Polda Jawa Timur tetap akan memproses laporan ulama Madura, yang melaporkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.Hal ini disampaikan oleh Kabag Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera.

Hanya saja, Kombes Pol Barung enggan menjelaskan secara detail kelanjutan proses dari laporan tesebut. “Setiap ada laporan yang masuk pasti kita proses. Hanya saja saya tidak bisa menjelaskan detail. Saya tidak mau terjebak dalam hal politik. Kalau tanya berita lain, pasti saya jawab,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Kamis (9/11).

Ditempat terpisah, Ketua DPD PDI Jawa Timur Kusnadi mengaku masih menunggu perkembangan dari laporan tersebut. “Kita masih menunggu dan memantau saja. Yang jelas, saya sudah perintahkan teman di Madura untuk mencari tahu apa motif dan alasannya kenapa sampai ada laporan itu,” terang Kusnadi.

Kusnadi memang mengaku heran kenapa ada ulama yang tiba-tiba melaporkan Megawati. Sebab, pidato politik Megawati sudah terjadi sejak lama. Apalagi, pidato tersebut juga pernah dilaporkan di tempat lain, namum tidak ada perspektif hukumnya.

“Kami hanya juga ingin tahu apa latar belakang laporan tesebut. Ya mungkin saja kami sendiri yang kurang komunikasi dengan mereka,” lanjut Kusnadi.

Kusnadi pun mengakui jika laporan tersebut ramai dibicarakan sampai di DPP. Hanya saja tidak mempengaruhi di internal PDIP. Hanya saja ia mengingatkan pada para kader atau simpatisan PDIP untuk tidak terlalu gegabah dalam menanggapi persoalan tersebut.

Sumber: Aktual / gardakeadilan.com

***

Polisi Diminta Memproses Laporan Ulama Terhadap Megawati

Wakil Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anton Tabah Digdoyo mendukung langkah ulama Madura, Jawa Timur yang mengadukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ke Polda Jawa Timur.

Mega dilaporkan atas dugaan penodaan dan keyakinan terhadap agama yang dianut masyarakat Indonesia saat berpidato HUT PDIP pada 10 Januari 2017 lalu. “Bagus laporan itu karena selama ini Polri diam saja. Polisi harus segera memproses laporan itu,” kata Anto Tanah kepada Harian Terbit, Kamis (9/11/2017).

Polisi harus segera memproses Megawati, sambung Anton, karena sesuai azas hukum universal se dunia adalah equality before the law. Siapapun wajb diperlakukan sama dalam hukum. Karena itu tak ada alasan lain bagi Polri untuk wajib segera memproses. Selain itu Megawati juga wajib mengikuti hukum. Sehingga tidak ada diskriminasi dalam hukum yang berlaku di Indonesia.

Sementara itu Pimpinan Majlis Ta’lim An Nur, Purwakarta, Jawa Barat, Ustadz Anugrah Sam Sopian mengatakan, sebagai seorang tokoh nasional harusnya Megawati dapat menjaga setiap tutur kata dan tindakanya. Karena sebagai seorang publik figur tentu setiap hal menjadi fokus sorotan masyarakat. Oleh karena itu statemen yang disampaikan Megawati bisa menjadi polemik di masyarakat apalagi ada unsur penistaan dan keyakinan agama yang dianut masyarakat Indonesia.

“Kasus seperti ini bukanlah yang pertama kali. Begitu pun dengan pelaporan yang dilakukan oleh ulama Madura kemarin bukanlah laporan pertama umat Islam yang merasa di nistakan oleh pernyataan Megawati,” jelas Ustadz Sopian yang juga Ketua Lembaga Dakwah Darul Habsyi dan Habib Usman tersebut.

Motif Politik

Terpisah Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, ada motif politik atas pelaporan dugaan penodaan agama terhadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kecurigaan muncul lantaran laporan dilayangkan untuk pidato Megawati pada HUT ke-44 PDI Perjuangan, 10 Januari 2017. Laporan dilakukan setelah 10 bulan dari kejadian. Mega dilaporkan ke Polda Jawa Timur oleh seorang ulama Pondok Pesantren Al-Ishlah Pamekasan, Madura, Mohammad Ali Salim.

“Sesuatu tindakan hukum yang patut dicurigai sebagai upaya untuk memulai mengobarkan isu SARA dalam Pilkada Jawa Timur. Mengapa baru dilaporkan tanggal 8 November 2017 ketika tahapan Pilkada Jatim baru mulai digelar,” kata Basarah melalui keterangan tertulis, Kamis (9/11/2017).

PDIP resmi mengusung Saifullah Yusuf dan Abdullah Azwar Anas dalam Pilgub Jawa Timur. Basarah meminta kader PDIP di Jawa Timur dan tim pendukung pasangan calon tidak terpancing dengan propaganda dan provokasi. Apalagi, ada indikasi upaya menciptakan instabilitas sosial dan politik di Jawa Timur. Namun, ia memahami masyarakat berhak melaporkan sesuatu kepada penegak hukum. Namun negara hukum akan cermat menindaklanjuti ke tingkat penyelidikan atau penyidikan apabila memenuhi unsur-unsur pidana.

“Kami percaya sepenuhnya, Polda Jawa Timur akan berhati-hati dan sigap menangani kasus ini sehingga tidak berkembang menjadi masalah sosial yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat di Jawa Timur,” bebernya.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dilaporkan ke Polda Jawa Timur atas dugaan penodaan agama saat memberikan pidato dalam HUT ke 44 PDI Perjuangan, Januari 2017. Laporan telah diterima dan ditandangani Kepala Siaga A SPKT Polda Jawa Timur Komisaris Polisi Daniel Hutagalung dan teregistrasi pada nomor TBL/1447/XI/2017/UM/JATIM, Rabu 8 November 2017.Dalam laporan itu Megawati disebut melanggar Pasal 156 KUHP tentang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Indonesia. (HanTer)

Sumber: http://www.zonasatu.net

(nahimunkar.org)

(Dibaca 2.451 kali, 1 untuk hari ini)