Ahok dinilai Forum Kampung Kota kerap mengeluarkan kebijakan yang merugikan masyarakat miskin. (ANTARA/Sigid Kurniawan)


Jakarta, CNN Indonesia — Para akademisi dan aktivis yang tergabung dalam Forum Kampung Kota, melalui surat terbuka mendesak PDI Perjuangan untuk tidak mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai bakal calon gubernur dalam Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

“Kami meyakini tak ada basis moral dan ideologi yang bisa dijadikan dasar bagi PDI Perjuangan untuk mendukung pencalonannya (Ahok). Demokrasi, keadilan, dan keberpihakan pada kaum marhaen adalah ideologi PDI Perjuangan yang tidak dapat ditemukan pada kandidat ini,” demikian penggalan pernyataan dalam surat terbuka itu.

Surat dari Forum Kampung Kota itu ditandatangani oleh sejumlah akademisi seperti sejarawan JJ Rizal, sosiolog Tamrin Amal Tamogola, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin, dan Pekerja Kemanusiaan Sandyawan Sumardi.

Total terdapat 40 aktivis dan akademisi yang menandatangani surat tersebut. Sekjen KPA Iwan Nurdin membenarkan ikut menandatangani surat tersebut.

“Benar, saya tergabung dalam Forum Kampung Kota dan ikut menandatanganinya,” kata Iwan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat malam (19/8).

Alasan utama penolakan terhadap Ahok didasari oleh sejumlah kebijakannya sebagai Gubernur DKI Jakarta saat ini. Forum Kampung Kota menilai Ahok kerap mengeluarkan kebijakan yang merugikan masyarakat miskin.

Indikasinya adalah peningkatan ketimpangan kemiskinan seperti tercermin dalam rilis dari Badan Pusat Statistik mengenai rasio gini atau indeks ketimpangan ekonomi DKI Jakarta.

Data BPS menyebut rasio gini DKI Jakarta mengalami peningkatan dari 0,43 pada 2014 menjadi 0,46 pada 2015. Data BPS juga menunjukkan bahwa dari September 2015 ke Maret 2016 jumlah orang miskin bertambah menjadi 5.630 orang.

Hal lain yang disorot adalah meningkatnya penggusuran terhadap rumah-rumah warga miskin serta penggunaan instrumen kekerasan dalam proses penggusuran.

Penggusuran paksa terhadap warga miskin dilakukan menggunakan instrumen kekerasan dan melibatkan tentara. Dari 113 kasus penggusuran, 65 kali TNI terlibat dalam penggusuran tersebut.

“Kebijakan-kebijakan Pemprov DKI Jakarta terus menjauh dari nilai-nilai keadilan bagi warga miskin di ibu kota,” bunyi surat tersebut. (wis/agk)

By: Rinaldy Sofwan Fakhrana & Wishnugroho Akbar/Sabtu, 20/08/2016

***

Ahok Disebut Cetak Sejarah Penggusuran Paling Brutal

Penggusuran ratusan banguna

Penggusuran ratusan bangunan di salah satu wilayah Jakarta Timur. (CNN Indonesia/Priska Sari Pratiwi)


Jakarta, CNN Indonesia — Sepanjang tahun lalu, berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, ada 113 kasus penggusuran paksa oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Penggusuran itu merugikan 8.315 kepala keluarga dan 600 unit usaha. Sebanyak 84 persen penggusuran dilakukan secara sepihak.

Itu belum termasuk penggusuran yang dilakukan sejak awal hingga menjelang tengah tahun ini. Merujuk pada data tersebut, sejarawan Betawi JJ Rizal menyebut Ahok sebagai Gubernur Jakarta yang paling sering menggusur warganya.

Penggusuran pada era Ahok, kata Rizal, bukan hanya sering terjadi, tapi juga dilakukan dengan pendekatan kekerasan, stigatisasi, bahkan teror. Ia menuding Ahok tak mengedepankan dialog sebelum menggusur.

“Sejarah penggusuran yang paling rutin dan tanpa pendekatan kemanusiaan, justru terjadi sekarang. Periode Ahok penggusuran paling brutal dalam sejarah,” ujar Rizal kepada CNNIndonesia.com di Serang, Banten.

Pun ganti rugi dan jaminan atas kehidupan dan pekerjaan warga yang digusur, menurut Rizal, tidak dipikirkan oleh gubernur.

“Ini lembaran paling hitam dalam sejarah penggusuran, bagaimana pemerintah hadir dalam wajah yang paling menyeramkan,” kata Rizal.

Warga Pasar Ikan, Penjaringan

Warga Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, menatap rumahnya yang rata dengan tanah. Selepas itu ia tinggal di atas perahu seraya mencari tempat tinggal baru. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)


Sejarah penggusuran Jakarta

Rizal mencatat, kasus penggusuran pertama di Jakarta yang bermasalah terjadi pada masa penjajahan. Ketika itu, pemerintah kolonial Belanda banyak merampas tanah rakyat pribumi untuk membangun Kompleks Menteng.

Penggusuran dilakukan tanpa pertanggungjawaban. Kasus itu mencuat pada 1930-an. Husni Thamrin –pahlawan nasional asal Betawi yang berayahkan seorang Belanda dan beribukan Betawi–  pun kala itu ikut menggugat.

Sementara di masa Orde Lama, penggusuran dimulai pada masa Wali Kota Sudiro. Saat itu Satuan Polisi Pamong Praja mulai hadir pada aksi-aksi penggusuran era 1950-an. Salah satunya di kawasan Hotel Indonesia. Bung Hatta saat itu bahkan sempat melayangkan protes.

Bagi Rizal, yang menarik adalah penggusuran di kawasan Senayan untuk membangun Kompleks Gelora Bung Karno. Presiden Sukarno turun langsung dalam rencana pembangunan dan penggusuran itu.

Setelah menemukan tempat yang tepat melalui potret udara di pesawat, Bung Karno mendatangi sahabatnya Haji Muntako untuk berdialog. Dia meminta agar para sesepuh dan orang yang dianggap berpengaruh di Senayan dikumpulkan untuk sosialisasi rencana pembangunan.

“Bung Karno berdialog tentang rencana itu, sampai pohonnya dihitung. Bukan hanya tanah, tapi pohon dan buahnya pun dibayar. Disediakan tempat baru buat warga di Tebet. Diganti semua dan sangat manusiawi,” kata Rizal.

Sementara pada Orde Baru, pembangunan gencar dilakukan. Gubernur Ali Sadikin tidak lepas dari aksi menggusur. Namun, menurut Rizal, Bang Ali menggunakan cara-cara persuasif dan penuh dialog.

Ali memperhatikan ganti rugi dan kebutuhan warga sebelum tempat tinggal mereka digusur, sehingga warga menerima program pembangunan kala itu. Bahkan ada warga yang dengan sukarela mewakafkan tanah mereka.

“Justru penggusuran paling tidak manusia itu dilakukan di masa ini, di mana nilai-nilai kemanusiaan menjadi mahkota reformasi,” kata Rizal. (agk)

Sumber: cnnindonesia.com/Prima Gumilang, Jumat, 29/04/2016

(nahimunkar.com)