JAKARTA – Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritik kebijakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo soal rencana pengosongan kolom Agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penganut kepercayaan dan agama yang belum diakui pemerintah.
Fadli Zon yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu menyatakan pemberlakuan kebijakan itu justru bisa merongrong Pancasila sebagai dasar negara.
Alasannya, pengosongan kolom agama memberikan peluang tumbuhnya aliran yang tidak sejalan dengan Pancasila.

“Apa urgensinya pengosongan kolom agama? Kecuali mau memperbanyak atheisme atau aliran2 yang belum tentu sejalan Pancasila,” kicau Fadli Zon di akun twitternya, @fadlizon beberapa menit yang lalu. (awa/jpnn) Sabtu, 08 November 2014 , 11:04:00

***

Jumat, 07 November 2014 , 21:48:00

PKS Anggap Pengosongan Kolom Agama di KTP Ancam NKRI

JAKARTA – Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Hakim menyatakan wacana pengosongan kolom agama dalam kartu tanda penduduk (KTP) merupakan ide berbahaya. Menurutnya, pengosongan kolom agama di KTP itu bakal mengancam eksistensi dan keutuhan bangsa.
Hakim mengatakan, wacana itu bisa menimpulkan polemik yang berkepanjangan di masyarakat. Sebab, Indonesia berlandaskan Pancasila. Apalagi, masalah terkait aliran kepercayaan pernah terjadi dan mengancam keutuhan bangsa.
Selain itu, penghapusan kolom agama di KTP akan menimbulkan banyak implikasi terhadap sendi kehidupan bangsa yang sudah menyepakati adanya enam agama resmi yang diakui oleh negara. Implikasi lainnya juga pada masalah undang-undang perkawinan, hak waris dan zakat.

“Implikasinya banyak. Undang-Undang Zakat juga, yang punya kewajiban dan yang diundangkan adalah nantinya jadi identitas untuk menguak siapa yang punya kewajiban harus membayar zakat. Ini akan ancam eksistensi dan keutuhan anak bangsa,” kata Hakim saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (7/11).

Menurutnya, kolom agama di KTP bukan saja masalah administratif, tapi memiliki konsekuensi keyakinan dan perundang-undangan. Warga negara menurutnya sudah memiliki kebebasan menganut kepercayaan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Karena itu jangan coba-coba membuat kebijakan yang mengancam keutuhan bangsa.
“Tidak bisa dipungkiri, hampir 90 persen lebih anak bangsa beragama, mereka memiliki identitas agamanya, jangan gara-gara administratif tidak diperhitungkan implikasinya. Tolong mendagri jangan buat kebijakan yang ancam keutuhan negara,” tandasnya.(fat/jpnn)
***

Minggu, 09 November 2014 , 01:20:00

Kolom Agama di KTP Kosong, Bingung Urus Jenazah

SAMARINDA – Ketua Pengurus Wilayah (PW) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kaltim Ahmad Satria menyatakan, pengosongan kolom agama dalam KTP tidak ada manfaatnya dan merupakan hal yang sama sekali tidak produktif.
Masih banyak pekerjaan besar yang harus dilakukan bangsa ini selain mengurusi kolom agama.
“Tidak perlu menyembunyikan identitas. Sebab negara sudah menjamin agama dan itu sebagai bukti kalau Indonesia bukan negara sekuler,” ucapnya.
Selain itu, identitas agama seseorang juga akan mempermudah dalam setiap urusan keseharian yang bersangkutan. Misalnya ketika ada yang meninggal sementara keluarganya tidak ada.
Untuk mengurus jenazah bisa disesuaikan dengan agama yang tertera di KTP. Jika tidak, orang bisa saja memperlakukannya berbeda dengan keyakinannya.
“Itu contoh kecil saja dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pengisian kolom agama itu lebih dari sekedar keyakinan tetapi nilai sosialnya juga ada,” pungkasnya. (sal/sam/jpnn)

(nahimunkar.com/edt.: br)

(Dibaca 574 kali, 1 untuk hari ini)