Pernyataan Menko PMK Muhadjir soal Indonesia Darurat Militer, Ngawur!

 

Pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy yang menyebut kondisi pandemi Corona saat ini sudah darurat militer, merupakan pernyataan ngawur alias tidak berdasar. Justru itu semakin menunjukkan bahwa pemerintah gagal membangun koordinasi di internal mereka.

 

“Sudah hampir satu setengah tahun pandemi Covid-19, masih saja pejabat pemerintah buat pernyataan-pernyataan yang membingungkan dan tidak punya pijakan hukum yang jelas. Ini bisa mengacaukan upaya penanganan pandemi secara komprehensif karena masyarakat akan dibingungkan dengan istilah-istilah yang tidak jelas maksudnya,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Sukamta, Sabtu (17/7/21).

 

Anggota Komisi I DPR ini menegaskan, istilah darurat militer punya definisi tersendiriyang dijelaskan dalam Perpu 23 Tahun 1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya. Jika dinyatakan sebagai darurat militer, berdasar UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) setiap mobilisasi TNI POLRI harus dengan persetujuaan DPR.

 

“Sampai sekarang tidak pernah DPR dimintai persetujuaan soal mobilisasi TNI. Jadi pak menteri jangan asal menggunakan istilah, karena ada konsekuensi hukumnya. Belum lagi daerah-daerah yang dinyatakan darurat akan dipimpin komandan militer. Kan tidak seperti itu kondisinya,” ujar Sukamta

 

Sukamta meminta Muhajir untuk lebih memahami UU. Hal ini supaya pengerahan TNI-POLRI dalam penanganan Covid dikerangkakan secara tepat.

 

“Silahkan pemerintah libatkan TNI-POLRI, tetapi harus dengan ketugasan yang jelas dan terukur sehingga upaya pengendalian lonjakan covid bisa berjalan dengan baik,” tutup Sukamta.[Fhr]

telusur.co.id – 2021-07-17 by Tio Pirnando

(nahimunkar.org)

(Dibaca 93 kali, 1 untuk hari ini)