Piagam Jakarta


Bottom of Form

 

 

 

 

 


    

Piagam Jakarta

Kodim 0818-Jakarta Charter/ Piagam Jakarta adalah Teks tertulis yang isinya memuat rumusan dari hukum dasar Negara Republik Indonesia. Nama Piagam Jakarta diberikan oleh salah satu tokoh Nasional 1945, Drs. Muhammad Yamin. Piagam ini dirumuskan oleh Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945 di rumah bung Karno dan disetujui Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 10-16 Juli 1945, setelah melalui proses yang sangat alot melibatkan dua kelompok bangsa yang berpengaruh.

Teks Asli Piagam Jakarta

Dikala itu, Kelompok Islam dan Kelompok Nasionalis (kebangsaan). Panitia Sembilan itu sendiri merupakan panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI. Piagam yang juga memuat rumusan sila Pancasila ini, selanjutnya menjadi cikal bakal lahirnya Undang-Undang Dasar 1945.

Lantas, seperti apa isi dari piagam Jakarta tersebut? Nah, pada Kesempatan ini, materi tentang rumusan piagam Jakarta inilah yang akan kami sajikan kepada para pembaca. Pada uraian selanjutnya, kita sama-sama akan melihat isi dari salah satu dokumen bersejarah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bagaimana tidak, seperti yang kami sebutkan di atas, dokumen inilah yang menjadi asal mula dari Dasar Negara Republik Indonesia.

Isi Piagam Jakarta

Isi naskah piagam Jakarta ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Subardjo, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, H. Agus Salim, dan Wahid Hasyim. Lima orang pertama yang disebutkan disini mewakili kaum nasionalis, dan empat orang selanjutnya mewakili Islam. Berikut ini adalah selengkapnya isi piagam Jakarta:

Piagam Jakarta

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluk -nya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 22 Juni 1945

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

Panitia Sembilan

Haji Soekarno

Haji Achmad Soebardjo

Haji Abdul Kahar Muzakkir

Alex Andries Maramis

Abikoesno Tjokrosoejoso

Haji Mohammad Hatta

Haji Abudul Wahid Hasyim

Haji Agus Salim

Haji Mohammad Yamin

Di bawah ini adalah naskah asli dari piagam Jakarta tersebut:

Naskah Asli Piagam Jakarta

Pada naskah piagam Jakarta di atas, dapat kita lihat terdapat lima butir yang kelak menjadi Pancasila dari lima butir, sebagai berikut:

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
  3. Persatuan Indonesia;
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan;
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada waktu penyusunan undang-undang dasar pada sidang Kedua BPUPKI, Piagam Jakarta di daulat sebagai Muqaddimah (preamble). Namun, pada pengesahan UUD 45, 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), kata Muqaddimah diganti menjadi Pembukaan UUD setelah butir pertama diganti Ketuhanan Yang Maha Esa.
Perubahan tersebut dilakukan oleh Drs. Mohammad Hatta atas usul A. A. Maramis setelah sebelumnya berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo.

Sekian uraian tentang Isi dari Piagam Jakarta, semoga bermanfaat.

By yeremia07


04/10/2018

 

https://kodim-0818.id/piagam-jakarta-djakarta-charter/

***

Ketum GIP NKRI: Kalau Nanti Saya Berkuasa, yang Pertama Saya Bubarkan Adalah PDIP


Posted on 20 Agustus 2017

by Nahimunkar.org


Ketum GIP NKRI DR. Masri Sitanggang di ruangan Komisi A DPRD Sumut.

 

 

 
 

Nah lho! Ketum GIP NKRI: Kalau nanti saya berkuasa, yang pertama saya bubarkan adalah PDIP

DR. Masri Sitanggang merupakan satu dari puluhan perwakilan Ormas Islam yang diterima DPRD Sumut untuk mewakili ratusan massa yang menolak Perppu No. 2 tahun 2017 tentang ormas.

 

foto posmetro.info

 
 

DINAMIKARAKYAT – Ketua Umum Gerakan Islam Pengawal NKRI (GIP NKRI) DR. Masri Sitanggang mengatakan, jika dirinya yang berkuasa di republik ini, yang pertama kali dibubarkannya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pernyataan itu disampaikan DR. Masri saat berdialog dengan anggota Komisi A DPRD Sumut Syamsul Qodri dan Brilian Muchtar, Jumat 18 Agustus 2017.

“Kalau nanti saya berkuasa, yang pertama saya bubarkan adalah PDIP, karena pada pidatonya Megawati mengatakan pancasila itu lahirnya 1 Juni,” tegas Masri Sitanggang.

DR. Masri Sitanggang merupakan satu dari puluhan perwakilan Ormas Islam yang diterima DPRD Sumut untuk mewakili ratusan massa yang menolak Perppu No. 2 tahun 2017 tentang ormas.

DR. Masri juga menantang para politisi PDIP dialog terbuka tentang Pancasila. “Saya siap berdialog dengan mereka (PDIP) di mana saja, kapan saja, secara terbuka juga oke,” cetusnya.

Pernyataan DR. Masri tersebut membuat politisi PDIP Brilian Muchtar terdiam di samping politisi PKS Syamsul Qodri yang menerima perwakilan ormas Islam. (art/drc)

Editor: admin/ drberita.com Jumat, 18 Agu 2017 22:42

***

Dr Masri Sitanggang pernah menaklukkan Nurcholish Madjid dedengkot sekuler

Dalam seminar di Masjid IAIN Medan, Sabtu 11 Maret 2006M/ 10 Shafar 1427 H Ikbal Irham seorang dosen IAIN Medan berupaya membela (pendapat) Nurcholish Madjid di hadapan Dr Masri Sitanggang, seorang pembicara dalam seminar ini.

Dr Masri menegaskan bahwa Nurcholish Madjid dulu tidak mampu mempertahankan pendapatnya tentangIslam bukan nama agama, ketika dibantah oleh Masri dalam seminar di Medan, 27 Juli 1993. Saat itu, Masri membantah Nurcholish Madjid dengan makalah berjudul Kajian Kritis terhadap Makalah Nurcholish Madjid Berjudul: Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan untuk Generasi Mendatang.

***

Hari Lahir Pancasila 18 Agustus Bukan 1 Juni, Kok Bisa? Ini Jawaban Yusril!

JAKARTA, Ternyata Pancasila tidak dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1945 seperti yang kita dan pemerintah yakini yang diperingati pada hari ini. Tapi Pancasila lahir pada tanggal 18 Agustus 1945. Kok bisa?

Hal itu disampaikan Mantan Menteri Sekretaris Negara di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Yusril Ihza Mahendra pada wartawan, Kamis (1/6/2017).

“Bahwa hari lahirnya Pancasila bukanlah tanggal 1 Juni, tetapi tanggal 18 Agustus ketika rumusan final disepakati dan disahkan,” kata Yusril dalam rilis yang diterima lintasparlemen.com yang pernah dimuat ANTARANews tahun 2013 lalu.

Menurut Yusril, pidato Sukarno pada tanggal 1 Juni baru semacam masukan, seperti masukan dari tokoh-tokoh lain baik dari golongan kebangsaan maupun dari golongan Islam terkait isi kandungan Pancasila.

“Jika membandingkan usulan Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945 dengan yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945, cukup mengandung perbedaan fundamental,” terang Yusril yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini.

Di mana di dalam Sila Ketuhanan saja, kata ahli Tata Negara ini, diletakkan Sukarno sebagai sila terakhir, tidak seperti sekarang sebagaimana rumusan 18 Juni 1945.

“Tetapi rumusan final justru menempatkannya pada sila pertama. Sukarno mengatakan bahwa Pancasila dapat diperas menjadi Trisila, dan Trisila dapat diperas lagi menjadi Ekasila yakni gotong-royong. Sementara rumusan final Pancasila, menolak pemerasan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila,” ujar Yusril seperti dikutip ANTARANews 2013 lalu.

Selain itu, mantan Menteri Hukum dan HAM itu menyampaikan bahwa sebelum disahkan tanggal 18 Agustus, atas permintaan, Sukarno dan Bung Hatta agar tokoh-tokoh Islam setuju frasa “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” itu untuk dihapus.

Yusril mengungkapkan bahwa, saat itu Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo (dari tokoh Muhammadiyah) sangat kecewa namun akhirnya menerima ajakan Sukarno dan Hatta itu.

Kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”  dihapus dan diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

“Pelajaran apa yang dapat kita petik dari itu adalah bahwa kompromi terakhir tentang landasan falsafah negara, Pancasila, dengan rumusan seperti dalam Pembukaan UUD 1945 yakni terjadi tanggal 18 Agustus 1945,” pungkas Yusril. https://www.lintasparlemen.com / By lintasparlemen 

***

Kontroversi Perumus Pancasila

Air Mata Hilangnya Tujuh Kata Piagam Jakarta


Kasman Singodimedjo.

Oleh: M Akbar Wijaya
Wartawan Republika

Tahun-tahun berlalu. Namun sedih dalam benak Kasman Singodimedjo tak juga beranjak. Airmatanya menetes saban mengingat perannya menyetujui penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta pada pagi 18 Agustus 1945. “Saya lah yang ikut bertanggung jawab dalam masalah ini (menghapus tujuh kata Piagam Jakarta-red), dan semoga Allah mengampuni dosa saya,” kata Kasman seperti ditulis cendikiawan Muhammadiyah Lukman Harun dalam Hidup Itu Berjuang: Kasman Singodimedjo 75 Tahun. 

Menurut Lukman dalam sejumlah pertemuan, Kasman kerap mengungkapkan kesedihan serupa. Kesedihan Kasman bukan tanpa alasan.

Pagi itu, Sabtu 18 Agustus 1945, usia republik belum genap sehari. Rencananya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) akan bersidang dengan agenda mengesahkan UUD 1945, mengangkat presiden dan wakil presiden, serta mengangkat kepala daerah. Namun sidang yang dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB terpaksa molor beberapa jam. Sebab, ada persoalan sensitif dan krusial yang mesti segera diselesaikan lebih dahulu oleh sejumlah anggota PPKI.

Persoalan itu ialah tuntutan menghapus tujuh kata  dalam Pembukaan UUD 1945 yang saat itu dikenal dengan istilah Piagam Jakarta. Tujuh kata dimaksud terdapat dalam kalimat: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Wakil Ketua PPKI, Mohammad Hatta mengungkapkan tuntutan tersebut datang kepadanya dari para pemuka agama Kristen dan Katolik di Indonesia Timur pada sore 17 Agustus 1945 melalui seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut Jepang). Pemuka agama Kristen dan Katolik menilai kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” bersifat diskriminatif terhadap kelompok non-Muslim.

Bung Hatta yang termasuk perumus Piagam Jakarta di Panitia Sembilan menolak anggapan itu. Dia menjelaskan kalimat yang mewajibkan penerapan syariat Islam tidak bertujuan mendiskriminasikan kelompok minoritas. Sebab kalimat itu hanya berlaku bagi para pemeluk Islam. Apalagi, kalimat itu juga telah disetujui AA Maramis yang merepresentasikan kelompok non-Muslim di Panitia Sembilan.

“Aku mengatakan bahwa itu bukan diskriminasi, sebab penetapan itu hanya mengenai rakyat yang beragama Islam,” kenang Hatta dalam buku Di Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Namun penjelasan Bung Hatta tak  berbuah hasil. Opsir Kaigun memastikan para pemuka agama Kristen dan Protestan akan tetap bersikukuh meminta tujuh kata dalam Piagam Jakarta dihapus. Jika kalimat itu tetap dipertahankan, mereka mengancam Indonesia Timur tidak akan bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru saja diproklamasikan.

Bung Hatta akhirnya mengalah dan berjanji akan membahas persoalan ini dalam sidang PPKI besok (18 Agustus 1945). Bung Hatta sadar jika republik yang baru diproklamasikan pecah, maka Belanda akan mudah kembali menjajah. “Kalau Indonesia pecah, pasti daerah di luar Jawa dan Sumatra akan dikuasai kembali oleh Belanda dengan menjalankan politik devide et impera, politik memecah dan menguasai,” kenang Hatta.

Esok paginya sebelum rapat PPKI dimulai, Bung Hatta mendiskusikan tuntutan para pemuka agama Kristen dan Katolik dari Indonesia Timur bersama sejumlah tokoh Islam. Mereka yang terlibat ialah Ki Bagus Hadikusumo, K.H Wachid Hasjim, Teuku M. Hasan, dan juga Kasman Singodimedjo.


Rapat BPUPKI

Debat Sengit Menghapus Tujuh Kata Piagam Jakarta

Kasman menggambarkan sengit dan tegangnya suasana saat lobi di pagi itu. Menurutnya, semula tokoh-tokoh Islam sukar menerima tuntuntan para pemuka agama Katolik dan Kristen dari Indonesia Timur. Namun akhirnya mereka mengalah karena saat itu republik membutuhkan persatuan untuk mendapat dukungan dan simpati dunia.

Salah satu tokoh Islam yang saat itu paling bersikeras menolak penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta ialah Ketua Umum Muhammadiyah sekaligus anggota Panitia Sembilan Ki Bagus Hadikusumo. 

Kasman mengatakan, pagi itu Sukarno yang merupakan Ketua PPKI memang sengaja memintanya bergabung sebagai anggota tambahan PPKI. Selain Kasman ada lima orang lain yang juga diminta Sukarno bergabung sebagai anggota tambahan PPKI. Mereka ialah: Wiranata Kusumah, Ki Hadjar Dewantara, Sayuti Melik, Mr Iwa Kusumasumantri, dan Mr. Ahmad Subarjo.

Namun Sukarno punya tugas khusus untuk Kasman yakni membujuk Ki Bagus Hadikusomo agar berkenan menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Sukarno percaya Kasman yang juga warga Muhammadiyah dapat melunakkan pendirian Ki Bagus. Sebab lobi sejumlah tokoh Islam seperti K.H Wachid Hasjim, Teuku M.Hasan, hingga Bung Hatta tidak mampu melunakan pendirian Ki Bagus mempertahankan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. 

Sukarno sendiri menurut Kasman tampak tidak ingin terlibat dalam proses lobi menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta. “Mungkin karena beliau sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan terutama sebagai peserta dari Panitia Sembilan mengenai pembuatan Piagam Jakarta merasa agak kagok untuk menghadapi Ki Bagus Hadikusumo dan kawan-kawannya,” kata Kasman.

Mulanya Kasman keberatan  memenuhi permintaan Sukarno. Sebab tujuh kata dalam Piagam Jakarta merupakan hal prinsip bagi umat Islam dalam bernegara. Namun Kasman pun sadar situasi sangat mendesak. PPKI harus segera bersidang mengesahkan UUD 1945 dan memilih presiden dan wakil presiden. Jika terus berdebat, maka republik yang baru sehari diproklamasikan itu terancam bubar.

Dengan menggunakan Bahasa Jawa halus Kasman akhirnya berkenan membujuk Ki Bagus:

“Kiai, kemarin proklamasi kemerdekaan Indonesia telah terjadi. Hari ini harus cepat-cepat ditetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar kita bernegara dan masih harus ditetapkan siapa presiden dan lain sebagainya untuk melancarkan perputaran roda pemerintahan. Kalau Bangsa Indonesia, terutama pemimpin-pemimpinnya cekcok, lantas bagaimana?! Kiai, sekarang ini Bangsa Indonesia kejepit di antara yang tongol-tongol dan tingil-tingil. Yang tongol-tongol itu ialah balatentara Dai Nippon yang masih berada di bumi Indonesia dengan persenjataan moderen. Adapun yang tingil-tingil adalah sekutu termasuk di dalamnya Belanda, yaitu dengan persenjataan yang moderen juga. Jika kita cekcok pasti kita akan konyol,” kata Kasman kepada Ki Bagus.

Kasman juga mengingatkan dalam Undang-Undang Dasar yang akan disahkan hari itu terdapat satu pasal yang menyatakan bahwa enam bulan lagi Majelis Permusyawaratan Rakyat akan melakukan penyempurnaan isi Undang-Undang Dasar. Sehingga tidak ada salahnya bagi umat Islam mengalah sementara menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta demi Indonesia merdeka yang berdaulat, adil, makmur, dan diridhai Allah SWT. 

Mendengar penjelasan Kasman, Ki Bagus bersedia mengendurkan pendirian dan menerima usul penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Dan akhirnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu berganti menjadi kalimat: “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

“Pada waktu itu kami dapat menginsyafi bahwa semangat Piagam Jakarta tidak lenyap dengan menghilangkan perkataan ‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’ dan mengggantinya dengan ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’,” kata Kasman.

Kendati begitu setelah enam bulan UUD 1945 disahkan, karena situasi republik yang tidak menentu akibat agresi militer Belanda, MPR tidak pernah bersidang untuk memperbaiki isi Pembukaan UUD 1945 sebagaimana aspirasi sejumlah tokoh Islam.

www.republika.co.id / Red: M Akbar Wijaya

https://www.nahimunkar.org/ketum-gip-nkri-kalau-nanti-saya-berkuasa-yang-pertama-saya-bubarkan-adalah-pdip/?

***

Ideologi Pancasila Kembalikan ke Asalnya (Sebelum Dibuangnya 7 Kata)

Posted on 7 Juni 2020

by Nahimunkar.org


Ideologi Pancasila Kembalikan ke Asalnya (Sebelum Dibuangnya 7 Kata)

  • Kini gejalanya diulang, berupaya membuang Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/ 1966 yang melarang PKI Komunisme.

Lagi ramai karena Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/ 1966 yang melarang PKI Komunisme ini justru tidak dimasukkan dalam RUU HIP – Haluan Ideologi Pancasila. Para tokoh mempertanyakan dan mengkhawatirkan, dengan cara itu akan memberi peluang bagi PKI/ Komunisme untuk bangkit lagi.

Di samping itu, kalau melihat sejarah, mestinya Pancasila justru harus dikembalikan ke Piagam Jakarta, dan mengembalikan 7 kata yang dibuang tanggal 18 Agustus 1945 yaitu ‘Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya’
sebagai sila pertama. Ya seharusnya dikembalikan lagi itu, karena yang diklaim mengancam untuk memisahkan diri (tidak ikut Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 bila 7 kata itu tetap begitu) yang disebut ada telepon dari tentara Kaigun dari Indonesia Timur, toh sudah tidak ada. Logikanya, ketika penyebab dibuangnya 7 kata itu sudah tidak ada lagi, maka 7 kata dari Piagam Jakarta itu ya harus dikembalikan lagi.

Jadi setidaknya ada dua persoalan dalam RUU HIP:

Pertama soal kenapa Tap MPRS yang melarang PKI- Komunisme tidak dicantumkan.

Kedua, seharusnya Pancasila dikembalikan ke asal ketika diproklamirkan kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 yang telah disepakati berupa Piagam Jakarta, hingga 7 kata yang dibuang pada tanggal 18 Agustus 1945 itu dikembalikan lagi seutuhnya sebagai sila pertama Pancasila.

Ada tambahan, yang lebih penting ditempuh justru penghapusan/ pembubaran BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) yang dinilai oleh banyak tokoh sebagai penghamburan dana di saat makin menumpuknya utang Indonesia, dan BPIP itu dinilai kurang manfaat, hingga Kongres Umat Islam beberapa waktu lalu pun menyuarakan untuk dibubarkannya BPIP itu.

Berikut ini naskah Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/ 1966 yang melarang PKI Komunisme, yang kini ada gejala diupayakan untuk dibuang dengan aneka dalih.

***

TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966



KETETAPAN MPRS DAN MPR RI BERDASARKAN KETETAPAN MPR RI NO I/MPR/2003 PASAL 2 DAN PASAL 4
PASAL 2 KETETAPAN MPR RI NO I/MPR/2003
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR XXV/MPRS/1966 TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DI SELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI PARTAI KOMUNIS INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNIS/MARXISME-LENINISME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MEJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. Bahwa faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada inti-hakekatnya bertentangan dengan Pancasila;
b. Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata¬nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan;
c. Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme;
Mengingat :
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3)
Mendengar :
Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966.
M E M U T U S K A N
Menetapkan:
KETETAPAN TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DI SELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNISME/ MARXISME-LENINISME.
Pasal 1
Menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai kedaerah beserta semua organisasi yang seazas/berlindung/bernaung di bawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam Keputusannya tanggal 12 Maret 1966 No. 1/3/1966, dan meningkatkan kebijasaksanaan tersebut diatas menjadi Ketetapan MPRS.
Pasal 2
Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut, dilarang.
Pasal 3
Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada Universitas-Universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila, dapat dilakukan secara terpimpin, dengan ketentuan, bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan.
Pasal 4
Ketentuan-ketentuan diatas, tidak mempengaruhi landasan dan sifat bebas aktif politik luar negeri Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 1966
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA
Ketua,
ttd
(Dr. A.H. Nasution)
Jenderal TNI.
Wakil Ketua,
ttd
(Osa Maliki)
Wakil Ketua,
ttd
(H.M Subchan Z.E.)
Wakil Ketua,
ttd
( M. Siregar )
Wakil Ketua,
ttd
( M a s h u d i )
Brig. Jen. TNI.
Sesuai dengan aslinya
Administrator Sidang Umum ke – IV MPRS
ttd
(Wilujo Puspo Judo)
May. Jen. TNI.

P E N J E L A S A N
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : XXV/MPRS/1966
1. Faham atau ajaran Komunisme dalam praktek kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan azas-azas dan sendi-sendi kehidupan Bangsa Indonesia yang ber-Tuhan dan beragama yang berlandaskan faham gotong royong dan musyawarah untuk mufakat.
2. Faham atau ajaran Marx yang terkait pada dasar¬dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lain, mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila.
3. Faham Komunisme/Marxisme-Leninisme yang dianut oleh PKI dalam kehidupan politik di Indonesia telah terbukti menciptakan iklim dan situasi yang membahayakan kelangsungan hidup Bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila.
4. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka adalah wajar, bahwa tidak diberikan hak hidup bagi Partai Komunis Indonesia dan bagi kegiatan-kegiatan untuk memperkembangkan dan menyebarkan faham atau ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme.
https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/ketetapan-mpr-ri/tap-mprs-nomor-xxvmprs1966

 
 

https://www.nahimunkar.org/tap-mprs-nomor-xxvmprs1966/?

 
 

(nahimunkar.org)

(Dibaca 277 kali, 1 untuk hari ini)