Buya Hamka Mundur dari Ketua Umum MUI karena Pertahankan Fatwa Soal Haramnya Ikut Natal Bersama,

Ketua Umum MUI yang berdiri 1975, ada dua ketua umumnya yang mengundurkan diri.

Pertama, Ketua Umum pertama (sejak berdirinya MUI) Buya Hamka mengundurkan diri karena tidak mau mencabut atau tetap mempertahankan fatwa MUI 1981 tentang haramnya Umat islam mengikuti Natal Bersama.

Kasus Buya Hamka, menolak untuk mencabt fatwa MUI mengenai haramnya umat Islam ikut perayaan natalan bersama.

Buya Hamka pilih mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum MUI ketimbang mencabut “Fatwa haramnya mengucapkan selamat Natal dan ikut merayakannya”.

Sayalah yang bertanggungjawab atas beredarnya fatwa tersebut …. Jadi sayalah yang mesti berhenti,” kata Hamka pada Harian Pelita. (voa-islam.com)

Saat berkhutbah di Masjid Al-Azhar, Buya Hamka mengingatkan kaum Muslimin, bahwa kafir hukumnya jika mereka mengikuti perayaan natal bersama.

https://www.nahimunkar.org/buya-hamka-tegas-pertahankan-fatwa-haramnya-ikut-natalan-mui-sumbar-tegas-menolak-islam-nusantara/

Lain halnya Ketua Umum MUI yang sekarang, Ma’ruf Amin, dia mundur dari MUI karena pilih mengejar jabatan, lantaran digandeng oleh Jokowi (dari partai PDIP, ditengarai cenderung nasionalis sekuler) sebagai Cawapres dalam pemilihan presiden-wakil presiden 2019.

Pilih Kejar Jabatan, Ma’ruf Amin Mundur dari MUI

Ilustrasi/ foto  (@FillahIchwan) | Twitter

Digantikan Prof Yunahar Ilyas dan  Zainut Tauhid

Sikap lebih pilih mengejar jabatan itu tampaknya menguatkan jejak Ma’ruf Amin yang telah disoroti belakangan ini, setelah dia memaafkan Sukmawati dalam kasus puisi melecehkan azan, lalu justru Ma’ruf Amin diangkat jadi orang BPIP denga gaji Rp100 juta.

Para Pembela Ahok dan yang Memaafkan Sukmawati Kini Jadi Pengawal Pancasila? Gajinya Seratusan Juta Perbulan

Posted on 28 Mei 2018 – by Nahimunkar.com

Gaji Pengawal Pancasila:  Megawati 112 Juta, Ma’ruf Amin, Said Aqil Siradj, dan Syafii Maarif 100-an Juta Per Orang

(Mereka itu ditengarai sebagai pendukung dan pembela Ahok yang terjerat kasus penodaan agama, QS Al-Maidah: 51, dan ada yang memaafkan Sukmawati dalam kasus puisi  diduga melecehkan azan. Ternyata mereka kini justru jadi pejabat yang tugasnya menjaga atau mengawal Pancasila, sedang gajinya perbulan seratusan juta rupiah).

Lembaganya disebut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Perpres Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi Pimpinan BPIP ini ditandatangani Jokowi pada 23 Mei 2018.

Ketua Dewan Pengarah Megawati Soekarnoputri misalnya, dia tercatat mendapatkan gaji Rp 112 juta/bulan. Sedangkan anggotanya beragam, mulai dari Ketua MUI KH Ma’ruf Amin, Ketua PBNU Said Aqil Siraj hingga Ahmad Syafii Maarif digaji sekitar Rp100 jutaan/bulan.

Perpres itu akan digugat orang.

***

Ma’ruf Amin, Dana Haji untuk Infrastruktur, dan Islam Nusantara Agamanya NU

Di samping itu, kasus gonjang-ganjing protes Umat Islam soal dana haji untuk pembangunan infrastruktur ternyata justru Ma’ruf Amin mengaku dirinya lah yang bertanda tangan fatwa penggunaan dana haji untuk infrastruktur itu.

Ma’ruf Amin yang bertanda tangan fatwa tentang Dana Haji untuk dipakai pembangunan infrastruktur.

Dana haji digunakan pula untuk proyek LRT yang ternyata mesinnya dibeli dari China, baru saja diresmikan Jokowi di Palembang ternyata sudah 3 kali mogok. Malah banyak juga proyek-proyek infrastruktur yang ambruk hingga menewaskan sejumah orang, diduga menggunakan bahan tak berlualitas dari China. (Meskipun itu bukan tanggung jawab Ma’ruf Amin, tetapi secara moral tentu menambah tidak relanya Umat Islam ketika setoran ongkos untuk berhajinya digunakan untuk keperluan seperti itu, padahal akadnya hanyalah untuk beribadah haji).

Ada juga infrastruktur yang begitu diresmikan kemudian hanya jadi sarana/ tempat pacaran.

Makanya beredar sorotan tajam kepada Ma’ruf Amin soal dana haji itu. https://www.nahimunkar.org/maruf-amin-dipertanyakan-tanggung-jawabnya-soal-dana-haji-digunakan-untuk-infrastruktur/

Adapun di NU, Ma’ruf Amin belum terdengar akan mengundurkan diri. Yang terdengar justru pengakuan dia bahwa Islam Nusantara itu agamanya NU:

Ma’ruf Amin bilang dalam acara NU di Makkah (18/ 8 2018): “Islam Nusantara itu Islamnya Nahdlatul Ulama. Kita tidak hanya ingin meng-NU-kan Indonesia, tapi juga meng-NU-kan dunia.” https://www.facebook.com/HartonoAhmadJaiz/posts/1753022261481449?__tn__=K-R

Besoknya, ahad 19/8 sore (menjelang wuquf) terjadi badai di Makkah, Arafah dan Mina. https://www.nahimunkar.org/badai-di-makkah-kiswah-kabah-tersingkap-maghrib-menjelang-wuquf-1439-2018/

***

Mngenai mundurnya Ma’ruf Amin dari MUI, inilah beritanya.

***

KH Ma’ruf Amin Non Aktif Sebagai Ketum MUI

JAKARTA (voa-islam.com), Ketua Umum MUI Prof DR KH Ma’ruf Amin akhirnya memilih non aktif dari jabatannya, agar menjaga independensi MUI dari dinamika politik praktis.

 “Sejak ditetapkan sebagai Cawapres oleh KPU, beliau sudah berketetapan non aktif dari Ketua Umum. Sikap itu ditegaskan lagi oleh Kiai, tadi,” ungkap Waketum MUI, H. Zainut Tauhid Sa’adi, kepada pers, Selasa (28/8).

Menurut Waketum, keputusan tersebut semata-mata didasari pertimbangan agar posisinya sebagi Calon Wakil Presiden tidak menimbulkan pro-kontra di masyarakat, termasuk di internal MUI. “Beliau ingin fokus mengerjakan amanat karena dipercaya sebagai Cawapres Jokowi, sebagaimana fokusnya beliau mengabdi di MUI selama ini,” tambahnya.

Menanggapi keputusan KH Ma’ruf tersebut, Sekjen MUI, Dr. Anwar Abbas mengapresiasi langkah yg diambil oleh alumni Pesantren Tebu Ireng itu. “Sebenarnya tidak ada aturan organisasi yg mengharuskan beliau non aktif selama masa pencalonan. Namun dengan kearifannya, beliau melakukan itu,” puji Buya Anwar, sapaan akrabnya.

Ditegaskan Sekjen bahwa langkah yang ditempuh KH Ma’ruf itu diharapkan bisa menjadi teladan yang baik bagi seluruh jajaran pengurus MUI di berbagai tingkatan. Terlebih lagi posisi MUI yang selama ini selalu jadi rujukan umat, “Keteladanan itu menjadi penting, tidak hanya melihat aturan tertulis, tapi juga fatson politiknya,” pungkas aktifis senior PP Muhamammadiyah itu.

Untuk menjaga keberlangsungan organisasi MUI, menurut buya Zaenut, tampuk kepemimpinan MUI akan diemban oleh dua Wakil Ketua Umum yakni Prof Dr Yunahar Ilyas dan H. Zainut Tauhid Sa’adi. “Jadi roda organisasi tetap berjalan normal seperti biasa, meski Ketum kita non aktif,” tegas Zaenut. (bil/voa-islam)

(nahimunkar.com)

(Dibaca 2.554 kali, 1 untuk hari ini)