• Yang menolak Perda syariat adalah pengingkar Dasar Negara, dan mereka itu kalau bukan orang kafir, maka dikhawatirkan termasuk orang-orang munafik yang telah ditegaskan oleh Alla Ta’ala.

Ilustrasi: article.wn.com

Kenapa Perda Syariat ada yang menghalanginya, itu sebenarnya yang menghalangi tidak punya landasan. Karena Perda Syariat justru sesuai dengan dasar Negara Indonesia yang telah ditegaskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah Perda Syariat bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa?

Demikian penegasan Ustadz Hartono Ahmad Jaiz dalam pengajian di Masjid Al-Bahr Pusdiklat Dewan Dakwah di Bekasi, Ahad 20 Rajab 1433H/ 10 Juni 2012.

Dengan demikian, lanjut penulis buku-buku Islam ini, alasan orang yang menghalangi Perda Syariat yang katanya bahwa itu bukan wewenang otonomi daerah dan bertentangan dengan undang-undang dari Pusat, itu perlu dijawab, seharusnya justru undang-undang dari Pusat pun merujuk kepada Undang-undang yang lebih tinggi lagi yakni UNdang-Undang Dasar, bahkan Dasar Negara, yakni Ketuhanan yang Maha Esa.

Menurutnya, dari segi jaminan untuk beragama, jelas ada jaminannya dalam Undang-undang Dasar. Sedang dipandang dari ilmu Islam maka agama (Islam) itu sendiri justru pada urutan pertama dari 5 hal primer yang harus dilindungi. Lima hal primer yang harus dilindungi itu disebut ad-dhoruriyyatul khamsah yaitu:

  1. Agama, addien (dilarang membuat bid’ah dan kesesatan dsb)
  2. jiwa, an-nafs (dilarang membunuh jiwa kecuali secara haq/ yang memang terkena hukum bunuh)
  3. akal, al-‘aql (dilarang minum minuman keras, narkoba dsb)
  4. keturunan , an-nasl (dilarang zina, homoseks, lesbi dsb)
  5. dan harta, al-maal (dilarang mencuri, korupsi dsb).

Lima hal itu wajib dilindungi, dan siapa yang melanggarnya maka kena hukuman.

Demikian pula dalam siyasah syar’iyyah, Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkamus Sulthaniyyah menegaskan, tugas utama dan paling pertama dari pemimpin tertinggi (wilayatul udhma) adalah menjaga agama ummat (Islam) dari para pembuat bid’ah dan kesesatan, mendeteksinya, menghukuminya, dan mengekskusinya. Karena kalau agama ummat ini tidak dijaga hingga mereka sesat maka Ummat akan sengsara di dunia dan akherat.

Oleh karena itu Perda (Peraturan Daerah) Syari’at baik dari segi landasan yang berupa Dasar Negara maupun ilmu Islam justru penting diadakan dan dilaksanakan. Siapa saja yang menghalanginya itu bermakna mengingkari dasar Negara dan menghalangi agama. Dan itu kalau dia Muslim dikhawatirkan akan termasuk orang-orang munafik, yang lebih berbahaya daripada orang kafir. Karena Allah Ta’ala telah berfirman:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (61) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (62) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا (63) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (64) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)  [النساء/61-65]

61. Apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul”, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu.

62. Maka Bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah: “Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna”.

63. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka.

64. dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya[313] datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

65. Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.(QS An-Nisaa’/4: 61-65).

[313] Ialah: berhakim kepada selain Nabi Muhammad s.a.w.

Oleh karena itu, diharapkan para ulama, tokoh Islam dan Ummat Islam pada umumnya untuk mendukung dan membela adanya Perda-perda syari’at di berbagai wilayah. Karena itu justru merupakan amanah dari Dasar Negara dan juga dari Islam yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Yang menolaknya, kalau bukan orang kafir, maka dikhawatirkan termasuk orang-orang munafik yang telah ditegaskan oleh Alla Ta’ala itu.

Dalam kesempatan itu peserta pengajian menanyakan, sampai sekarang bagaimana peran Ulama dan tokoh Islam dalam mengawal Perda Syariat yang diancam dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri itu?

Dijawab, karena Perda Syari’at yang di Tasik Malaya itu baru akhir-akhir ini beritanya, maka baru satu dua tokoh Islam yang menyuara. Tetapi insya Allah para Ulama dan tokoh Islam tentunya akan membelanya.

Seperti diberitakan, Mendagri menyebut Perda Syariah bertentangan dengan Otonomi daerah.

Inilah beritanya.

***

Menteri Dalam Negeri Sebut Perda Syariah bertentangan dengan Otonomi daerah

JAKARTA  – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, pemerintah pusat menolak rencana penerapan peraturan daerah (Perda) syariah oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Perda itu dinilainya bertentangan dengan prinsip otonomi daerah.

Gamawan menyatakan, perda syariah menyangkut agama. Sementara agama tidak termasuk bagian yang diotonomikan dan tetap menjadi urusan pemerintah pusat.

“Ya prinsip dasarnya begitu, daerah tak bisa mengatur hal itu dan itu menjadi kewenangan Pusat kerena itu kita ingin tahu bagaimana materinya,” Kata Gamawan, Rabu (6/6), di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dia menjelaskan, pengaturan masalah keamanan dan agama berada di pemerintah pusat. Polisi syariah, kata dia, bertentangan dengan UU Otda pula.

“Perda tak boleh dibuat yang bukan kewenangan daerah. Sehingga tak mungkin Perda itu disetujui dan itu akan kita koreksi. Kalau mengatur taat beragama nggak masalah. Tapi kalau pembentukan polisi (syariah), tidak bisa itu kewenangan pusat,” ujarnya.

Dia sendiri mengaku belum mengetahui secara detail rencana penerapan perda syariah di Tasikmalaya. Dia mengatakan baru mendengar masalah ini dari media. Untuk itu, dalam satu hari atau dua hari ke depan, dia akan memanggil Wali Kota serta DPRD Kota Tasikmalaya untuk membicarakan masalah ini.

“Dalam satu-dua hari ini kita akan berbicara dengan pemda dan DPRD. Kita dengar apa isi Perda itu,” kata Gamawan

Seperti diberitakan, Pemkot Tasikmalaya berencana membentuk Perda Syariah. Salah satu implimentasinya dengan membentuk polisi syariah yang akan mengawasi jalannya hiburan malam dan cara berbusana perempuan. (bilal/arrh)Rabu, 6 Juni 2012 20:43:24

***

Sudah ada contoh

Kemungkinan orang akan tidak terima, kalau begitu harus ada perda Injil dan sebagainya dong?

Pertanyaan itu mengada-ada. Dan itu sudah pernah dijawab oleh Menteri Agama Munawir Sjadzali masa lalu ketika membahas RUU Peradilan Agama. Anggota DPR Komisi IX mempertanyakan kenapa perlu ada Peradilan Agama. Dijawab: Bahwa di dalam Islam itu ada hukum praktis, hukum terapan dan ada lembaganya yang melaksanakan. Tidak seperti agama-agama selain Islam. Artinya, di agama lain (selain Islam) tidak ada. Makanya di Srilanka yang bukan Negara Islam pun ada Mahkamah Syar’iyah, peradilan agama Islam. Jadi Islam memang sifatnya seperti itu, dan itu telah nyata di dalam pemerintahan di dunia ini.

Demikian lah adanya.

(nahimunkar.com)  

(Dibaca 754 kali, 1 untuk hari ini)