Ilustrasi: rimanews.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikritik karena menjadikan Wapres Boediono sebagai warga negara yang kebal hukum dalam proses penanganan dugaan korupsi bailout Bank Century.
Inisiator Hak Angket skandal bailout Bank Century, Muhammad Misbakhun, mengaku sangat mengherankan kalau KPK hanya menetapkan dua orang mantan pejabat BI sebagai tersangka, yakni Budi Mulya dan Siti Fadjriah.

“Kenapa Boediono bisa lolos dari daftar tersangka KPK? Boediono saat menjadi Gubernur BI punya peran yang dominan dalam pencairan FPJP yang tidak sesuai ketentuan dan melanggar hukum,” kata Misbakhun di Jakarta, hari ini.

“Peran Boediono sebenarnya jelas. Buktinya, adalah adanya Surat Nomor 10/232/GBI/Rahasia pada 20 November 2008, soal rasio kecukupan modal (CAR) Bank Century per 31 Oktober 2008 yang hanya -3,53 alias negatif,” kata Misbakhun yang pernah menjadi terdakwa terkait Bank Century juga.

Itu artinya Bank Century sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP, tandasnya.

“Persyaratan FPJP yang sudah dirubah oleh BI yaitu PBI nomor 14/PBI/2008 tanggal 14 November mensyaratkan CAR harus bernilai positif. Lah kenapa Boediono bisa lolos?” Kata Misbakhun.

Bukti lainnya adalah Akte Notaris No.176 di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa soal surat kuasa pencairan dana itu. Surat Boediono sebagai Gubernur BI saat itu mengeluarkan surat bernomor 10/68/Sr.Ka/GBI tanggal 14 November 2008. Uang lalu dikucurkan lebih dahulu dan akte notarisnya baru ditandatangani pihak Bank Century pada 15 November 2008 pukul 02.00 WIB.

“Dengan pelanggaran hukum tersebut sebenarnya KPK layak memasukkan Boediono sebagai tersangka dalam kasus Bank Century,” kata Misbakhun.

Dia melanjutkan, cara ketua KPK dengan menggunakan alasan Pasal 7B UUD 1945 soal pemberhentian wapres sebagai alasan tidak ditetapkannya Boediono sebagai tersangka adalah tidak tepat dan terlalu mencari-cari alasan.

Proses penggunaan Pasal 7B adalah proses politik bukan proses hukum seperti logika KPK, karena menyangkut masalah pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden terkait pelanggaran hukum dan perbuatan tercela.

Dengan menggunakan dalih terhalang pasal 7B tersebut menjadi bukti bahwa KPK takut dengan kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif dalam hal ini wakil presiden.

“KPK melanggar prinsip mendasar dalam sistem hukum kita yaitu setiap orang pempunya kedudukan yang sama di depan hukum,” tegas dia.

Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan pasal 7B UUD 1945 tersebut, maka KPK telah memperlakukan Wapres Boediono sebagai warga negara yang istimewa di depan hukum yaitu tidak bisa diusut karena jabatannya.

“Walaupun dugaan pelanggaran hukum itu nyata dan jelas telah dia lakukan saat menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.”

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/ Ratna Nuraini/ beritasatu.com, Selasa, 20 November 2012 | 21:55

***

Pakar Hukum: Wapres Tak Miliki Imunitas

JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Margarito menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi bisa dianggap main-main apabila tidak berani ‘menyentuh’ Wakil Presiden Boediono dalam mengusut kasus bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun.

“Kalau ini terjadi, KPK bisa dianggap main-main. Kasus ini harus terang benderang siapa-siapa saja yang terlibat,” katanya saat dihubungi Okezone, Selasa (20/11/2012).

Menurut Margarito, Undang-undang Dasar 1945 tidak memuat satu pasal pun yang memberi ketentuan hak istimewa kepada presiden dan wakil di depan hukum. “Semua sama. Wakil Presiden tidak memiliki imunitas,” terang dia.

Margarito menilai Abraham Samad salah dalam menafisrkan undang-undang. Menurut Margarito, Pasal 7B UUD 1945 tidak bisa dijadikan landasan bagi KPK lari dari tanggung jawab membongkar kasus Century.

“Ini soal perlakuan yang adil. Siapapun yang menurut bukti-bukti dinyatakan diperiksa, harus diperiksa,” ungkapnya.

Selain itu, kata Margarito, sebelum melemparkan ‘bola panas’ soal Boediono ke DPR, KPK pernah memeriksa mantan Menteri Keuangan era Presiden Megawati ini terkait kasus Century ketika masih berada di tahap penyelidikan.

“KPK sudah pernan memeriksa Boediono beberapa waktu lalu. Jadi pernyataan Ketua KPK kertentangan dengan tindakan KPK sendiri,” katanya.

Sebelumnya, Ketua KPK, Abraham Samad menyatakan, tidak mungkin bisa menelusuri keterlibatan Boediono dalam kasus Bank Century. Berlindung pada Pasal 7B Undang-undang 1945, Abraham menyatakan hukum konstitusi Indonesia melarang KPK melakukan penyelidikan kepada warga negara istimewa.

Sebagai wakil presiden, Abraham menilai Boediono yang pernah menjabat Gubernur Bank Indonesia itu merupakan warga negara istimewa.

(trk) Mustholih – Okezone Rabu, 21 November 2012 09:04 wib

***

Kontroversi Soal Boediono di Kasus Century

TEMPO.COJakarta – Nama Wakil Presiden Boediono timbul tenggelam dikaitkan dengan kasus dana talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. Beberapa pihak yakin jika mantan gubernur Bank Indonesia itu terlibat. Namun sejumlah pihak lain, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tak cukup bukti untuk menjerat orang nomor dua di Indonesia itu.

Tak ingin dianggap lepas tangan, Wapres Boediono pun menyatakan siap menjalani proses jika memang KPK menemukan bukti keterlibatannya. Tapi hingga kini, ia meyakini kebijakan pengucuran dana talangan untuk Bank Century pada 2008 lalu adalah kebijakan yang benar.

“Boediono siap bertanggung jawab atas pilihan kebijakan itu,” kata juru bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat, melalui pesan pendek, Selasa, 20 November 2012.

Menurut Yopie, sebagai Gubernur Bank Indonesia yang mengambil kebijakan saat itu, Boediono tetap yakin dan percaya penyelamatan Bank Century adalah langkah tepat yang harus diambil di tengah krisis ekonomi global. Bank Century terpaksa diselamatkan lantaran berada dalam kondisi buruk ketika krisis terjadi, sehingga sistem keuangan dan ekonomi Indonesia tidak ikut terjerumus dalam krisis keuangan global, yang saat itu membelit ekonomi banyak negara lain.

“Apabila keburukan dan kerusakan Bank Century yang disebabkan oleh pengurus dan pemiliknya, ternyata juga akibat pelanggaran yang disangka dilakukan oleh pejabat BI, sewajarnya KPK mengusut dengan tuntas dan adil,” kata dia.

Nama Wapres Boediono kembali mencuat dan menuai polemik dalam rapat dengan Tim Pengawas Kasus Century Dewan Perwakilan Rakyat dengan KPK kemarin. Di rapat itu, Ketua KPK Abraham Samad menyebutkan dua tersangka baru, yakni Deputi IV Pengelolaan Moneter Devisa Budi Mulya dan Deputi V Bidang Pengawasan Siti Chalimah Fadjrijah. Mereka diduga menyalahgunakan wewenang dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek kepada Century, sehingga bank itu mendapat fasilitas pendanaan senilai Rp 689 miliar.

Tapi nama Boediono, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur BI, tak muncul sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab. Abraham menyatakan KPK tak berwenang menyelidikinya karena Boediono adalah Wakil Presiden. Hal ini sesuai dengan teori konstitusi, bahwa presiden dan wakil presiden adalah warga negara khusus. “Kalau ditingkatkan ke penyidikan, nanti DPR menyerahkan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau terbukti, MK menyerahkan ke DPR, baru di-impeach.” kata dia.

Anggota Tim Pengawas dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani, membantah keras pernyataan Abraham. Ia menegaskan penyelidikan kasus Century semestinya tetap dilakukan KPK karena saat itu Boediono belum menjadi wakil presiden. Anggota lainnya, Akbar Faisal dari Fraksi Hanura, meminta Abraham membuat keterangan tertulis soal penyelidikan terhadap Boediono yang dinyatakan tak bisa dilakukan KPK.

Menanggapi sanggahan dua politikus Senayan itu, Abraham enggan berkomentar banyak. “Sudah dijelaskan kalau warga negara istimewa penyelidikannya dilakukan oleh DPR. Saya sudah malas menjelaskan,” ujarnya.

Juru bicara KPK, Johan Budi SP, mengatakan KPK sudah memeriksa Boediono dalam kasus Century. Tapi hingga kini, KPK belum menemukan bukti untuk menjerat Boediono. “Jadi, tidak benar kalau dibilang bahwa KPK tidak bisa menjerat penguasa,” kata Johan.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. mengatakan, tak ada alasan bagi KPK untuk mengelak menyelidiki peran Boediono. “Setiap warga negara sama di mata hukum,” ujarnya. Ada mekanisme yang mengatur perlakuan khusus, tapi tak disebutkan secara spesifik, jika pejabat terlibat pidana, ia tak dapat diperkarakan. “Dari 37 Pasal UUD 1945 dengan berbagai amendemennya tak ada yang seperti itu,” kata dia.

FEBRIYAN | SATWIKA MOVEMENTI | NUR ALFIYAH | PRIHANDOKO | BOBBY CHANDRA | MUNAWWAROH

RABU, 21 NOVEMBER 2012 | 09:11 WIB/ tompo.co

(nahimunkar.com)

(Dibaca 205 kali, 1 untuk hari ini)