• Kubu Prabowo Ingin Pemilu Ulang di Jatim, Jateng, Bali, Papua, Papua Barat, dan DKI Jakarta
  • Prabowo menganggap ada pemerkosaan terhadap hak-hak demokrasi, pada pelaksanaan Pilpres 9 Juli lalu. “Kami tidak mau berkuasa di atas ketidakbenaran, menerima mandat di atas kecurangan. Tapi, kami pun sangat sulit mengakui rangkaian kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif,” kata Prabowo.
  •  Apalagi, kata Prabowo, ada upaya pembongkaran kotak suara. “Ya itu tidak akan terlalu kami menguraikan. Tetapi ketua partai kami ada yang rumahnya dibakar, ada yang dikeroyok oleh pemuda.”
  •  “Telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses Pilpres 2014,” kata anggota kuasa hukum Prabowo-Hatta, Maqdir Ismail, membacakan petitum, di ruang sidang MK, Jakarta, Rabu (6/8).
  •  Dia memaparkan, beberapa indikasi yang menunjukkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif antara lain, KPU tidak menjalankan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk menggelar PSU karena adanya pencoblosan yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) secara massal.
  • (MK agar) “Memerintahkan KPU untuk melaksanakan PSU di Provinsi DKI Jakarta sepanjang di 5.802 TPS,” kata Maqdir.

Inilah beritanya.

***

 

Sidang Gugatan Pilpres 2014
Prabowo Anggap Ada Pemerkosaan terhadap Hak-Hak

 

Solopos.com, JAKARTA – Ketua Mahkamah Konsitutisi (MK) Hamdan Zoelva, akhirnya memberikan waktu kepada capres Prabowo Subianto untuk menyampaikan sambutannya setelah pembacaan gugatan, pada sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden 2014, Rabu (6/8/2014).

Dalam open statemen yang disiarkan secara langsung oleh sejumlah televisi, Prabowo mengakui bahwa sebelumnya pihaknya sudah menyiapkan naskah sambutan yang siap dibacakan. Akan tetapi karena sebagaian besar sudah dibacakan oleh tim kuasa hukumnya, Prabowo pun tidak membacakan semuanya.

Di sela-sela statemennya, Prabowo menganggap ada pemerkosaan terhadap hak-hak demokrasi, pada pelaksanaan Pilpres 9 Juli lalu. “Kami tidak mau berkuasa di atas ketidakbenaran, menerima mandat di atas kecurangan. Tapi, kami pun sangat sulit mengakui rangkaian kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif,” kata Prabowo.

Apalagi, kata dia, ada upaya pembongkaran kotak suara. “Ya itu tidak akan terlalu kami menguraikan. Tetapi ketua partai kami ada yang rumahnya dibakar, ada yang dikeroyok oleh pemuda.” Pihaknya menyatakan percaya kepada MK. Sehingga pihaknya pun meminta keadilan pada MK.

“Demi demokrasi. Keadilan yang tidak bisa kami dapat, kami sangat khawatir akan masa depan bangsa Indonesia. Kalau rakyat tidak percaya pada sistem yang dibangun kemana lagi mereka berharap keadilan.”

Rabu, 6 Agustus 2014 10:50 WIB | Hijriyah Al Wakhidah/JIBI/Solopos |

***

Rabu, 06 Agustus 2014 | 12:31

Kubu Prabowo Ingin Pemilu Ulang di Jatim, Jateng, Bali, Papua, dan Papua Barat

Pasangan capres-cawapres nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan tim kuasa hukum Mahendradatta (kiri) dan Maqdir Ismail (kanan) dalam sidang gugatan Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK). (Suara Pembaruan/Ruht Semiono) (sumber: Suara Pembaruan)

Jakarta – Pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh provinsi se-Indonesia.

Namun kubu Prabowo meminta PSU lebih khusus dilakukan di Jatim, Jateng, Bali, Papua, dan Papua Barat.

“Telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses Pilpres 2014,” kata anggota kuasa hukum Prabowo-Hatta, Maqdir Ismail, membacakan petitum, di ruang sidang MK, Jakarta, Rabu (6/8).

Maqdir mengatakan, pihaknya meminta MK memutus dengan amar memerintahkan KPU mengelar PSU di seluruh TPS sepanjang di Kabupaten Sidoarjo, Malang, Kota Batu, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, dan seluruh Provinsi Jateng.

Selain itu, pihaknya juga meminta MK memerintahkan kepada KPU untuk menggelar PSU di Kabupaten Jayawijaya, Nduga, Yakuhimo, Puncak, Puncak Jaya, Tolikara, Yalimo, Pegunungan Bintang, Paniai, Intan Jaya, Dogiyai, dan Deiyai Provinsi Papua.

Prabowo juga menilai perlu bagi MK untuk memerintahkan KPU menggelar PSU di Provinsi Papua Barat.
Selain itu di Maluku Utara sepanjang di dua TPS Desa Soasangaji, Halmahera Timur, dan 287 TPS di Nias Selatan. Kemudian, dua TPS di Bali.

Dia memaparkan, beberapa indikasi yang menunjukkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif antara lain, KPU tidak menjalankan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk menggelar PSU karena adanya pencoblosan yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) secara massal.

“Memerintahkan KPU untuk melaksanakan PSU di Provinsi DKI Jakarta sepanjang di 5.802 TPS,” kata Maqdir.

Penulis: E-11/WBP

Sumber:Suara Pembaruan/beritasatu.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 241 kali, 1 untuk hari ini)