(Foto: Inilahcom)


Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembalikan dua penyidik dari Polri. Dua penyidik senior asal Polri yang di kembalikan KPK diduga telah menghilangkan alat bukti berupa berkas atau dokumen yang diduga berisi nama perwira tinggi Polri penerima aliran dana suap dalam kasus impor daging sapi.

Dua penyidik tersebut atas nama AKBP Roland Ronaldy dan Kompol Harun. Dalam kasus itu mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar telah divonis bersalah bersama Dirut PT Impexindo Basuki Hariman.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Julius Ibrani mengatakan, KPK harus berani mengungkap alat bukti yang dihilangkan dua penyidik tersebut dan berani mengungkap pejabat atau petinggi Polri yang diduga menerima aliran dana suap, termasuk memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menjelaskan kisruh penghilangan alat bukti tersebut.

“Dari situ tindak lanjutnya berkoordinasi dengan Kapolri, bisa memanggil Kapolri atau bisa berkunjung ke Polri,” kata Julius kepada wartawan, Kamis (2/11/2017).

Selain itu, KPK juga diminta untuk melakukan audit internal dan mengungkap barang bukti apa yang dihilangkan oleh kedua penyidik tersebut.

“Itu dia betul, betul dugaan itu, tapi tanpa ada suatu proses formal di KPK, maka itu hanya jadi desas desus belaka. Makanya butuh sekali proses formal di KPK. Alat bukti apa sih yang dirusak, alat bukti yang dirusak ini terkait dengan siapa, rekening bank itu ke siapa, transfer ke siapa,” tuturnya.

KPK dinilai perlu memanggil Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, untuk mengupas dan menuntaskan kasus impor daging sapi yang memasuki babak baru paska temuan dokumen yang dirusak oleh 2 penyidik asal Polri di KPK.

Selain itu, KPK juga harus berani mengusut dugaan keterlibatan Petinggi Polri jika memiliki bukti dan fakta lainnya dalam kasus tersebut, mulai perwira hingga pucuk pimpinan Polri jika memang terbukti terlibat dalam kasus ini.

“Kalau perlu panggil Kapolri, atau bentuk tim bersama antara KPK-Polri,” ujarnya.

Ditambah lagi kedua penyidik yang dikembalikan ke Polri itu justru naik pangkat, sehingga menimbulkan kecurigaan-kecurigaan adanya dugaan keterlibatan petinggi Polri. Sehingga diperlukan komunikasi dan keterangan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

“Mereka kan punya MoU, termasuk dalam hal mutasi penyidik. Sampaikan itu diduga penyidik melanggar, datangi pak Tito, agar hulunya jelas,” tandasnya. [rok]

Sumber: nasional.inilah.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 794 kali, 1 untuk hari ini)