Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa terjerat hukum proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek ini menelan triliun rupiah dan diperkirakan mangkrak alias tidak ada yang menggunakan.

“Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa menjerat Presiden Jokowi. Proyek tanpa perencanaan matang dan diperkirakan mangkrak karena masyarakat tidak menggunakan kereta cepat,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada www.suaranasional.com, Senen (13/9/2021).

Menurut Muslim, Jokowi sudah diperingatkan para ekonom senior untuk membatalkan kereta cepat tetapi tidak digubris. “Para ekonom senior seperti Rizal Ramli, Faisal Basri memberikan penjelasan komprehensif mulai dari segi pembiayaan, potensi pasar dan dari penjelasan kereta cepat tidak menguntungkan,” paparnya.

Kata Muslim, kereta cepat Jakarta-Bandung dikhawatirkan seperti bandara Kertajati yang tidak terpakai padahal sudah menghabiskan triliunan rupiah. “Bagi Jokowi, yang terpenting proyek infrastruktur harus berjalan,” ungkapnya.

Selain itu, ia mengatakan, nasib kereta cepat Jakarta-Bandung bisa seperti kereta bandara Soekarno-Hatta. “Warga lebih memilih Damri daripada kereta bandara Soekarno-Hatta,” pungkas Muslim.

suaranasional.com, 13/09/2021ByIbnu Maksum

***


Proyek Mubazir, Mengkhianati Amanat Rakyat

Penulis: Nida Alkhair

OPINI — Satu lagi proyek infrastruktur Indonesia yang bermasalah. PT KAI (Persero) menyatakan telah terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) dalam proyek Kereta Cepat Jakarta—Bandung (KCJB). Pembengkakan proyek yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) ini mencapai US$1,4—1,9 miliar.

Sebelumnya, pendanaan proyek diperkirakan senilai US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS). Kini proyek tersebut diestimasikan membutuhkan pendanaan sekitar US$8 miliar atau setara Rp114,24 triliun. Untuk mengatasi pembengkakan biaya tersebut, PT KAI mengusulkan agar dibiayai lewat Penanaman Modal Negara (PMN) 2022 (CNN Indonesia, 3/9/2021).

Kesalahan Perencanaan

Proyek kereta cepat Jakarta—Bandung memang telah banyak mendapatkan kritikan sejak perencanaannya. Pada 2015, Ekonom senior Faisal Basri telah mengkritisi rencana pembangunan proyek ini. Menurutnya, penyediaan kereta cepat itu tidak mendesak. “Proyek mubazir ini sudah ditengarai bermasalah sejak awal, ” ujar Faisal (tempo.co, 4/9/2021).

Tak hanya menghadapi masalah pembengkakan biaya, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) juga menghadapi dua masalah keuangan lainnya, yaitu kekurangan ekuitas dasar (base equity) dan defisit kas (cash deficit) (detik.com, 26/7/2021).

Permasalahan dalam proyek KCJB ini terjadi karena kesalahan perencanaan. Bukan hanya dalam proyek KCJB, Indonesia telah mengalami kesalahan perencanaan pada proyek-proyek lainnya seperti Bandara Kertajati dan pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW.

Dalam bukunya, Thinking, Fast and Slow, Daniel Kahneman menjelaskan bahwa kesalahan perencanaan ini bisa terjadi karena para perencana seringkali menggunakan penilaian berdasarkan intuisi yang seringkali tidak akurat. Mereka membuat prediksi yang terlalu optimis dan mengabaikan informasi dari luar.

Pembengkakan biaya proyek KCJB ini makin menambah pilu hati rakyat. Pada masa pandemi, rakyat merasakan kesulitan ekonomi yang berat. Selain merasakan “pukulan” di aspek kesehatan, rakyat juga mengalami “pukulan” ekonomi. Ketika ditambah lagi dengan pembengkakan proyek dengan nilai yang demikian besar dan akan diselesaikan dengan merogoh kantong negara, tentu bisa dibayangkan kepada siapa negara akan “mencari” uang. Tentu dari rakyat dengan pengenaan pajak yang makin berat.

Padahal proyek KCJB tidak mendesak untuk dilakukan. Sudah ada banyak pilihan moda transportasi untuk menuju Bandung dari Jakarta. Misalnya dengan kendaraan pribadi, travel, bus, kereta, hingga pesawat. Waktu tempuhnya pun bervariasi, paling cepat 20-25 menit menggunakan pesawat, hingga sekitar tiga jam menggunakan kereta.

Kereta cepat Jakarta—Bandung ditargetkan sekitar 45 menit. Memang akan ada efisiensi waktu jika kereta cepat tersebut beroperasi. Namun dalam kondisi pandemi, pemenuhan kebutuhan pokok dan kesehatan rakyat seharusnya lebih diprioritaskan. Sedangkan proyek infrastruktur yang sifatnya hanya penunjang seperti KCJB sebaiknya ditunda hingga keuangan negara aman. Jangan sampai, demi proyek mewah, defisit APBN makin lebar.

Pencegahan

Dalam perencanaan proyek, seharusnya penguasa melakukan perhitungan yang akurat tentang apakah proyek tersebut benar-benar dibutuhkan ataukah tidak. Jika memang proyek itu dibutuhkan, apakah harus diprioritaskan ataukah bisa ditunda. Jika harus diprioritaskan, apakah dana yang ada di kas negara mencukupi. Termasuk perlu dimitigasi atau dicegah adanya permasalahan dalam proyek, seperti waktu yang molor, biaya yang membengkak, dan sebagainya.

Cara mitigasi adalah sebagaimana yang disarankan ahli perencanaan dari University of Oxford, Bent Flyvbjerg, yaitu dengan mengumpulkan segala informasi yang terkait dengan satu proyek ke dalam satu big data. Data-data tersebut dianalisis untuk dijadikan perkiraan dasar. Selanjutnya perencana harus menambahkan analisis atas informasi spesifik yang ada di setiap proyek untuk menghindari bias optimistik (detik.com, 26/7/2021).

Memang perencanaan yang demikian akurat membutuhkan usaha yang keras, tetapi bisa menghemat anggaran dan mencegah terjadinya proyek mubazir. Penguasa semestinya senantiasa ingat, bahwa setiap sen uang negara yang dia kelola merupakan amanat dari rakyat. Apalagi kekuasaan yang ada di tangan penguasa adalah hak yang diberikan Allah Swt. padanya untuk dijalankan secara amanah dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.

MuslimahNews.com, 6 September 2021 / dikutip sebagiannya saja.

 

(nahimunkar.org)

(Dibaca 194 kali, 1 untuk hari ini)