Kabar24.com, JAKARTA –Calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memutuskan menolak proses pelaksanaan Pilpres 2014 karena pertimbangan ditemukannya tindak pidana kecurangan pemilu yang melibatkan penyelenggara dan pihak asing dengan tujuan tertentu.

“Kami sebagai pengemban mandat suara rakyat, akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum dan menarik dari proses yang sedang berlangsung,” kata Prabowo dalam konferensi persnya di Rumah Polonia, Selasa siang 22 Juli 2014 tanpa didampingi cawapres Hatta Rajasa.

Beberapa pendukung Prabowo yang hadir dalam konferensi pers itu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali, petinggi Partai Golkar Akbar Tandjung, Ketua Tim Pemenangan Mahfud MD, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, MS Kaban, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua, petinggi Partai Demokrat Hashim Djojohadikusumo, dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Pada kesempatan itu Prabowo didampingi sejumlah pemimpin partai koalisi merah putih. Prabowo menegaskan dirinya dan Hatta Rajasa tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat, lantas dipermainkan dan diselewengkan.

“Kami siap menang dan siap kalah, dengan cara yang demokratis dan terhormat. Untuk itu kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih kami, untuk tetap tenang,. Kami tidak akan diam,” kata Prabowo.

Prabowo lalu menginstruksikan saksi-saksi Tim Prabowo-Hatta yang sedang mengikuti rekapitulasi di KPU untuk tidak lagi melanjutkan proses tersebut.

Keputusan menarik diri ini dilandasi beberapa hal antara lain, proses pelaksanaan Pilpres oleh KPU dinilai bermasalah, tidak demokratis, bertentangan dengan UUD 1945, karena banyak aturan main yang dibuat namun dilanggar sendiri oleh KPU.

Selain itu rekomendasi Bawaslu terhadap berbagai kelalaian dan penyimpangan juga diabaikan oleh KPU, ditemukannya sejumlah tindak pidana kecurangan pemilu dengan melibatkan penyelenggara dan pihak asing, KPU selalu mengalihkan masalah ke MK seolah-olah keberatan tim Prabowo-Hatta merupakan bagian sengketa yang harus diselesaikan di MK, serta terjadinya kecurangan terstruktur, sistematik dan masif pada pemilu. (Kabar24.com)

Editor: Eries Adlin

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.442 kali, 1 untuk hari ini)