TRAGEDI ROHINGYA-Berbagai bentuk kekerasan oleh militer terhadap kaum Muslim Suku Rohingya di Myanmar adalah tindak kejahatan atas kemanusiaan.

Karena itu, tindakan biadab itu harus dihentikan. Kelompok itu perlu dilindungi dan diberi status kewarganegaraan, beserta hak-haknya.

Seruan itu disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin, dan Sekretaris Jenderal MUI HM Ichwan Sam, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (25/7/2012).

Majelis menanggapi tragedi kemanusiaan yang menimpa kaum Muslim dari kelompok Rohingya di Myanmar. Militer negara itu mendiskriminasi, merampas hak atas tanah, menolak kewarganegaraan, mengusir, melarang ibadah, bahkan membantai kelompok itu.

Ma’ruf Amin menilai, berbagai tindakan kekerasan terhadap kelompok Muslim Rohingya jelas melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Tindakan diskriminatif berlatar belakang agama ini tidak bisa dibiarkan, dan harus segera dihentikan.

http://rimanews.com, Wed, 25/07/2012 – 23:34 WIB

***

Pembantaian Umat Muslim Rohingya Merupakan Pelanggaran HAM

JAKARTA -Pemerintah diminta segera bersikap dan bertindak tegas atas pembantaian ribuan muslim Rohingya di Myanmar.

Pembantaian suku Rohingya merupakan pelanggaran hak asasi manusia. “Apalagi pembantaian ini sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu dan terus terjadi hingga bulan ini,” tutur Ahmed Zaki Iskandar anggota DPR Komisi I Fraksi Partai Golkar saat ditemui di gedung DPR RI dalam siaran pers yang di terima oleh Tribun.

Menurut Zaki, saat ini kaum Muslim di Rohingya tidak bisa melakukan ibadah Ramadhan dengan tenang. Pasalnya, kekerasan komunal  terus berlangsung di Myanmar Barat, enam minggu setelah pemerintah mengumumkan keadaan darurat.

Untuk itu, Zaki yang juga calon kuat Bupati Kab. Tangerang dalam Pemilukada Kab. Tangerang Desember 2012  mendesak Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa agar pemerintah Myanmar  menghentikan pembantaian kaum Muslim Rohingnya.

Badan-Badan internasional seperti PBB dan OKI juga mengambil tindakan konkrit guna menyelamatkan kaum muslim Rohingnya. “Langkah paling awal, pemerintah harus mengirimkan nota protes ke kedubes Myanmar,” tutur Zaki Iskandar.

Zaki menambahkan sebagai Ketua Asean, Indonesia berkewajiban memperhatikan dan ikut menyelesaikan masalah ini.

Asean harus melakukan tindakan khusus berupa perlindungan dan tuntutan penghentian tindakan kekerasan terhadap etnis Rohingya.

Pemerintah Myanmar mesti ditekan agar melakukan upaya penyelesaian konflik.Kaum Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine (Arahan), Myanmar dibantai oleh kelompok yang diduga dilakukan oleh etnis yang didukung oleh pasukan gabungan keamanan Rakhine. Jumlah kematian muslim di Arakan diperkirakan mencapai 6.000 jiwa. Selain dibunuh, juga terjadi pembakaran, penjarahan, pemerkosaan, serta penangkapan Muslim Rohingya di Negara Bagian Arakan (Rakhine).

Editor : deddy

Sumber : Tribunnews Tribun Jambi – Kamis, 26 Juli 2012 09:48 WIB

***

Berikan Suaka Politik Pengungsi Rohingya

JAKARTA–Anggota DPR RI Herlini Amran mendesak Presiden SBY untuk segera membebaskan dan memberikan suaka politik terhadap pengungsi Etnis muslim Rohingya di Indonesia yang nasibnya terlunta- lunta selama 10 bulan.

“Pemerintah harus reaktif dan peduli terhadap pengungsi rohingya yang nasibnya terlunta-lunta di Indonesia. Mereka lari dari negaranya untuk mencari kebebasan ke negara lain seperti Indonesia, tetapi yang didapat justru ketidak jelasan nasibnya di tempat penampungan imigrasi Indonesia,” turur Herlini, Rabu (25/7/2012).

Politisi PKS ini menambahkan, penderitaan muslim Rohingya asal Myanmar ini harus segara mendapat perhatian serius dari Presiden SBY. Khususnya, untuk mendorong Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan seluruh pemimpin dunia mendesak Myanmar menghentikan kebiadaban.

Termasuk, segera membawa kasus pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan kejahatan kepada kemanusiaan ke Mahkamah Internasional.

Salah satu pengungsi rohingya di Rudenim, Tanjung Pinang menjelaskan, di Tanjung Pinang ini terdapat 82 orang pengungsi asal Rohingya.

13 diantaranya anak-anak, dan yang paling kecil bahkan ada yang masih berumur 9 tahun. Yang lainnya tersebar di 13 tempat lain di Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut salah satu pengungsi itu kata Herlini mengatakan, dirinya lari dari negara Myanmar untuk mencari suaka politik di negara lain untuk mendapatkan kedamain dan kebebasan.

“Yang kami butuhkan saat ini hanya ‘kebebasan’ dan suaka politik dari Negara lain,” katanya.

Anggota DPR asal Kepulauan Riau ini kembali berharap pemerintah proaktif memberikan suaka politik kepada Muslim Rohingya yang lari dari negaranya. “Karena hampir 20 tahunan hidup dalam teror dan penindasan,” Herlini mengingatkan.

Penulis: Srihandriatmo Malau  |  Editor: Rachmat Hidayat Tribunnews.com – Kamis, 26 Juli 2012 04:22 WIB

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.250 kali, 1 untuk hari ini)