KUA: Nikah Beda Agama Tidak Sah

Silakan simak ini.

***


Pernikahan Beda Agama, Beginilah Kompilasi Hukum Islam

Menurut kompilasi hukum Islam pasal 40 huruf c dan pasal 44, seorang muslim dilarang melangsungkan pernikahan dengan non-muslim

Semarang, Mustaghfirin selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Genuk Kota Semarang merasa ikut terpanggil untuk turut meluruskan pemberitaan yang sedang marak akhir-akhir ini, terutama di media sosial, yaitu terkait pemberitaan pernikahan beda agama.

Sabtu (19/3/2022) lewat akun WhatsAppnya, ia ikut mempublikasikan hukum nikah beda agama menurut kompilasi hukum Islam yang telah disosialisasikan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Islam Kementeria Agama (Kemenag) RI.

“Menurut kompilasi hukum Islam pasal 40 huruf c dan pasal 44, seorang muslim dilarang melangsungkan pernikahan dengan non-muslim,” tutur Mustaghfirin.

“Perkawinan beda agama dilarang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1, yang menyebutkan perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan masih dalam pasal yang sama ayat 2 dinyatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,” lanjutnya.

“Dengan demikian bisa diambil kesimpulan bahwa seorang muslim tidak sah penikahannya bila dilakukan menurut hukum agama lain,” imbuhnya.

Guna kemaslahatam bersama, dalam pesannya, ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk ikut mensosialisakan regulasi tersebut. (NBA)

oleh admin

 
 

 Maret 21, 2022

https://kotasemarang.kemenag.go.id/penerangan-agama-islam-zakat-dan-wakaf/pernikahan-beda-agama-beginilah-kompilasi-hukum-islam/

***

 

Pengadilan Surabaya Kabulkan Pernikahan Beda Agama, KUA: Tidak Sah

Rabu, 22 Juni 2022 – 14:29 WIB

 

KUA menyebut pernikahan beda agama tidak sah. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.comSURABAYA – Pengadilan Negeri (PN) Surabaya baru saja mengabulkan permohonan pernikahan beda agama.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Suparno bahkan mempersilakan masyarakat yang ingin menikah beda agama untuk mengajukan ke tempatnya.

“Silakan melakukan permohonan di PN Surabaya,” ujar Parno, Selasa (21/6).

Dasar pertimbangan yang digunakan untuk mengabulkan pernikahan beda agama adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. UU tersebut tidak mengatur perkawinan beda agama.

“Dengan menetapkan ini, mengizinkan pasangan tersebut untuk mencatatkan perkawinannya di Dispendukcapil Surabaya,” kata Parno.

Tanggapan berbeda dikemukakan Kepala KUA Kecamatan Gubeng Kota Surabaya H. Abdul Wahid Boedin.

Dia menegaskan pernikahan beda agama di Indonesia tidak dianggap sah oleh hukum, kecuali salah satu pihak mengikuti agama pihak lainnya.

Aturan tersebut berdasarkan Surat Edaran dari Mahkamah Agung tanggal 30 Januari 2019 No.231/PAN/HK.05/1/2019 poin 2 yang menjelaskan tentang pencatatan perkawinan beda agama.

“Perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan,” tuturnya.

Akan tetapi, lanjut dia, jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan.

Wahid mencontohkan jika pernikahan dilaksanakan berdasarkan agama Kristen maka bisa dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya.

Begitu pula, jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Islam.

“Maka perkawinan pasangan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Jadi, baru boleh ke KUA bila salah satu pihak sudah mualaf (masuk Islam),” tegas dia.

Dia menjelaskan pernikahan yang dicatat di KUA hanya sebagai pernikahan yang disetujui oleh agama Islam saja. KUA tidak menerima pernikahan beda agama.

“Jadi, bukan nikah di KUA dahulu, baru di tempat ibadah lain. Bukan kayak di TV-TV begitu ya. Namun, juga jangan mualaf dahulu terus balik lagi ke agama asal,” kata dia.(mcr23/mcr13/jpnn)

jpnn.com, Redaktur & Reporter : Fahmi Azis

 

***

PN Surabaya Legalkan Menikah Beda Agama, Sekjen MUI Bersikap Tegas: Melanggar Konstitusi!

Baru-baru ini ramai diperbincangkan terkait keputusan Pengadilan Negeri Surabaya melegalkan pernikahan beda agama.

 

Pengadilan Negeri (PN) Surabaya telah mengesahkan pernikahan pasangan beda agama pada senin 20 Juni 2022 lalu. Pernikahan tersebut telah tercatat dalam penetapan Nomor 916/Pdt./2022/PN/Sby.

 

Mengenai hal itu, begitu banyak publik yang memperdebatkan apakah pernikahan beda agama sudah betul-betul diperbolehkan dan dinyatakan sah di Indonesia?

 

Menyikapi hal itu, Buya Amirsyah Tambunan selaku Sekjend MUI Pusat sangat menyayangkan karena keputusan tersebut dianggap sangat bertentangan dengan aturan negara.

 

“Kedua pasangan berbeda agama dan berbeda keyakinan bertentangan dengan UU No.1 Tahun 1974 pasal Pasal 2 (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,” ujar Buya Amirsyah, dilansir dari laman resmi MUI, 22 Juni 2022.

 

“Terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutusnya. Artinya ketika memeriksa dan memutuskan sepatutnya Pengadilan Negeri membatalkan pernikahan tersebut,” sambungnya.

 

Pernikahan beda agama di negara Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 29 tentang kebebasan dan kemerdekaan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

 

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

 

Selain itu, pernikahan beda agama juga melawan konstitusi yang telah dijelaskan pada UUD 1945 Pasal 28 B.

 

Pasal 28 B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

 

“Dengan perkawinan beda agama maka terjadi pertentangan logika hukum, karena selain beda agama juga berbeda kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami istri yang dalam kasus ini harus ditolak atau dibatalkan,” pungkasnya

 

(Sumber: MUI)

[PORTAL-ISLAM.ID] Rabu, 22 Juni 2022 BERITA NASIONAL

(nahimunkar.org)