Munarman, SH


KIBLAT.NET, Jakarta – Besarnya antusiasme masyarakat yang menggelar aksi solidaritas atas kematian Siyono, mendorong Kadiv Humas Mabes Polri, Anton Charliyan turut berkomentar.

Anton menuding, masyarakat harus tahu bahwa Siyono adalah pentolan teroris, kalau masyarakat membela berarti membela teroris.

Menanggapi pernyataan tersebut, mantan Ketua YLBHI Munarman mengatakan perkataan Anton Charliyan merupakan bentuk kesesatan berpikir aparat kepolisian.

“Perkataan Anton Charliyan ini memiliki kekeliruan, ada sesat pikir di situ. Sesat pikir yang menganggap orang yang sudah dituduh teroris maka boleh dibunuh tanpa proses hukum. Bahkan, orang yang menyuarakan pembelaan atas seseorang yang dibunuh tanpa bukti ini dikatakan tidak boleh membela, maka kacaulah negeri ini nanti,” kata Munarman kepada Kiblat.net, Kamis, (17/03).

Dia menilai, hukum itu mengandung dua unsur. Unsur impersonalitas dan imparsialitas. Artinya, hukum itu tidak boleh memandang latar belakang idiologi seseorang, tidak boleh memberi label tertentu kepada seseorang. Kemudian, hukum itu juga harus imparsial (tidak memihak), sehingga penegak hukum tidak boleh berpihak kepada idiologi tertentu.

“Apa yang dikatakan oleh aparat penegak hukum yang diwakili oleh Kadiv Humas Mabes Polri Anton Charliyan yakni masyarakat jangan membela teroris, berarti dia telah melanggar prinsip impersonalitas dan imparsialitas. Sehingga hukum itu tidak lagi netral artinya, bukan lagi menghukumi perbuatan melainkan hukum tersebut menghukumi atau menghakimi dan menindak hanya kepada kelompok tertentu,” katanya

Direktur An-Nashr Institute ini juga menegaskan, teroris tidak bisa disematkan pada kelompok tertentu. Sebab, teroris itu konteksnya berbentuk perbuatan. “Maka jangan keliru. Sehingga orang yang Anton Charlian sebut sebagai teroris itu, butuh namanya pembuktian dan tidak sekedar fitnah,” kata dia.

Munarman menekankan, dalam kasus kematian Siyono, seharusnya kepolisian butuh pembuktian sebelum ditindak. Sementara Siyono belum terbukti apa-apa, dan statusnya masih dalam pemeriksaan aparat.

“Mengapa sebelum dibuktikan sudah ditembak mati, digebuki, dizalimi dan disiksa. Sehingga jika seseorang belum ditindak secara hukum namun sudah didzolimi, disiksa, dianiyaya dan dibunuh, maka sudah sewajarnya dan sudah menjadi kewajiban masyarakat membela orang tersebut,” ujar Munarman.

Ia menekankan, masyarakat punya kewajiban untuk membela seseorang yang dizalimi dan dibunuh tanpa proses hukum.

“Hal ini menjadi kewajiban bagi warga negara Indonesia dan orang yang berakal sehat untuk menyuarakan pembelaan ini,” himbaunya.*/ kiblat.net

Reporter : Bunyanun Marsus, Hafiz

Editor: Fajar Shadiq

(nahimunkar.com)

(Dibaca 6.350 kali, 1 untuk hari ini)