muncul saat ini di dunia internasional sebenarnya sudah dingatkan jauh-jauh hari oleh mantan Menko Maritim Rizal Ramli. Lewat opininya di media ekonomi ternama di dunia yang terbit di New York, The Wall Street Journal, Rizal membaca fenomena muslim Indonesia dicitrakan tidak toleran.

Rizal menulis, orang luar hanya tahu Ahok memiliki posisi sulit sebagai politisi dengan etnis Cina dan beragama Kristen, memimpin Ibu Kota di negara yang mayoritas penduduknya muslim. Mereka tidak melihat gaya kepemimpinan Ahok di tengah mayoritas warga yang sebenarnya moderat di Tanah Air, tidak tahu Ahok pelanggar HAM dan terindikasi korupsi.

“Tapi semuanya sudah terjadi. Untuk menjelaskan integritas dan citra bangsa Indonesia yang sebenarnya, sekarang aparat hukum harus betul-betul berjalan di rel hukumnya. Saatnya bagi KPK masuk ke korupsi di Balaikota yang melibatkan Ahok, agar masyarakat terbuka bahwa orang ini bukan orang bersih. Jadi upaya penokohan seseorang dengan upaya manipulatif dan rekayasa harus sudah dihentikan,” tukas Adhie. [ian] politik.rmol.co SABTU, 13 MEI 2017 , 00:19:00 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.792 kali, 1 untuk hari ini)