• Menurut Lidia (Anggota Komisi VIII DPR RI), KPK menemukan 48 titik lemah penyelenggaraan haji, dengan potensi kerawanan terletak pada sumber pembiayaan haji. 
  • Ke-48 titik tersebut diantaranya adalah penentuan komponen dan pembiayaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), penggunaan bunga setoran awal (dana optimalisasi), sumber dana dari APBN/APBD yang cenderung bersifat duplikasi pembiayaa serta soal pertimbangan pemilihan penerbangan yang masih belum sepenuhnya berbasis memberikan pelayanan kepada publik. 

Bandung – Anggota Komisi VIII DPR RI mengatakan pengelolaan ibadah haji masih banyak permasalahan, salah satunya ialah tentang akomodasi dan katering jamaah haji di Tanah Suci Mekkah. 

“Mengenai akomodasi dan katering haji cenderung tidak transparan dan tidak berkesesuaian dengan prosedur tender,” kata anggota Komisi VIII dari Fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifa di Kota Bandung, Kamis. 

Ledia menuturkan pada tahun 2011, Komisi VIII DPR RI telah mencatat beberapa persoalan dalam hal pengadaan katering jamaah haji yakni yang seharusnya nasi box menjadi prasmanan. 

“Akan tetapi prasmanan juga tidak siap. Alasan tidak memakai box karena cepat basi, kami memberikan catatan di sana,” ujarnya saat melakukan kunjungan reses di Kota Bandung. 

Menurutnya dengan prasmanan, banyak kasus jamaah haji yang tidak kebagian, karena biasanya non kuota juga suka masuk ke kuota lain sehingga bercampur. 

“Maka bisa dilihat di sini bahwa peran pengawasan di sini juga tidak maksimal,” ujarnya. 

Dikatakannya, dari sisi penyelenggaraan ibadah haji masalah banyak ditemukan ketika calon haji dibebani berbagai pungutan yang tidak sesuai aturan seperti biaya vaksin meningitis, biaya seragam yang bervariasi, biaya “zakat haji” dan lain sebagainya. 

Begitu pula setiap tahun, kata dia, hampir selalu mendengar kasus yang tentang penyelenggaran ibadah haji seperti soal sekian banyak jamaah yang terlantar di bandara, mengantre berjam-jam untuk dapat makan, mendapat makanan berkualitas buruk seperti berbau, berlendir atau basi. 

“Atau bahkan mendapat pemondokan yang jauh dari masjidilharam, mendapat pemondokan yang tidak memadai seperti sekamar berenam atau berdelapan meski sempit,” katanya. 

Terkait masalah pengelolaan keuangan haji, kata dia, biaya penyelenggaraan setiap musim haji diprediksi menelan dana Rp8,2 triliun. 

“Catatan pentingnya, penggunaan dana tersebut dalam laporan BPK setiap tahun nyatanya selalu disclaimer. Ini termasuk hasil laporan BPK RI terakhir di bulan Mei 2011 yang juga sama, disclaimer,” katanya. 

Sementara itu, menurut Lidia, KPK sendiri juga menemukan 48 titik lemah penyelenggaraan haji, dengan potensi kerawanan terletak pada sumber pembiayaan haji. 

Ke-48 titik tersebut diantaranya adalah penentuan komponen dan pembiayaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), penggunaan bunga setoran awal (dana optimalisasi), sumber dana dari APBN/APBD yang cenderung bersifat duplikasi pembiayaa serta soal pertimbangan pemilihan penerbangan yang masih belum sepenuhnya berbasis memberikan pelayanan kepada publik. 

“Lantas soal pemondokan yang menelan biaya Rp1,2 triliun setiap musim haji dan cenderung naik setiap tahun karena sistem sewa pemondokan yang tidak berjangka panjang,” katanya.(ar)/antara, http://id.berita.yahoo.com

Ilustrasi: waspada.co.id

(nahimunkar.com)

(Dibaca 263 kali, 1 untuk hari ini)