PP Muhammadiyah: Pembunuhan Laskar FPI Pelanggaran HAM Berat untuk Dilanjutkan ke Mekanisme Pengadilan Pidana

  • Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, dia mengatakan empat orang yang meninggal diindikasikan telah terjadi pembunuhan di luar jalur hukum (unlawful killing).
  • “Karena itu, pembunuhan terhadap terutama empat anggota laskar FPI seharusnya tidak sekadar pelanggaran HAM biasa melainkan termasuk kategori pelanggaran HAM berat,” katanya dalam konferensi pers virtual, Senin (18/1/2021).
  • PP Muhammadiyah juga mendorong empat rekomendasi Komnas HAM untuk dilanjutkan ke ranah penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana.
  • “Hal itu guna mendapatkan kebenaran materiil lebih lengkap dan menegakkan keadilan,” bebernya.

    Silakan simak berita ini.

    ***

PP Muhammadiyah: Pembunuhan Laskar FPI Harusnya Masuk Pelanggaran HAM Berat

 


Rekonstruksi penembakan laskar FPI (Foto: Antara)

 

JAKARTA – Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukung setiap langkah yang investigasi yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Bahkan, PP Muhammadiyah meminta agar peristiwa pembunuhan laskar Front Pembela Islam (FPI) naik menjadi pelanggaran HAM berat.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, dia mengatakan empat orang yang meninggal diindikasikan telah terjadi pembunuhan di luar jalur hukum (unlawful killing).

“Karena itu, pembunuhan terhadap terutama empat anggota laskar FPI seharusnya tidak sekadar pelanggaran HAM biasa melainkan termasuk kategori pelanggaran HAM berat,” katanya dalam konferensi pers virtual, Senin (18/1/2021).

Dia mengatakan, PP Muhammadiyah juga mendorong empat rekomendasi Komnas HAM untuk dilanjutkan ke ranah penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana.

“Hal itu guna mendapatkan kebenaran materiil lebih lengkap dan menegakkan keadilan,” bebernya.

Sebelumnya, Komnas HAM membuat empat rekomendasi kasus penembakan enam pengikut Habib Rizieq Shihab di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Rekomendasi itu dibuat berdasarkan hasil penyelidikan kasus penembakan tersebut.

“Pertama, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana, guna mendapatkan kebenaran materiil lebih lengkap dan menegakkan keadilan,” kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Choirul Anam, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 8 Januari 2021.

Rekomendasi kedua, ialah mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam dua mobil. Yakni Avanza warna hitam berpelat B 1739 PWQ dan Avanza warna Silver berpelat B 1278 KJD.

“Rekomendasi ketiga, mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh laskar FPI,” kata Anam.

Rekomendasi keempat adalah meminta proses penegakan hukum, akuntabel, objektif, dan transparan sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia. Laporan penyelidikan ini akan di sampaikan Komnas HAM kepada Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Mahfud MD.

“Komnas HAM RI berharap pengungkapan peristiwa kematian enam laskar FPI dilakukam secara transparan, proses keadilan yang profesional, dan kredibel,” ujar Anam.

nasional.okezone.com, Erfan Maaruf, iNews · Senin 18 Januari 2021 18:24 WIB

***

 

Muhammadiyah: Pembunuhan Laskar FPI Pelanggaran HAM Berat


Foto : Republika/Putra M. Akbar

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas (kedua kanan).

JAKARTA — Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik dan Hukum dan HAM menyatakan sikap terkait empat rekomendasi Komnas HAM terkait kematian enam laskar FPI. Muhammadiyah mendukung Komnas HAM agar kasus tersebut dilanjutkan ke ranah pengadilan pidana, sebab menurutnya pembunuhan terhadap 4 laskar FPI bukan hanya pelanggaran HAM biasa melainkan pelanggaran HAM berat.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM dan Kebijakan Publik, Busyro Muqqodas menegaskan pernyataan Muhammadiyah tersebut sebagai kontrol terhadap pemerintah. Ia berharap aparat penegak hukum tidak perlu menyikapi dengan berlebihan.

“Kami Muhammadiyah kritis adalah kritis penuh kesayangan, bukan kebencian dan tidak perlu aparat kepolisian menyikapi dengan miss presepsi atau kesalahan pandangan yang berlebihan seakan-akan kalau ada masyarakat sipil yang bersikap kritis itu sebagai musuh, sama sekali tidak, kami tidak memusuhi negara, kami tidak memusuhi pemerintah, kami tidak memusuhi TNI /Polri, kami lah justru perintis TNI melalui panglima Jenderal Soedirman yang merupakan tokoh Pemuda Muhammadiyah, ” kata Busyro dalam keterangannya secara daring, Senin (18/1). 

Busyro menyatakan, sungguh berbahagialah Indonesia jika masih memiliki elemen masyarakat sipil yang masih merawat independensinya. Karena independensi akan membawa pada pengaruh apakah masyarakat sipil itu mudah tergadai atau tidak.

“InsyaAllah Muhammadiyah tidak akan mudah tergelincir untuk menggadaikan Indonesia, menggadaikan Islam sebagai agama rahmatan lil’alamin yang menegakkan keadilan untuk semuanya, lintas agama, lintas sektor, lintas apa saja. Prinsip justice for all adalah prinsip Islam, prinsip Pancasila dan prinsip kita semuanya, ” tegasnya. 

Busyro menuntut, mendorong serta mengajak pada pemerintah untuk lebih berhati-hati menyikapi sikap kritis masyarakat. Menurutnya, bila  ada elemen masyarakat yang kritis jangan disikapi dengan cara-cara pandang yang represif.

ihram.co.id, Senin , 18 Jan 2021, 20:37 WIBReporter :Dian Fath Risalah/ Redaktur : Muhammad Subarkah

(nahimunkar.org)

(Dibaca 171 kali, 1 untuk hari ini)