(Foto: Istimewa)

Lampung : Kasus pengibaran bendera diduga milik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di halaman DPRD Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng) ditangani polisi.

Perkembangan terbaru dari penyelidikan kasus itu, polisi mengatakan tidak menemukan unsur pidana dalam peristiwa tersebut.

Update terakhir tidak ditemukan pelanggaran pidana,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, Rabu (31/10/2018) malam.

Soal tindak lanjut terhadap oknum yang mengibarkan bendera HTI, Dedi mengatakan pihak Polres Samarinda belum memberikan perkembangan terbaru.

“Belum ada update lagi dari polres, itu yang terakhir disampaikan (tidak ada unsur pidana),” ungkap Dedi.

Peristiwa pengibaran bendera HTI terjadi pada Jumat 26 Oktober 2018 saat aksi bela Tauhid.

Informasi soal penurunan Bendera Merah Putih itu disampaikan seorang anggota kepolisian ke kapolres Poso, yang diteruskan ke Karo Penmas Polri Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.

Kemudian pada Sabtu 27 Oktober 2018 setelah selesai rekonstruksi, didapatkan kepastian bila tidak ada penurunan bendera Merah Putih, sebelum dikibarkannya bendera yang disebut polisi bendera HTI tersebut.

“Semula dilaporkan bahwa adanya penurunan Bendera Merah Putih dan diganti dengan bendera kain hitam bertuliskan lafaz Laaillahaillallah. Namun setelah diadakan olah tempat kejadian perkara atau rekonstruksi, pemeriksaan saksi-saksi, dan dokumentasi video selama aksi, bahwa Bendera Merah Putih tidak sedang berkibar atau tidak ada bendera,” ujar Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) AKBP Hery Murwono dalam keterangan, Minggu (28/10).

“Dari hasil interogasi dan fakta, ternyata anggota tersebut mengira Bendera Merah Putih yang dimaksud ternyata adalah milik peserta aksi, karena posisi Bendera Merah Putih milik peserta aksi tepat atau tidak jauh dari tiang bendera di depan kantor DPRD Kabupaten Poso,” tambah dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan tindakan tersebut merupakan pelecehan ideologi Pancasila.

Dia beranggapan bahwa aksi itu juga merupakan suatu bentuk pengkhianatan ideologi bangsa.

“Ya nggak boleh. Itu sudah menduakan merah putih. Menduakan Pancasila,” katanya, usai acara Sosialisasi Bela NKRI di Hotel Utami Sidoarjo kepada wartawan, Senin (29/10/2018).

Menurut Wiranto, tindakan semacam inilah yang dapat mengancam kedaulatan NKRI. Sebab bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara.

“Jangan mempermainkan Indonesia, jangan mempermainkan NKRI. Jangan ia mencoba mencederai persatuan Indonesia. Tidak boleh. NKRI harga mati,” tegasnya. (dtc/lan)

Sumber: netizenku.com

***

Dewan Pakar ICMI Pusat: Menkopolhukam Harus Memahami Bendera Tauhid dan Merah Putih

JAKARTA, – Menkopolhukam, Wiranto pada berapa waktu lalu meminta kepada mereka yang membela bendera Tauhid dari pada bendera Merah Putih agar angkat kaki dari Indonesia dan mencari negara lain saja. Untuk itu Panjimas telah meminta keterangan dan tanggapan via telepon kepada Anggota Dewan Pakar ICMI Pusat, Jend (Purn) Anton Tabah Digdoyo perihal persoalan di atas. Selasa, (30/10).

“Kalau benar pak Wiranto berkata begitu maka sangat disayangkan. Karena Pak Wiranto juga harus bisa fahami UUD 45 lagi. Agar bisa membedakan filosofis, sosiologis, psykis dan historis terhadap kedua bendera tersebut,” ujar Anton.

Masih menurutnya, kalau rakyat Indonesia dengan potensi negeri muslim terbesar di dunia ini di mana kalimat Tauhid itu juga ikut mewarnai berdirinya NKRI dalam melawan penjajah Belanda yang notabene adalah Kristen dan menjajah Indonesia selama 350 th itu.

Juga tak kalah penting menurut beliau, kita juga harus perlu memahami tentang bagaimana sejarah bendera Tauhid tersebut dengan secara khusus.

“Bendera bertuliskan kalimat Tauhid adalah benar bendera Islam yang dipakai sejak Kenabian Muhammad SAW dan dimuliakan oleh umat Islam sedunia hingga sekarang. Ini dijelaskan dalam Imam Muslim yang wafat th 261 H dan ditulis oleh Imam Nawawi tahun 676 H yang berjudul Alminhaj Sarah Muslim antara lain menjelaskan bendera Rosululloh saw berwarna hitam dan putih semua bertuliskan Laa ilaha Illa lloh Muhammada Rosululloh,” kata Anton.

Sedangkan ukurannya menurut Dewan Pakar ICMI itu besar kecilnya disesuaikan dengan sikon ketika digunakan dalam perang maupun damai. Ketika masuk kota Mekah dalam keadaan damai Rasululloh juga bawa dan kibarkan bendera tersebut. Sebagai tanda pasukan perang yang harus tetap berkibar sebagai tanda kemenangan.

Karena itulah betapa agung dan dimuliakannya bendera Tauhid tersebut di perang Uhud pasukan Nabi hampir kalah dan pasukan Kafir mencari Nabi untuk dibunuh tapi pembawa bendera Tauhid yakni Mus’ab bin Nuaim dengan cerdas segera lari ke arah lain mengecoh pasukan Kafir guna menyelamatkan Nabi Muhammad Saw. Pasukan kafir terkecoh mengejar ke arah bendera di perbukitan Uhud yang mulai gelap. Tangan kanan Mus’ab pun putus ditebas oleh pedang musuh dan bendera pun hampir jatuh, kemudian diambil dengan tangan kirinya pun ditebas pula.

Selanjutnya bendera tersebut diapit dua lengan yang telah terputus dengan darah yang muncrat ke tubuhnya. Terakhir ditombaklah dada dari Mus’ab hingga beliau gugur sebagai Syuhada dalam perang Uhud itu. Tapi selamatlah Nabi Muhammad SAW.

Keesokan harinya maka jenazah dari Mus’ab sang pembawa bendera Tauhid itu baru bisa dimakamkan bersama sama dengan jenazah dari Hamzah, paman Nabi yang juga ikut gugur dalam perang yang tercatat indah dalam torehan sejarah Islam sampai kapanpun.

Begitu juga memuliakan dengan mengibarkan bendera bertuliskan kalimat Tauhid itu adalah bagian dari ibadah merujuk sunnah yang dipegang teguh umat Islam karena sesuai yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945 yakni pasal 28E dan pasal 29 (2) yang diamanahkan bahwa WNI harus beragama dan juga menjalankan agamanya sesuai ajaran agamanya masing masing. Seperti dalam Pasal 29 (ayat 1) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

“Karena itu maka kita tidak boleh melarang umat Islam untuk mengibarkan bendera bertuliskan tauhid tsb dan faktanya umat Islam Indonesia tetaplah menghormati dan membela bendera Merah Putih. Adapun kibarkan bendera Tauhid hanya sesuai dengan kebutuhan. Bukan juga berarti itu untuk mengganti bendera Merah Putih. Maka pak Wiranto mesti hati hati dalam berbicara,” pungkasnya. [ES]

Sumber: panjimas.com

(nahimunkar.org)

(Dibaca 145 kali, 1 untuk hari ini)