Perppuu NO. 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Corona, Ada Pasal Imunitas untuk Aparat, Tidak Bisa Dituntut ke Pengadilan

Silakan simak baik-baik berikut ini.

***

MAKI Akan Uji Materi Ke Mahkamah Konsitusi Untuk Membatalkan Pasal 27 Perppuu NO. 1 Tahun 2020.


Presiden Republik Indonesia Paduka Yang Mulia ( PYM ) Ir. JOKO WIDODO telah menggunakan kewenangannya dalam bentuk menerbitakan Peraturan Pemerintan Pengganti Undang Undang ( PERPPUU) No..1 tahun 2020 tentang KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19) DAN/ATAU
DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN

MAKI pekan depan akan mengajukan permohonan uji materi untuk membatalkan Pasal 27 Perppuu No. 1 tahun 2020 dengan alasan :

1.  Bertentangan dengan UUD 1946 menyangkut kesamaan didepan hukum dan keadilan.
Pasal 27 Perppuu No. 1 tahun 2020 adalah pasal yang superbody dan memberikan imunitas kepada aparat pemerintahan untuk tidak bisa dituntut atau dikoreksi melalui lembaga pengadilan sehingga pasal 27 Perppuu No. 1 tahun 2020 jelas bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum sehingga semestinya semua penyelenggaraan pemerintahan dapat diuji atau dikontrol oleh hukum baik secara pidana, perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara ( PTUN ).

2. Tidak ingin terulang skandal BLBI dan Century. Dalil BLBI dan Century selalu disandarkan dengan istilah kebijakan yang tidak bisa dituntut meskipun telah merugikan keuangan negara .  Kami yang selalu mengawal BLBI dan Century dalam bentuk pernah menang praperadilan kasus BLBI dan Century tidak ingin terulang skandal BLBI dan Century yang merugikan keuangan negara ratusan trilyun.

3. Bahwa jaman pemerintahan Presiden SBY tahun 2008 pernah menerbitkan Perppuu yang sejenis namun ditolak oleh DPR ( Perppuu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan ) sehingga semestinya tidak pernah ada lagi Perppuu yang memberikan kekebalan penyelenggara pemerintahan terkait keuangan negara.

5. Dalil itikad baik , tidak bisa dituntut hukum dan bukan merugikan keuangan negara harus diuji melalui proses hukum yang fair dan terbuka, tidak boleh ada istilah itikad baik berdasar penilaian subyektif oleh pelaku penyelenggara pemerintahan sendiri. Bisa saja ternyata klaim itikad baik ternyata kemudian terbukti itikad buruk sehingga tetap harus bisa dituntut hukum untuk membuktikan itikad baik atau itikad buruk.

MAKI selalu mendukung upaya pemerintah untuk menjaga rakyat dari Covid 19 dalam bentuk selalu mengawal dan mengontrol serta meluruskan kembali apabila pemerintahan mengarah kebal dan tidak dapat dikontrol.

Bunyi Pasal 27 Perppuu No. 1 tahun 2020 :

(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau
lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan
kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di
bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk
kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan
pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan
program pemulihan ekonomi nasional, merupakan
bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan
perekonomian dari krisis dan bukan merupakan
kerugian negara.
(2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat
KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian
Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan,
serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat
lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat
dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam
melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil
berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang
dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Trim.
Jakarta, 3 April 2020
Boyamin Saiman
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI )
CP. 081218637589

konfrontasi.com, Sabtu, 4 Apr 2020 – 15:52

 

(nahimunkar.org)

(Dibaca 553 kali, 1 untuk hari ini)