Kepolisian Daerah Jawa Timur diminta turun tangan mengusut kasus penipuan investasi penebusan rekening listrik yang melibatkan jemaah LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia).
Tergiur keuntungan investasi yang mencapai 25 persen per bulan, LDII mengeluarkan fatwa bahwa bisnis tersebut halal. Menurut Yudha, ribuan anggota jemaah LDII baik dari dalam maupun luar negeri ramai-ramai menyetor uang sebagai modal investasi. Satu orang bahkan ada yang berinvestasi ratusan miliar rupiah.
Menurut Yudha, bisnis tersebut semula lancar. Memasuki tahun 2000, uang para nasabah mulai sulit ditarik. Belakangan diketahui investasi yang ditawarkan Mariyoso ternyata bodong. “CV Rory Persada juga tidak terdaftar sebagai pihak ketiga yang bekerja sama dengan PLN,” kata Yudha, yang berinvestasi Rp 2,8 juta.
Pada 17 April 2001, kasus penipuan itu dilaporkan ke polisi.
Dari 2004 hingga 2011, para korban penipuan yang semula berdiam diri akhirnya ikut mengadu ke Polres Mojokerto Kota, Polres Jombang, dan Polda Jawa Timur.
Inilah beritanya.
***

Polisi Diminta Usut Investasi Bodong yang Libatkan Jemaah LDII

KIBLAT.NET, Mojokerto – Kepolisian Daerah Jawa Timur diminta turun tangan mengusut kasus penipuan investasi penebusan rekening listrik yang melibatkan jemaah ormas kontroversial Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di sejumlah wilayah, pasalnya kasus itu sudah bergulir selama 14 tahun, tapi belum juga diusut.
“Kasus ini sudah lama kami laporkan ke Polres Mojokerto Kota dan Polda Jawa Timur, tapi sampai sekarang pelaku utamanya belum tertangkap,” kata salah satu korban penipuan, Mohammad Yudha, Kamis, 18 September 2014, seperti dikutip kiblat.net dari tempo.co.
Menurut Yudha, kasus penipuan itu berawal pada 1998 saat salah satu anggota jemaah LDII, Mariyoso, menawarkan bisnis investasi penebusan rekening listrik ke pengurus teras organisasi dakwah Islam tersebut. Untuk meyakinkan para investor, Mariyoso membentuk kelompok usaha dengan bendera CV Rory Persada.
Ketika itu, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memang sedang punya program penagihan rekening listrik yang dipercayakan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ini akan memberikan dana talangan lebih dulu ke PLN untuk menutup tunggakan listrik perusahan-perusahaan besar. Sebagai imbalannya, denda tunggakan perusahaan besar itu akan menjadi laba pihak ketiga.

Tergiur keuntungan investasi yang mencapai 25 persen per bulan, LDII mengeluarkan fatwa bahwa bisnis tersebut halal. Menurut Yudha, ribuan anggota jemaah LDII baik dari dalam maupun luar negeri ramai-ramai menyetor uang sebagai modal investasi. Satu orang bahkan ada yang berinvestasi ratusan miliar rupiah.

Menurut Yudha, bisnis tersebut semula lancar. Memasuki tahun 2000, uang para nasabah mulai sulit ditarik. Belakangan diketahui investasi yang ditawarkan Mariyoso ternyata bodong. “CV Rory Persada juga tidak terdaftar sebagai pihak ketiga yang bekerja sama dengan PLN,” kata Yudha, yang berinvestasi Rp 2,8 juta.
Puncaknya, pada Desember tahun itu, para investor menggeruduk rumah Mariyoso di Mojokerto untuk menarik modal yang telanjur ditanam. Namun upaya mereka tak membuahkan hasil. Pada 17 April 2001, kasus penipuan itu dilaporkan ke polisi.
Dari 2004 hingga 2011, para korban penipuan yang semula berdiam diri akhirnya ikut mengadu ke Polres Mojokerto Kota, Polres Jombang, dan Polda Jawa Timur. Mereka di antaranya Adi Kurdi asal Solo yang mengaku telah berinvestasi Rp 136 miliar; Effendi asal Jombang (Rp 43 miliar); Suharyanto asal Pasuruan (Rp 26,8 miliar), dan Mustofa asal Jombang (Rp 23 miliar). Polda Jawa Timur menetapkan Mariyoso masuk daftar pencarian orang sejak 16 Juni 2005.
Saat dimintai konfirmasi, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Timur Komisaris Besar Awi Setiyono belum memberi tanggapan. Pesan pendek yang dikirim Tempo belum berbalas. Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah LDII Jawa Timur Bambang Purnomo juga tidak merespons saat dihubungi.
Editor: Qathrunnada
Sumber: Tempo.co/kbltnet
***

Rekomendasi MUI untuk Pembubaran Ahmadiyah, LDII dan sebagainya

MUI dalam Musyawarah Nasional VII di Jakarta, 21-29 Juli 2005, merekomendasikan bahwa aliran sesat seperti Ahmadiyah, LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) dan sebagainya agar ditindak tegas dan dibubarkan oleh pemerintah karena sangat meresahkan masyarakat.
Bunyi teks rekomendasi itu sebagai berikut:

“Ajaran Sesat dan Pendangkalan Aqidah. MUI mendesak Pemerintah untuk bertindak tegas terhadap munculnya berbagai ajaran sesat yang menyimpang dari ajaran Islam, dan membubarkannya, karena sangat meresahkan masyarakat, seperti Ahmadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dan sebagainya. MUI supaya melakukan kajian secara kritis terhadap faham Islam Liberal dan sejenisnya, yang berdampak terhadap pendangkalan aqidah, dan segera menetapkan fatwa tentang keberadaan faham tersebut. Kepengurusan MUI hendaknya bersih dari unsur aliran sesat dan faham yang dapat mendangkalkan aqidah. Mendesak kepada pemerintah untuk mengaktifkan Bakor PAKEM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya baik di tingkat pusat maupun daerah.” (Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia, Tahun 2005, halaman 90, Rekomendasi MUI poin 7, Ajaran Sesat dan Pendangkalan Aqidah).

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.488 kali, 1 untuk hari ini)