Profesor Mudzakir: Tindakan Polisi Menembak Enam Laskar FPI “Unprocedural” dan Berlebihan


 Prof. Dr. Mudzakir, SH, MH./foto forumkeadilan

Jakarta– Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Prof. Dr. Mudzakir, SH, MH., mempertanyakan alasan apa sehingga kepolisian melakukan pembunuhan terhadap enam anggota Laskar Pembela Islam (LPI), sayap perjuangan Front Pembela Islam (FPI).

“Enam anggota (FPI) ini ditembak mati disebabkan karena melakukan kejahatan apa?,” tanya Mudzakir dalam Webinar yang digelar Centre of Study for Indonesian Leadership (CSIL), Selasa malam (29/12/2020).

Menurut Mudzakir, berdasarkan sejumah fakta hukum yang disampaikan berbagai pihak, ia mengaku belum mendapatkan kejelasan atas alasan apa mereka ditembak.

Ahli hukum pidana ini mengatakan, enam anggota itu adalah pengawal Habib Rizieq Syihab (HRS), maka sebagai pengawal tugasnya adalah melindungi yang dikawal. Dengan demikian mereka harus melakukan tindakan tertentu agar yang dikawal selamat tanpa gangguan apapun.

Sementara itu, aparat kepolisian, saat mereka melakukan tindakan hukum harusnya menunjukkan identitas sebagai anggota kepolisian dan surat tugas jika ada. Kecuali jika mereka berseragam. Sebab jika dalam kondisi tidak berseragam, harus dikatakan itu bukan sebagai anggota polisi. Kecuali menunjukkan identitasnya.

Sehingga, lanjut Mudzakir, dalam kejadian yang disebut sebagai ‘tembak menembak’ atau serempet-menyerempet itu tidak bisa dikatakan petugas kepolisian karena mereka tidak menunjukkan identitas dan surat tugas.

“Kalau dibilang penjahat itu benar. Karena kalau polisi harus menunjukkan identitasnya,” tambahnya.

Mengenai latar belakang penembakan, Mudzakir juga menyebut hal itu menjadi masalah. Sebab tidak sesuai prosedur alias “unprocedural”.

Mudzakir mempertanyakan, kejahatan apa yang hendak dilakukan HRS sehingga pengawalnya harus ditembak mati? Jika di media disebutkan oleh polisi bahwa HRS akan menggerakkan massa, kata dia, massa itu untuk apa. Sebab jika menggerakkan massa untuk unjuk rasa itu bukan merupakan sebuah kejahatan. Sebab unjuk rasa atau demonstrasi adalah konstitusional. Sehingga tidak boleh ada tindakan mematikan apapun.

Polisi, kata Mudzakir, tidak boleh menghalangi adanya unjuk rasa. Aparat justru wajib melindungi dan mengawal agar pengunjuk rasa dapat menyampaikan pendapatnya secara konstitusional tanpa gangguan siapapun.

Dengan demikian tindakan mematikan itu “unprocedural”, tidak melalui prosedur yang sah,” tegasnya.

Mudzakir juga menyebut tindakan mematikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap para pengawal HRS sebagai tindakan yang berlebihan alias “overestimate”. Ia mengibaratkan, penembakan itu seperti dilakukan terhadap pelanggar lalu lintas. Hanya karena melanggar lalu lintas, satu mobil yang berisi satu keluarga ditembak mati semua.

Mudzakir mengingatkan, agar polisi menggunakan wewenang yang dimilikinya sesuai dengan prosedur, maksud dan tujuannya.

“Tindakan mematikan kepolisian itu menunjukkan tindakan yang diluar prosedur, menyalahgunakan wewenang,” kata dia.

red: shodiq ramadhan

(SI Online) 29 Desember 2020

(nahimunkar.org)

(Dibaca 188 kali, 1 untuk hari ini)