Depoliticanews – Proses pelaporan Gubernur DKI Jakarta Ahok ke Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri atas dugaan penistaan agama menarik perhatian masyarakat. Banyak pihak yang meragukan Polri akan segera menindaklanjuti kasus tersebut.

Hal itu bukan tanpa alasan mengingat Bareskrim Polri yang mempertimbangkan untuk menangguhkan proses hukum dimaksud dengan alasan momentumnya mendekati penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta. Hal ini dilakukan guna menghindari tuduhan politisasi untuk kepentingan tertentu, khususnya tuduhan Polri digunakan sebagai alat untuk menghambat kandidat kepala daerah tertentu.

Pengamat Hukum Universitas Airlangga I Wayan Titib mengatakan penangguhan proses hukum Ahok sama sekali tidak tepat.

“Wah kok gitu cara berfikirnya Kapolri? Ingat lho pasal 27 UUD RI Tahun 1945, setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali,
jadi ada equality before the law,” ujarnya kepada depoliticanews, Senin (17/10).

Ahok, lanjutnya, adalah Warga Negara Indonesia sudah seharusnya diperiksa tanpa menunggu selesainya pikada DKI Jakarta.

Alasan kapolri ingin menjaga netralitas. Apakah itu hanya alibi?

“Ya itu alasan tok! Seandainya Ahok bukan Gubernur DKI, bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Tindakan hukum kapolri sudah bisa ditebak!” tegasnya.

Hal senada dikatakan oleh Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Muzakkir, menurutnya kasus Ahok tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri dan bukan karena ulah orang lain. Untuk itu, lanjutnya, tidak ada argumen hukum bagi Polri untuk menunda pemeriksaan hingga penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) selesai.

“Harus konsisten pernyataan Kapolri Kalau itu harus diproses dan diselesaikan setelah Pilkada, maka semua tindak pidana juga ditunda dulu sampai Pilkada selesai seperti perampokan, korupsi, terorisme,” ujarnya.

Menurut Muzakkir, seandainya ‘keistimewaan’ penangguhan pemeriksaan hanya diberikan terhadap Ahok, maka itu bukan supremasi hukum dan berarti hukum hanya mengabdi pada kepentingan tertentu.

“Hukum harusnya mengabdi pada kepentingan rakyat. Jadi seandainya sudah terdaftar (sebagai bakal calon kepala daerah) terus dia nyopet, merampok, harus diproses, tidak perlu menunggu (pilkda) selesai,” katanya.

Dia mengatakan seorang pemimpin atau calon pemimpin setidaknya harus menampilkan hal yang baik. Bagi para penyidik, Muzakkir menyarankan agar tetap netral dan profesional.

“Kalau pemimpin memerintahkan yang tidak sesuai hukum, harus ditolak, biar sidang yang memutuskan. Maksud saya, dalam penegakan hukum harus dipisahkan antara penyidik dengan pemimpin,” pungkasnya. (Amr)

Sumber: depoliticanews.com/Oct 16, 2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 3.443 kali, 1 untuk hari ini)