Pernyataan “Miring” Bahwa ‘Agama Musuh Terbesar Pancasila’, Bisakah Dianulir Pakai Ngeles?

Oleh Prof Suteki

Pakar Hukum dan Masyarakat

 


 

 

Kepala BPIP telah memberikan keterangan untuk membantah pernyataan sebelumnya, yang  biasa kita sebut ngeles. Sebagaimana diwartakan oleh detikNews pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Profesor Yudian Wahyudi soal hubungan Pancasila dan agama menyulut kontroversi dan kini Yudian memberikan penjelasan bahwa dia tidak bermaksud mempertentangkan Pancasila dan agama.

“Yang saya maksud adalah bahwa Pancasila sebagai konsensus tertingi bangsa Indonesia harus kita jaga sebaik mungkin,” kata Yudian kepada detikcom, Rabu (12/2/2020).

 

Coba kalau yang ngomong seperti itu Suteki. Habis, makin habis riwayat saya mungkin. Pelanggaran disiplin pegawai. Membuat masyarakat resah. Dst, dst, dst..! Benarkah begitu?

 

Ya sudahlah, sampai Lucinta hamil keadaan akan sulit berpihak kepada “orang yang dianggap berseberangan”.  Bagaimanapun “pejabat” selalu menang, bukan? Hal ini persis seperti dikatakan oleh Marc Galanter bahwa “the haves always come out ahead.”

 

Ngeles, satu kata yang sering dipakai oleh seseorang untuk berkelit dari jeratan kata-kata yang sudah dilontarkan sebelumnya. Secara kebahasaan,  ngeles berarti menghindar, menampik. mengingkari, menghindar atau membela diri. Ngeles memiliki kemiripan arti dengan kata apologi, mencari alasan, pembenar, membela diri, tetapi dari segi rasa tetap saja tidak mewakili maksud penuturnya.

 

Ngeles berbeda dari klarifikasi yang berkonotasi memperjelas suatu permasalahan yang menimbulkan perbedaan pemahaman atau kesalahpahaman. Sedangkan ngeles adalah ngeles, yaitu usaha seseorang menghindari suatu tugas, tanggung jawab, membela diri dari keharusan menanggung resiko suatu perbuatan, menghindari suatu tuntutan atau tanggung jawab yang seharusnya dipenuhi.

 

 Kita saksikan diberita online, di video wawancara sudah jelas sekali pernyataan Kepala BPIP yang menyatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Itu clear dan clean! Berbeda kalau Tuan Judian menyatakan musuh terbesar Pancasila adalag kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu yang sebenarnya minoritas. Akan berbeda akibat hukumnya. Kalau pernyataannya seperti yang terakhir saya katakan itu ada kemungkinan ada benarnya, meski itupun harus ditelisik sehingga clear juga tentang tolok ukur apa yang dupakai untuk melabeli suatu kelompok dapat distempeli sebagai musuh Pancasila. 

 

Kita tidak ingin Pancasila hanya sebagai alat gebuk oleh penguasa terhadap pihak-pihak yang dianggap bersebarangan atau berbeda pendapat dengan pemerintah. Sementara itu ini negara demokrasi yang menjunjung tinggi pluralitas dan keragaman ideologi. Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bukan sebagai satu-satunya asas yang boleh hidup di negara Indonesia. Yang paling penting adalah ideologi itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwa ideologi yang jelas bertentangan dengan Pancasila adalah ateisme, komunisme dan marxisme-leninisme. Itu clear, sebagaimana ditegaskan dalam UU Ormas 17 2013 sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2017.

 

Ngeles, apakah cukup untuk mengklarifikasi maksud dan tujuan sang pembuat statemen? Kalau dilihat lebih jauh dari sisi hukum pidana, sebenarnya pernyataan Kepala BPIP itu sudah dapat dikategorikan sebagai penistaan terhadap agama, sebagaimana disebutkan pada Pasal 156a KUHP. Bunyi Pasal 156a itu adalah sebagai berikut:

 

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: 

 

a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; 

 

b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

 

Apakah ucapan  yang pada pokoknya berisi pernyataan bahwa agama merupakan musuh terbesar Pancasila dapat dikategorikan sebagai penistaan terhadap agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156a KUHP ini? 

 

Sekarang, mari kita simak bunyi Penjelasan Pasal 4 Penpres No. 1 Tahun 1965, yang notabene sebenarnya adalah Penjelasan atas Pasal 156a KUHP. Penjelasan pasal tersebut berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

 

Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum di atas. Cara mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain. Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan di sini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. 

 

Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakelijk dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini. 

 

Huruf b, Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepantasnya.”

 

Tampaknya memang akan berliku untuk menangani kasus dugaan penodaan atau penistaan agama yang melibatkan pejabat negara. Tentu kita ingat kasus yang menimpa Ahok pada tahun 2016/2017. Namun demikian, atas dasar fakta ini seharusnya kita dapat mengambil pelajaran agar setiap diri apalagi pejabat untuk berhati-hati dan berpikir ulang sebelum mengeluarkan pernyataan terkait dengan adanya kemungkinan tindak pidana penodaan agama atau menyerang ideologi tertentu. Ngeles bukan jalan seorang ksatria. Yang lebih baik adalah memohon maaf secara terbuka kepada semua pemeluk agama, khususnya kepada umat Islam meskipun tidak secara otomatis menggugurkan aspek pidananya bila ternyata perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana penistaan agama.

 

Ngeles, bikin orang lain mules dan dapat membuat dirinya sendiri stres karena banyak orang yang protes. Apakah Anda juga ikut mules menyaksikan drama ini? Semoga tidak menyebabkan Anda diare alias mencret-mencret.[]

 

Oleh Prof Suteki

Pakar Hukum dan Masyarakat

 

tintasiyasi.com, Februari 13, 2020

 

(nahimunkar.org)


 

(Dibaca 823 kali, 1 untuk hari ini)