• Beberapa pakar menyebut, kurikulum ini sama sekali bukan untuk kepentingan rakyat tetapi lebih ke kepentingan politik.
  • Apalagi nama Wakil Presiden Boediono disebut-sebut ikut ambil bagian dalam proyek pembaruan kurikulum senilai 2,4 triliun ini.
  • “Ini salah satu cara pasti untuk mendapatkan dana, hampir semua korupsi itu paling banyak diisi pengadaan barang, proyek buku proyek pengadaan 2,4 T dalam waktu 2014 tidak logis pasti untuk partai sekalipun Menterinya bukan orang partai,” ungkap Jeirry Sumampow dari persatuan guru Indonesia.

Salah satu anggota Koalisi Tolak Kurikulum 2013 itu juga menilai, anggaran Rp2,49 triliun yang akan dikeluarkan oleh pemerintah akan sia-sia karena tidak mampu meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Justru, akan membuat pendidikan semakin terpuruk dan menghansurkan generasi bangsa yang akan dating

***

Intervensi politik dibalik Kurikulum 2013

WASPADA ONLINE

kurikulum_834652348201

JAKARTA – Kurikulum 2013 yang dimunculkan Kementerian Pendidikan dan Budaya terus bergulir menjadi bola panas. Beberapa pakar menyebut, kurikulum ini sama sekali bukan untuk kepentingan rakyat tetapi lebih ke kepentingan politik.

Apalagi nama Wakil Presiden Boediono disebut-sebut ikut ambil bagian dalam proyek pembaruan kurikulum senilai 2,4 triliun ini.

“Kami koalisi pendidikan menolak Kurikulum 2013 karena menunjukkan intervensi politik yang kuat padahal sebelumnya belum pernah ini karena disampaikan wakil presiden saja menteri langsung reaktif,” kata Bambang Wisudo, dari Koalisi Sekolah Tanpa Batas di ICW, Jakarta, hari ini.

Berbeda dengan Bambang, perwakilan guru justru menuding ada partai politik yang bermain dalam proyek kurikulum ini. Kemungkinan anggaran dana kurikulum senilai 2,4 trilliun itu akan digunakan untuk kepentingan pemilu.”Ini salah satu cara pasti untuk mendapatkan dana, hampir semua korupsi itu paling banyak diisi pengadaan barang, proyek buku proyek pengadaan 2,4 T dalam waktu 2014 tidak logis pasti untuk partai sekalipun Menterinya bukan orang partai,” ungkap Jeirry Sumampow dari persatuan guru Indonesia.Karena dianggap tidak logis dan merugikan, koalisi ini menolak dengan tegas perubahan kurikulum dan segera membawa ke meja hukum.

“Kita bisa gugat ke PTUN dan MK. Harus ada pembakangan. Ini merampas kebebasan guru kurikulum itu otoritas guru,” tegas Bambang.

Untuk merealisasikan Kurikulum 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengajukan anggaran ke DPR mencapai Rp2,491 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari anggaran melekat Rp 1,740 triliun dan anggaran tambahan Rp 751,4 miliar. Anggaran tambahan digunakan untuk penyiapan dokumen kurikulum, penulisan buku, uji publik dan sosialisasi, penggandaan buku, pelatihan guru serta monitoring dan evaluasi.

Sementara anggaran melekat digunakan untuk pelatihan guru dan pengadaan buku untuk siswa dan guru. Anggaran itu bersumber dari APBN sebesar Rp 991,8 miliar dan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 748,5 miliar.

Perubahan kurikulum yang akan segera diterapkan pada Juli mendatang diprediksi sebagian pihak berpotensi gagal dan hanya menjadi objek penghamburan anggaran sebesar Rp 2,49 triliun yang berakhir sia-sia lantaran tak mencapai tujuan.

Pengamat pendidikan, Romo Benny Susetyo, mengatakan bahwa kurikulum 2013 ini berpotensi gagal luar biasa. Berbagai elemen yang mestinya mendukung kurikulum berjalan dengan baik tidak dipersiapkan matang oleh pemerintah bahkan terkesan mendadak dan tergesa-gesa.

“Contoh saja dari masalah guru. Hanya disiapkan selama dua hari saja. Bagaimana bisa siap? Perubahannya padahal signifikan tapi persiapan gurunya singkat sekali,” kata Romo Benny saat jumpa pers di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta, hari ini.

Tidak hanya itu, metode tematik integratif yang diharuskan mengkombinasikan satu mata pelajaran lain dengan mata pelajaran lain atau dengan tema ini tidak mudah. Pelatihan guru yang singkat hanya akan membuat guru menjadi bingung.

“Kalau dipaksakan guru akan menjadi bingung. Bayangkan saja pelajaran matematika yang logis dan pasti harus bisa diintegrasikan untuk menjelaskan masalah ke-Indonesia-an,” jelas Romo Benny.
(dat03/merdeka/kompas) FRIDAY, 15 FEBRUARY 2013 23:28 

***

ICW Temukan 8 Kejanggalan Kurikulum 2013

oleh Rochmanuddin

Liputan6.com, Jakarta : Anggota Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Siti Juliantari mengatakan, banyak kejanggalan terlihat dalam Kurikulum 2013. ICW menemukan 8 keganjalan dalam kurikulum yang dianggarkan senilai Rp 2,49 triliun itu.

“Setelah Koalisi Tolak Kurikulum 2013 melakukan investigasi terkait Kurikulum 2013, baik dengan pihak yang terlibat langsung maupun tidak, kami menemukan 8 kejanggalan Kurikulum 2013,” kata Siti dalam jumpa pers ‘Pemaparan Kejanggalan Kurikulum 2013’ di Kantor ICW, Jakarta, Jumat (15/2/2013).

Siti menjelaskan, kejanggalan pertama yaitu pemerintah menggunakan logika terbalik dalam perubahan kurikulum pendidikan. Kedua, pemerintah tidak konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Perpres Nomor 5 Tahun 2010. Ketiga, anggaran perubahan Kurikulum 2013 tidak terencana baik. Kemudian keempat, tidak ada evaluasi komprehensif terhadap Kurikulum 2006 (KTSP).

Kelima, panduan Kurikulum 2013 mengungkung kreativitas dan inovasi guru serta penyeragaman konteks lokal. Lalu keenam, target training master teacher terlalu ambisius. Ketujuh, bahan perubahan kurikulum yang disampaikan pemerintah berbeda-beda. Dan kedelapan, dari buku-buku yang disiapkan untuk siswa dan guru kurang dari 50 persen yang sudah selesai.

“Mekanisme kurikulum tidak ada aturan yang jelas sampai saat ini. Seharusnya perubahan standar isi dan standar kompetensi lulusan, baru mengubah kurikulum nasional. Ini malah sebaliknya,” ujarnya.

Harusnya, lanjut Siti, pemerintah merevisi PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lalu menyusun dan menetapkan kurikulum baru. “Bukan seperti saat ini, standar nasional pendidikan mengikuti Kurikulum 2013,” jelasnya.

Masalah anggaran, kata Siti, juga tidak terencana dengan baik. Pemerintah berniat mengubah kurikulum, tapi dengan piloting atau proyek percontohan. Awalnya pada Desember 2012, anggaran dibutuhkan Rp 684,4 miliar. Kemudian berubah menjadi perubahan kurikulum secara komprehensif.

“Kemudian pada Januari diajukan lagi ke DPR anggaran sebanyak 2 kali. Pertama Rp 1,46 triliun dan kedua naik menjadi Rp 2,49 triliun. Mengubah kurikulum di luar RPJMN jelas memiliki konsekuensi anggaran. Sementara penataan ulang yang sudah direncanakan anggaranya sekitar Rp 300 miliar untuk 3 tahun,” ucapnya.

“Dari anggaran Rp 2,49 triliun terbesar untuk anggaran pengadaan buku dan pelatihan guru yakni Rp 1,27 triliun dan Rp 1,09 triliun,” tutur Siti.

Terkait buku Kurikulum 2013, menurut Siti, juga belum siap. Buku panduan guru dan siswa yang sudah siap kurang dari 50 persen, bahkan materi kurikulum SMA belum tuntas disusun. “Rencana pengadaan buku dengan jadwal pelatihan guru tidak sesuai, kecuali buku untuk pelatihan sudah dicetak lebih awal,” imbuhnya. (Frd) Posted: 15/02/2013 18:29

***

Yakin Kurikulum 2013 Gagal

Jum’at, 15 Februari 2013 , 23:32:00

JAKARTA – Setelah melakukan evaluasi terhadap kurikulum 2013 dan menemukan delapan kejanggalan, Koalisi Tolak Kurikulum 2013 memastikan bahwa penerapan kurikulum yang akan dipaksakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Juli mendatang akan gagal.

“Perubahan kurikulum 2013 dipastikan akan gagal karena secara substansi guru tidak akan mampu menjalankannya,” kata Koordinator Monitoring Publik ICW, Siti Juliantari di Kalibata, Jakarta, Jumat (15/2).

Salah satu anggota Koalisi Tolak Kurikulum 2013 itu juga menilai, anggaran Rp2,49 triliun yang akan dikeluarkan oleh pemerintah akan sia-sia karena tidak mampu meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Justru, akan membuat pendidikan semakin terpuruk dan menghansurkan generasi bangsa yang akan datang.

Ditegaskannya, perlu ada mekanisme perubahan kurikulum yang sistematis dan jelas, serta harus diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tidak melanggar perundang-undangan yang levelnya lebih tinggi.

“Yang kita pertanyakan, siapa yang akan bertanggung jawab jika kebijakan kurikulum ini gagal?,” pungkas Siti didampingi Sekjen FSGI, Retno Listyarti dan sejumlah pemerhati pendidikan lainnya.(Fat/jpnn)

(nahimunkar.com)

(Dibaca 214 kali, 1 untuk hari ini)