Perppu Ormas sudah resmi disahkan DPR menjadi UU Ormas sejak Selasa, 24 Oktober 2017. Namun, langkah hukum bakal dilakukan oleh Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Maarif, dengan cara mengajukan gugatan terhadap UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mengapa UU Ormas ini digugat?

Melalui rapat paripurna, DPR mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi undang-undang. Keputusan diambil DPR dengan skema voting. Dari 445 anggota DPR yang datang di rapat tersebut, 314 di antaranya setuju dengan penetapan UU Ormas, sisanya tidak.

Jika dilihat dari pandangan tiap fraksi, tercatat hanya tiga yang menolak UU Ormas ini, yaitu Fraksi Partai Gerindra, PAN, dan PKS.

Selebihnya tujuh fraksi lain, yaitu PDIP, Golkar, Demokrat, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura setuju. Sebagai catatan, ada tiga dari tujuh fraksi pendukung UU Ormas yang meminta pemerintah merevisi beberapa pasal. Mereka adalah Fraksi Demokrat, PKB, dan PPP.

Sebelumnya, Perppu Ormas mengundang pro-kontra di kalangan masyarakat. Tidak sedikit yang berpendapat, ketika Perppu ini disahkan sebagai UU, maka tidak akan ada lagi kemungkinan organisasi dengan ideologi berbeda merongrong Pancasila.

Sebaliknya, yang tidak setuju menilai, UU Ormas bisa menjadi ‘senjata baru’ bagi pemerintah untuk menggebuk pihak-pihak yang tidak sejalan dengan mereka, melalui dalih ormas tersebut bertentangan dengan Pancasila.

Namun UU Ormas sendiri tidak hanya berpotensi mengalami revisi. Saat ini, keberadaan UU Ormas tersebut bakal digugat oleh ketua presidium Alumni 212, Slamet Maarif.

Ia menuturkan kepada CNN Indonesia, “Kami merasa kecewa dan prihatin kepada putusan sahnya Perppu Ormas. Kami akan melakukan perlawanan, yaitu jalur hukum di MK. Kami tak akan lelah agar UU Ormas dibatalkan.”

Selain menggugat UU Ormas, Slamet juga berpendapat, sudah saatnya masyarakat memberikan pembelajaran politik kepada partai pengusung UU Ormas ini, yaitu dengan tidak memilih mereka di Pemilu 2019 mendatang.

“Partai yang mendukung Perppu (Ormas) ini (menjadi UU) harus diberi pelajaran yang pahit di masa yang akan datang dengan cara (masyarakat)  tidak memilih lagi partai pendukung Perppu Ormas ini di Pemilu (2019),” tambah Slamet.

Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono*/ http://sidomi.com

***

PAN: UU Ormas Masih Bisa Digugat ke MK

Youtube/Paripurna di DPR untuk ambil keputusan tentang Perppu Ormas, Selasa (24/10/2017). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pengesahan Perppu No. 2 tahun 2017 tentang ormas menjadi UU pada sidang paripurna DPR RI, Selasa (24/10/2017) dinilainya belum menjadi akhir perjuangan.

Menurutnya, ormas dan masyarakat luas yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan UU tersebut masih dapat melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Di sana, semua tuntutan yang selama ini disuarakan dapat disampaikan dan diuji secara objektif.

‎”Perjuangan politiknya telah maksimal dilakukan. Fraksi PAN, misalnya, sejak awal telah menyampaikan argumen secara yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam rapat-rapat di komisi II. Namun kenyataan politiknya berbeda.. Partai-partai lain ternyata lebih banyak yang mendukung perpu tersebut,” kata Saleh melalui psan singkatnya, Rabu (25d/10/2017).

Saleh menuturkan, perjuangan selanjutnya kini diserahkan kepada masyarakat, khususnya akademisi dan praktisi hukum tata negara.

Melihat wacana dan argumen yang selama ini ada terkait penolakan perpu tersebut, sangat terbuka kemungkinan UU tersebut dibatalkan oleh MK.

Dikatakannya, ada banyak kasus dimana UU yang telah disahkan banyak klausulnya yang kemudian dibatalkan oleh MK.‎

“Sejak lahirnya perppu ini, kan sudah banyak kelompok masyarakat yang menolak. Setelah disahkan kemarin, tinggal menunggu diberi nomor dan dicatatkan di lembar negara,” ujarnya.

“Setelah itu, langkah judicial review bisa dilakukan. Inilah salah satu bagian dari indahnya demokrasi kita. Melalui pintu ini, keputusan DPR dan pemerintah masih bisa diuji di MK,” tuturnya.*/ tribunnews.com

(nahimunkar.org)

(Dibaca 538 kali, 1 untuk hari ini)