Pernyataan FPI, GNPF-Ulama dan PA 212: Pemerintah Gagal Atasi Penistaan Agama dan TKA China


Ilustrasi (ist)

 

Jakarta, HanTer – Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama), dan Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) menilai pemerintah saat ini gagal atasi penistaan agama yang belakangan ini kian marak. Dalam lima tahun terakhir juga semakin marak penodaan terhadap agama dan tokoh-tokohnya, tanpa adanya tindakan hukum atau law enforcement yang jelas dan tegas dari aparat penegak hukum.

“Kami menuntut tindakan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum terhadap para pelaku penodaan dan penistaan agama oleh orang yang sama silih berganti menista Tuhan, Rasul, kitab suci, agama dan para ulama. Perlakuan semacam ini jelas ada unsur adu domba yang akan berakibat benturan horizontal di masyarakat,” ujar Ketua Umum FPI, KH. Ahmad Shobri Lubis dalam keterangannya, Kamis (4/6/2020).

Menurut KH. Ahmad Shobri, selain gagal atasi penistaan agama, pemerintah saat ini juga gagal memgantisipasi masifnya arus masuk TKA asal China. Padahal pada saat yang sama tingkat pengangguran rakyat justru semakin tinggi. Sehingga harusnya mengutamakan rakyat Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dibanding TKA China.

“Pemerintah segera menghentikan masuknya Imigran atau TKA asal China, sekaligus segera memulangkan imigran atau TKA yang berkerja tanpa izin, termasuk di dalamnya yang masa berlaku izin kerjanya telah habis. Berikan peluang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia untuk mengisi lapangan pekerjaan yang tersedia, karena saat ini dengan terjadinya PHK maka rakyat sedang butuh lapangan pekerjaan untuk menafkahi diri dan keluarganya,” tandasnya.

Lebih lanjut KH. Ahmad Shobri juga mengatakan, saat ini juga semakin represif pemerintah melalui aparat penegak hukumnya berupa tindakan kriminalisasi terhadap tokoh dan kelompok kritis yang bersebarangan dengan penguasa. Tindakan tersebut tentu saja semakin menjauhkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis sebagai
pengamalan Pasal 28 UUD 45. Akibatnya saat ini mengarah pada terciptanya negara kekuasaan.

“Mendesak Kapolri dan Ka BIN untuk segera menghentikan upaya kriminalisasi terhadap ulama, tokoh dan kelompok yang kritis terhadap kebijakan pemerintah serta mengusut tuntas aktor intelektual dibalik kriminalisasi ulama dan tokoh tersebut,” tegasnya.

Penghinaan Ulama

Ketua Umum PA 212, Ustadz Slamet Ma’arif juga meminta agar semua laporan terhadap penistaan agama, penghinaan ulama segera diproses. Panggil dan tahan bila memenuhi unsur hukum terhadap para penistaan agama, penghinaan ulama tersebut. Biarkan nanti pengadilan yang memutuskan para penistaan agama, penghinaan ulama untuk menghukumnya. 

“Hukum harus adil dan cepat seperti secepat mereka memproses yang dianggap menghina Jokowi,” paparnya.

Diketahui saat ini Ormas Gerbang Amar (Gerakan Kebangsaan Adil Makmur) juga menyatakan siap membantu Polri bila kesulitan mencari posisi keberadaan Abu Janda Alias Permady Arya, satu di antara penista agama. Saat ini sudah banyak laporan ke polisi terkait Abu Janda yang diduga melakukan penyebaran ujaran kebencian dan penistaan agama melalui media sosial (medsos).

“Ratusan ribu anggota dan pengurus Ormas Gerbang Amar di manapun dan kapanpun siap bantu Polisi jika sulit menemukan keberadaan Abu Janda. Lambatnya proses penanganan perkara ini menimbulkan kesan Abu Janda sulit dicari, kebal hukum dan Polisi dianggap takut kepada Abu Janda,” ujar H.M.Ismail, SH, MH pendiri Ormas Gerbang Amar di Jakarta, Kamis (4/6/2020)

Menurut Ismail sebagai warga negara Indonesia asli seluruh anggota Gerbang Amar bertekad ingin membantu pihak Kepolisian RI. Pihak Kepolisian RI jangan sampai mau dijadikan alat untuk adu domba oleh pribadi – pribadi cemen dan pengecut. Diyakini sembunyi dimana saja pasti dengan mudah terdeteksi keberadaan orang orang yang lari dari panggilan polisi.

Seperti berita-berita yang sudah viral di media sosial bahwa Abu Janda melalui akun video vlog nya terang terangan menyerang umat Islam dengan mengkait kaitkan teroris dengan agama Islam. Dengan gaya kampungan dan gagah berani dia memprovokasi agar Umat Islam terpancing.

Safari

https://www.harianterbit.com/Jumat, 05 Juni 2020 – 12:51 WIB

 

***

 

Pernyataan Pers Bersama FPI, GNPF Ulama & PA 212 Tentang “Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara


PERNYAATAAN PERS BERSAMA
FPI, GNPF-ULAMA, PA 212 TENTANG
“KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Mencermati kehidupan berbangsa dan bernegara dalam lima tahun terakhir, menunjukkan tanda-tanda ketidakmampuan dan lemahnya Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan fungsi dan peran kenegaraan, khususnya dibidang kepemerintahan .
Hal tersebut antara lain ditandai dengan:
1. Makin maraknya penistaan dan penodaan terhadap agama dan tokoh-tokohnya, tanpa adanya tindakan hukum (law enforcement ) yang jelas dan tegas dari aparat penegak hukum.
2. Masifnya arus masuk TKA asal Cina, pada saat yang sama tingkat pengangguran rakyat justru makin tinggi.
3. Makin represifnya pemerintah melalui aparat penegak hukumnya berupa tindakan kriminalisasi terhadap tokoh dan kelompok kritis yang bersebarangan dengan penguasa, semakin menjauhkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis sebagai
pengamalan pasal 28 Konstitusi (UUD) dan mengarah pada terciptanya negara kekuasaan.

4. Adanya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang sama sekali tidak mencantumkannya Tap
MPRS nomor 25/1966 tentang Larangan terhadap PKI, Ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme adalah bukti adanya kebangkitan PKI yang terstruktur dan sistematis dalam rezim yang sedang memimpin.
5. Terjadinya teror dan ancaman pembunuhan terhadap pembicara dan panitia diskusi online
bertema Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan Fakultas Hukum UGM.

Bahwa pemberhentian Presiden di tengah masa
jabatan diatur dalam pasal 7a dan 7b UUD 1945. Selain itu, pasal 28 juga memberi
kemerdekaan penuh kepada tiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

Sehubungan dengan hal itu, Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama), dan Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), dengan ini menyatakan:
1. Menuntut tindakan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum terhadap para pelaku penodaan dan penistaan agama oleh orang yang sama silih berganti menista Tuhan , Rasul ,
kitab suci , agama dan para ulama nya. Perlakuan semacam ini jelas ada unsur adu domba yang akan berakibat benturan horizontal di masyarakat.

2. Pemerintah segera menghentikan masuknya Imigran/ TKA asal China, sekaligus segera memulangkan imigran/TKA yang berkerja tanpa izin, termasuk di dalam nya yang masa berlaku izin kerjanya telah habis. Berikan peluang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia untuk
mengisi lapangan pekerjaan yang tersedia, karena saat ini dengan terjadinya PHK maka rakyat sedang butuh lapangan pekerjaan untuk menafkahi diri dan keluarganya.

3. Mendesak Kapolri dan Ka Bin untuk segera menghentikan upaya kriminalisasi terhadap
ulama, tokoh dan kelompok yang kritis terhadap kebijakan pemerintah serta mengusut tuntas
aktor intelektual dibalik kriminalisasi ulama dan tokoh tersebut.

4. Mendesak Pemerintah, Legeslatif dan Yudikatif untuk mengambil langkah-langkah yang
tegas dan terukur untuk mencegah kebangkitan PKI dan penyebaran segala bentuk ajaran Komunis, termasuk menghentikan pembahasan RUU HIP.
5. Kepada pemimpin Bangsa sudah seharusnya bersikap kenegarawanan bila tidak sanggup menjalankan tugas tugas dan tanggung jawabnya maka sebaiknya dengan legowo bersedia
mengundurkan diri demi menjaga keutuhan dan kebaikan kehidupan berbangsa dan bernegara.

6. Menyerukan kepada para pemuka agama apapun, khususnya Ulama, Cendikiawan Muslim,
para Aktivis pergerakan serta segenap elemen masyarakat untuk terus melakukan Amar Ma’ruf Nahi Munkar terhadap segala peraturan dan perundangan yang merugikan kepentingan agama, rakyat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
kuatkan persatuan dan siapkan umat untuk bela Agama dan Pancasila di negara NKRI guna
melawan segala bentuk kebangkitan Komunis gaya baru.
Demikian pernyataan sikap bersama ini disampaikan. Semoga Allah Yang Maha Esa menolong
dan meridhoi perjuangan kita demi terbentuknya Negara yang Baldatun Thoyibatun Wa Robbun
Ghafur. Aamin ya Rabbal ‘alamiin.

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ
Jakarta, 2 Juni 2020 / 10 Syawal 1441 H

KH. Ahmad Shobri Lubis
Ketua Umum FPI

Ust.Yusuf M Martak
Ketua Umum GNPF-U

Ust. Slamet Ma’arif
Ketua Umum PA 212

 


Oleh Admin  Juni 04, 2020

 


Faktakini.net, Kamis, 4 Juni 2020

(nahimunkar.org)



 

(Dibaca 202 kali, 1 untuk hari ini)