Mohamad Sanusi


“Kasus (KPK tangkap) Sanusi hanya penjebakan untuk mengalihkan kasus reklamasi yang diijinkan Ahok. Ini permainan (tingkat) atas yang mendapat jaminan dari Ahok dan orang-orang penting,” kata pengamat politik Muhammad Huda kepada suaranasional, Ahad (3/4).

***

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah melakukan penjebakan terhadap Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta M Sanusi dengan membuat sandiwara dengan bos Agung Podomoro dan KPK sehingga membuat politikus Gerindra itu ditangkap KPK.

“Kasus Sanusi hanya penjebakan untuk mengalihkan kasus reklamasi yang diijinkan Ahok. Ini permainan atas yang mendapat jaminan dari Ahok dan orang-orang penting,” kata pengamat politik Muhammad Huda kepada suaranasional, Ahad (3/4).

Menurut Huda, bos Agung Podomoro Land yang menyuap Sanusi tidak ikut ditangkap KPK tetapi menyerahkan diri. “Dari segi permainan bos Agung Podomoro sebagai orang pahlawan karena menyerahkan diri bukan operasi tangkap tangan. Padahal kalau bisa KPK menangkap bos Agung Podomoro Land,” ujar Huda.

Huda mengatakan, KPK mengatakan bos Agung Podomoro Land terancam 5 tahun sedangkan Sanusi 20 tahun. “Kalau mau adil penyuap dan pemberi suap hukumnya sama. Kalau kasus ini penjara bos Podomoro Land hanya sandiwara saja terlebih lagi rakyat Indonesia mudah lupa,” ungkap Huda.

Mantan Ketua DPR Marzuki Alie menilai Sanusi masuk jebakan penguasa dan kapitalis.

“@IndraJPiliang sanusi tdk sadar, mau melawan penguasa, masuk jebatan kapitalis. Sudah kaya raya tapi bodoh,” ungkap Marzuki di akun Twitter-nya @marzukialie_MA.

Sumber: suaranasional.com/03/04/2016 

***

Kasus Sumber Waras dan reklamasi agar tertutupi?

Mari kita simak lagi.

***

Beri Izin Reklamasi Kepada Anak Perusahaan Agung Podomoro, KPK Harus Periksa Ahok

Posted on Apr 2nd, 2016/by nahimunkar.com

POSMETRO INFO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land PT APL), Ariesman Widjaja, sebagai tersangka kasus dugaan suap raperda zonasi untuk reklamasi pantai Utara Jakarta kepada Anggota DPRD DKI Jakarta.

“Tersangka berikutnya AWJ, Presdir PT APL,” ujar Ketua KPK, Agus Rahardjo, ketika jumpa pers, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/4).

Selain Ariesma, KPK juga menetapkan karyawan PT APL berinisial TPT sebagai tersangka, dan Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.

Dikatakan Agus, TPT adalah orang yang menyerahkan uang ke Sanusi di sebuah mal di Jakarta Selatan.

Untuk diketahui, PT APL bukan nama yang asing bagi Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengaku memiliki kedekatan dengan PT APL. Bahkan, Ahok mengaku tidak masalah dengan sebutan “Gubernur Agung Podomoro”.

Ahok bahkan mengaku, mudah mendapatkan bantuan dari PT APL untuk membangun fasilitas di Ibu Kota, seperti pembangunan rumah susun (rusun), ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), jalan layang non-tol Pluit, gedung parkir Polda Metro Jaya dan pembangunan reklamasi Pulau G oleh anak perusahaan PT APL, PT Mura Wisesa Samudera (PT MSW).

Izin pelaksanaan reklamasi Pulau G itu, berdasar Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT MWS.

“Saya sampai dibilang Gubernur Agung Podomoro, karena sedikit-sedikit Agung Podomoro. Mau gimana lagi? Saya sudah kenal dekat dengan Agung Podomoro sejak dulu, makanya gampang minta bantuan,” kata Ahok pada awal Maret lalu. [akt]*/posmetro.info – 01 April 2016

(nahimunkar.com)

***

Temukan Dua Alat Bukti Kasus Sumber Waras, KPK Dinilai Sedang Olah Lidah

Posted on Apr 2nd, 2016/by nahimunkar.com

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)–Pengamat masalah ibukota, Prijanto meyakini KPK sebenarnya sudah menemukan dua alat bukti kasus pembelian lahan Yayasan Sumber Waras. Namun, KPK disebut sebagai sedang ‘olah lidah’. Apa itu?

“Saya berpendapat KPK sudah menemukan dua alat bukti kasus lahan Yayasan Sumber Waras. Sekarang KPK sedang olah lidah belum temukan niat jahat atau korupsinya Ahok,” ujar Prijanto melalui pesan tertulis, Kamis (31/3/2016) di Jakarta.

Namun Prijanto siap membantu KPK untuk menemukan niat jahat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BAP) atau Ahok dalam skandal tersebut. Menurut Prijanto, tidak sulit menemukan fakta-fakta yang mendukung niat jahat Ahok dalam kasus tersebut.

“Jika Ahok berniat baik, maka tidak akan melanggar UU, Perpres, Keputusan Mendagri dalam membeli tanah Yayasan Sumber Waras. Tidak perlu Ahok keluyuran rapat dengan pemilik tanah untuk menentukan harga ,” ujar Prijanto.

Sebagai Gubernur, menurut Prijanto, Ahok seharusnya fokus melakukan perencanaan, kajian hingga membentuk Tim yang menangani hal tersebut. Bukan malah memaksakan agar pembelian lahan Yayasan Sumber Waras masuk dalam RAPBD-P 2014.

Jika berniat baik, menurut Prijanto, Ahok seharusnya tidak membayar harga tanah tersebut lebih mahal dibanding harga PT CKU (Rp 500 M dengan peruntukan komersil). Seharusnya Ahok menekan harga dibawah PPJB antara PT CKU dengan YKSW, bukan malah membayar seharga Rp 800 Miliar.

“Seharusnya Ahok tidak menaikkan NJOP. Sebagai Gubernur, Ahok memiliki kewenangan soal NJOP. Menjadi aneh karena NJOP tahun sebelumnya sebesar Rp 12 juta, saat terjadi pembelian tanah YKSW menjadi Rp 20 juta/meter persegi,” papar Prijanto.

Prijanto juga mengungkapkan, jika Ahok tidak berniat jahat seharusnya tidak buru-buru melunasi pembayaran pada pukul 20.00, 31 Desember 2014. Sebab, pemilik tanah masih menunggak PBB sebesar Rp 6 Miliar dan ada 15 bangunan milik RSSW di atas tanah tersebut.

“Jika tidak berniat jahat maka Ahok tidak membeli tanah tersebut dengan harga mahal. Sebab lokasinya tidak strategis dan banjir tidak sesuai kajian teknis Dinkes. Dilain pihak Pemprov DKI Jakarta memiliki aset lahan yang sesuai. Jadi uang Rp 800 miliar itu seharusnya sudah bisa untuk membangun RS Jantung lengkap,” ujar Prijanto. (ris)

Sumber: teropongsenayan.com/Alfian Risfil, Kamis, 31 Mar 2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 6.508 kali, 1 untuk hari ini)