Warga Bukit Duri menolak pembongkaran untuk normalisasi Kali Ciliwung (Anwar Sadat/ viva)


Ahok dituding tak menghormati hukum terkait penggusuran Bukit Duri.

Solopos.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai tidak menghormati proses hukum dalam menggusur warga kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Pasalnya, belum ada putusan pengadilan terkait hal ini.

Demikian dikemukakan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jakarta Fahira Idris kepada wartawan, Rabu (28/9/2016). Menurutnya, langkah Ahok yang tidak menghormati proses hukum terlihat ketika penggusuran tersebut dilakukan tanpa menunggu putusan pengadilan.

Fahira mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan langkah persuasif bersama tokoh masyarakat agar Ahok tidak gegabah melakukan penggusuran kawasan tersebut. Dia menyayangkan langkah persuasif tidak pernah dilakukan oleh Ahok. Padahal, ujarnya, Presiden Jokowi ketika menjadi gubnernur mengundang warga terdampak untuk berdialog sembari makan siang di Balai Kota.

“Gubernur kita ini merasa paling benar. Dan saya heran, Pak Jokowi sama sekali tidak menegur bekas wakilnya itu,” ujarnya. Fahira mengakui bahwa selama ini relokasi warga terdampak penggusuran masih menimbulkan sejumlah masalah.

Menurutnya, selain masalah ongkos transportasi ke tempat kerja yang jauh, mereka juga harus membayar biaya sewa rumah susun Rp300.000 per bulan. Sebelumnya, Ahok menegaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan turunnya elektabilitas akibat banyaknya penggusuran permukiman liar yang dilakukan menjelang Pilkada Jakarta 2017.

“Kami enggak peduli jabatan atau popularitas, yang penting orang akan kenang saya,” kata Ahok. Namun, dia yakin warga akan melihat bahwa normalisasi sungai akan beres pada masa pemerintahannya. Ahok mengatakan, meninggalkan nama baik lebih penting dibanding kembali memimpin Jakarta.*/solopos.com – Rabu, 28 September 2016

***

LBH Sebut Warga Bukit Duri Diintimidasi Jelang Penggusuran

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan penggusuran paksa di Kampung Bukit Duri, Jakarta Selatan, esok pagi (28/09). Berdasarkan hasil wawancara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta terhadap warga di kawasan Bukit Duri, ditemui sejumlah pelanggaran dan intimidasi kepada warga yang masih bertahan di kawasan tersebut.

Kawasan Bukit Duri yang akan digusur adalah kawasan RW 09, 10, 11 dan 12 dengan total lahan seluas 1,7 hektare. LBH mencatat bahwa di atas lahan tersebut berdiri sekitar 320 bangunan dan ditempati oleh lebih sekitar 384 keluarga.

Dari data yang didapat CNNIndonesia.com, hingga saat ini masih terdapat sekitar 70 KK yang menolak pindah ke Rusun Rawa Bebek.

LBH Jakarta melakukan wawancara dengan warga yang masih bertahan di kawasan tersebut. Dari hasil wawancara itu ditemukan berbagai intimidasi dan pelanggaran sebelum penggusuran dilakukan.

Intimidasi itu dirasakan warga sejak keluarnya Surat Peringatan II dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Intimidasi itu berbentuk intimidasi psikologis kepada warga yang masih bertahan.

“Dari hasil wawancara kami, warga semakin merasa semakin diintimidasi setelah keluar Surat Peringatan III. Aparat setiap hari berkeliling kampung mereka. Selain itu juga warga digiring masuk rusun Rawa Bebek sejak dua bulan terakhir,” kata pengacara publik LBH Citra Referandum kepada CNNIndonesia.com di Jakarta, Selasa (27/9).

Tak hanya aparat kepolisian yang berkeliling kawasan Bukit Duri jelang penggusuran. LBH Jakarta, berdasarkan wawancara dengan warga setempat juga menemukan keterlibatan aparat TNI dalam rencana penggusuran.

“TNI juga berkeliling menyebarkan surat peringatan. Sementara warga yang memilih untuk pindah ke rumah sewaan dihalang-halangi oleh aparat pemerintah setempat dan memaksa warga untuk memilih rumah susun,” ujar Citra.

LBH Jakarta menyebut tindakan TNI yang terlibat dalam penggusuran sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang-undang TNI Nomor 34 tahun 2004.

“LBH Jakarta mendesak TNI maupun POLRI tidak ikut ambil bagian dalam proses penggusuran paksa karena keterlibatannya telah melewati wewenang yang diatur dalam UU TNI maupun UU Polri.” kata Citra.

Penggusuran kawasan pemukiman di bantaran Sungai Ciliwung, Kawasan Bukit Duri dilakukan untuk menormalisasi Sungai Ciliwung. Sementara dari pihak warga setempat mengaku tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait proyek normalisasi ciliwung.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memberikan informasi secara transparan. Bahkan, kami tak pernah diajak musyawarah, pemerintah hanya sekedar sosialisasi dan mempresentasikan proyek rumah susun.” ungkap Santi Napitupulu, salah satu warga Bukit Duri.

Pemprov DKI Jakarta sudah melayangkan Surat Peringatan III untuk warga Bukit Duri. Di sisi lain, proses persidangan perkara gugatan warga (class action) Bukit Duri menolak penggusuran dan menuntut penghentian normalisasi Sungai Ciliwung, masih bergulir.

Dalam sidang itu, Ketua Majelis Hakim Riyono mengimbau Ahok dan Tri untuk menghentikan sementara normalisasi bantaran Sungai Ciliwung selama persidangan.*/(wis)/cnnindonesia.com

***

Tolak Penggusuran, Warga Bukit Duri Tuntut Ganti Rugi

Warga menolak penggusuran karena proses hukum sedang berlangsung.

Oleh : Eko Priliawito, Anwar Sadat

save-bukit-duri

Warga Bukit Duri menolak pembongkaran untuk normalisasi Kali Ciliwung (Anwar Sadat)

VIVA.co.id – Warga Bukit Duri mengecam isu penggusuran paksa yang akan dilakukan Pemerintah Daerah DKI Jakarta pada Selasa, 12 Januari 2016. Penggusuran akan dilakukan terhadap pemukiman warga di RT 11, 12 dan 15 RW 10, Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Menurut warga, Pemerintah DKI jelas menunjukkan itikad tidak baik dengan tidak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Ini karena Surat Perintah Bongkar (SPB) yang menjadi dasar menggusur sedang disengketakan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Selain itu, warga juga menilai bahwa Pemprov DKI sudah tidak lagi mendengarkan suara rakyat dengan mengabaikan permohonan DPRD untuk melakukan penundaan dalam kasus ini.

Pada 3 Desember 2015 lalu, warga merasa kaget dengan adanya pemberitahuan bahwa rumah mereka akan digusur untuk normalisasi kali Ciliwung. Mereka diinstruksikan untuk segera membongkar rumahnya dan mengambil kunci rumah susun.

penggusuran-bukit-duri

Tanpa mendapat informasi lebih lanjut, dua minggu kemudian mereka mendapatkan surat peringatan I untuk membongkar rumahnya dalam waktu 7 hari, dan dilanjutkan dengan adanya surat peringatan II pada
28 Desember 2015.

Kemudian 4 Januari 2016, warga kembali mendapatkan Surat Perintah Bongkar (SPB), yang intinya memerintahkan warga untuk membongkar rumahnya dalam waktu 1 X24 jam. Menurut warga, SPB yang diterbitkan oleh camat Tebet tersebut tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Secara khusus, aturan yang mengatur tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum telah mengatur bahwa masyarakat, bahkan meski ia tidak memiliki sertifikat, berhak untuk berpartisipasi dalam seluruh tingkatan, termasuk berhak atas ganti rugi.

Hal senada sempat pula dijanjikan oleh Joko Widodo sewaktu menjadi gubernur DKI Jakarta. Hal ini memang merupakan tanggung jawab negara sebagaimana dicantumkan dalam Komentar Umum PBB No. 7 tentang Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak: Penggusuran Paksa (Pasal 11 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).

Meski warga sudah tinggal di sana selama puluhan tahun, mereka harus menerima kenyataan disebut sebagai warga liar yang tidak memiliki hak maupun ganti rugi apapun. Warga harus memilih. Mereka dipaksa menerima kunci rusun atau tidak mendapatkan apapun.

Ketakutan dan kebingungan, banyak warga yang mengambil kunci rumah susun dengan terpaksa. Sebagian warga yang telah pindah ke rumah susun pun ternyata memperburuk hidup mereka secara ekonomi.

Belum lagi kerugian sosial dan budaya yang tidak bisa dinilai dengan uang. Hal serupa sudah terjadi pada warga komunitas lain sebelumnya, dan akan berulang pada komunitas lainnya.

Karena itu, warga Bukit Duri mengecam adanya niat Pemerintah Daerah DKI yang akan terus menggusur paksa warga tanpa mengindahkan proses hukum yang sedang berlangsung.

Warga mendesak Pemerintah DKI menjunjung tinggi dan patuh pada proses hukum. Mereka juga mengingatkan negara akan kewajibannya untuk menjamin seluruh warga negaranya mendapatkan kehidupan yang layak. Mereka juga meminta Pemerintah RI untuk melakukan proses pengadaan tanah sesuai hukum dan memberikan hak yang sepatutnya menjadi milik warga.*/metro.news.viva.co.id – Senin, 11 Januari 2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.875 kali, 1 untuk hari ini)