Profesor Singapura Sebut Megawati Norak, Puji Diri Sendiri dengan Cara Ilmiah

  • Pengamat: Megawati Tak Lulus Kuliah Jadi Profesor, Kental Nuansa Politis
  • Menurut Prof NTU, Megawati dalam isi papernya itu sedang memuji dirinya sendiri dengan cara ilmiah.
  • “Ada caranya agar tidak terjebak self-prasing yang norak,” ujar Profesor Sulfikar.

     

Jakarta – Profesor Sulfikar Amir dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura mengkritik paper Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Kepemimpinan Strategis Pada Masa Kritis.

Dalam orasi Ilmiah pengambilan gelar profesor kehormatan dari Universitas Pertahanan tersebut, Megawati mengambil tulisannya sendiri berjudul Kepempimpinan Presiden Megawati Pada Era Krisis Multidimensi pada 2001-2004.

Kritik Profesor Sulfikar terhadap paper Megawati itu dibagikan pengguna media sosial Sociotalker, seperti dilihat pada Rabu 9 Juni 2021.

Baca Juga: Megawati Tak Lulus Kuliah Jadi Profesor, Pengamat: Kental Nuansa Politis

Sulfikar mengkritik soal objek paper Megawati yang mengangkat tulisannya sendiri tentang kepemimpinannya di masa transisi 2001-2004.

Dalam narasi unggahannya, ia menilai objek tulisan dan penulis paper itu adalah orang yang sama yakni Megawati sendiri.

“Orangnya sama,” tulis Profesor Sulfikar.

Tak hanya itu, Profesor NTU ini juga menertawai beberapa bagian di abstrasi paper Megawati tersebut.

Ia menertawai pada bagian ‘pengambilan keputusan tertinggi itu yang tidak lain adalah Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarnoputri’ serta pada bagian ‘kepemimpinan Megawati Soekarnoputri berhasil mengatasi sebagain besar krisis multidimensi’.

Selain itu, Profesor Sulfikar juga heran pada abstraksi di bagian ‘mengeksplisitkan aspek-aspek yang melatarbelakangi pengambilan keputusan strategis pada era 2001-2004, yang diharapkan bisa berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan’.

Oleh karena itu, menurutnya, Megawati dalam isi papernya itu sedang memuji dirinya sendiri dengan cara ilmiah.

“Cara puji diri sendiri dengan cara ‘ilmiah’,” tulisnya.

Menurutnya, menulis paper tentang pengalaman diri sendiri itu sah-sah saja dalam dunia akademik. Namun, hal itu ada batasannya agar tidak terkesan norak lantaran memuji diri sendiri.

“Ada caranya agar tidak terjebak self-prasing yang norak,” ujar Profesor Sulfikar.

Mengutip Hops.id, guru besar sosiologi kebencanaan ini tak hanya mengkritik paper Megawati tersebut melainkan juga membuat abstraksi dan judul paper pengalaman putri Proklamator RI Bung Karno itu biar tidak memuji diri sendiri.

“Kalo ghostwriter-nya blio, kira-kira gini paper yang gw tulisin,” tutur Sulfikar.

Adapun unggahan abstraksi paper Megawati yang dibuat Profesor Sulfikar mengambil judul ‘Unifying The Archipelago in Trying Times: Self Reflective Thoughts on the Role of Leadership in Enhancing National Ideology and Integroty in Indonesia’.

Diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bakal mendapat gelar profesor dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan).

Lebih mengejutkannya lagi, walaupun tak pernah lulus kuliah, Megawati bakal jadi profesor dengan gelar sembilan doktor.

Putri tokoh proklamator Indonesia ini bakal mendapat gelar Profesor Kehormatan tidak tetap pada Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik di Unhan.

Menurut jadwal, penganugerahan gelar kehormatan ini diserahkan pada Jumat 11 Juni 2021 di Kampus Merah Putih Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Nantinya ketika pengukuhan, Megawati bakal menyampaikan sejumlah orasi ilmiah dengan judul ‘Kepemimpinan Strategis pada Masa Kritis’.

Orasi ilmiah tersebut bakal disampaikannya dalam acara Sidang Senat Terbuka dipimpin Rektor Unhan, Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian.

Berdasarkan berbagai sumber yang beredar, salinan jurnal tersebut berhasil ditulis sendiri oleh Megawati berjudul ‘Kepemimpinan Presiden Megawati Pada Era Krisis Multidimensi, 2001-2004 (The Leadership of President Megawati In The Era Of Multidimensional Crisis, 2001-2004)’.


Fachri Djaman

Terkini.id, 9 Jun 2021 18:21 WITA

***

Megawati Tak Lulus Kuliah Jadi Profesor, Pengamat: Kental Nuansa Politis

Jakarta – Pengamat Komunikasi Politik, Jamiluddin Ritonga menanggapi kabar Megawati Soekarnoputri yang akan meraih gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Pertahanan RI (Unhan) meskipun Ketua Umum PDIP itu diketahui tak pernah lulus kuliah.

Jamiluddin mengatakan, pada umumnya para akademisi yang ingin memperoleh gelar profesor pendidikan terakhirnya harus berstatus sebagai lulusan S3 (Doktor). Namun, hal itu tidak berlaku bagi Megawati yang akan meraih gelar akademik tertinggi dari Unhan tersebut.

Ia pun mengungkapkan secara khusus soal KUM yang biasa dijalani oleh para akademisi. Menurutnya, KUM sendiri merupakan proses yang ditempuh dengan cara memenuhi berbagai unsur, di antaranya pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan unsur pendukung seperti mengikuti seminar ilmiah.

Bahkan, kata Jamiluddin, akademisi juga harus menulis artikel yang dimuat di Scopus. Hingga saat ini saja banyak akademisi yang belum mendapat jabatan sebagai profesor dikarenakan terganjal pada pemuatan artikel di Scopus.

“Untuk Profesor Madya saja, akademisi harus memiliki kumulatif angka kredit (KUM) 850. Sementara untuk Profesor penuh diperlukan KUM 1000,” ujar Jamiluddin Ritonga, Kamis 10 Juni 2021 seperti dilansir dari berbagai sumber.

Baca Juga: Sebut Megawati Norak, Profesor: Puji Diri Sendiri dengan Cara Ilmiah

Maka dari itu, Jamiluddin menilai pemberian gelar profesor kepada Megawati sarat dengan nuansa politis.

Selain itu, menurut Jamiluddin, pemberian gelar tertinggi akademik kepada putri Proklamator RI Bung Karno tersebut akan membuat kecewa para akademisi.

“Apalagi kesan politis begitu kental dari pemberian jabatan profesor tersebut. Para akademisi semakin kecewa karena melihat secara vulgar aspek akademis sudah berbaur dengan sisi politis,” tuturnya.

Baca Juga: Ferdinand Disebut ‘Menjilat’ Megawati Demi Dapat Jabatan, Said Didu: Semoga…

Mengutip Hops.id, Jamiluddin juga mengimbau kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim agar tidak terlibat dalam pemberian gelar profesor.

“Sudah saatnya menteri pendidikan tidak lagi terlibat dalam pemberian jabatan profesor. Sebab, menteri sebagai jabatan politis tidak selayaknya terlibat dalam pemberian jabatan akademis,” tegas pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul ini.

Jika Mendikbudristek tidak lagi terlibat, maka Jamiluddin meyakini kemurnian akademis untuk gelar profesor akan terjaga dan tidak lagi bernuansa politis seperti halnya pemberian gelar dari Unhan kepada Megawati tersebut.

“Dengan begitu, kemurnian akademis akan lebih kental dalan penetapan profesor,” ujarnya.

Fachri Djaman

Terkini.id,
10 Jun 2021 20:24 WITA

(nahimunkar.org)

(Dibaca 298 kali, 2 untuk hari ini)