Puluhan Ribu Buruh Akan Demo Tolak UU Cipta Kerja di Istana dan MK Senin 2 November

 

  • Misteri Pasal 46 soal Minyak dan Gas di UU Cipta Kerja

 

***

 

Misteri Pasal 46 soal Minyak dan Gas di UU Cipta Kerja

JAKARTA– Naskah omnibus law Undang-undang Cipta Kerja kembali menjadi sorotan. Sebabnya, Sekretariat Negara mengubah naskah akhir yang diserahkan oleh DPR kepada Istana dari 812 halaman menjadi 1.187 halaman.

Tak hanya perubahan jumlah halaman, ada beleid yang hilang dalam naskah terbaru yaitu Pasal 46 soal Minyak dan Gas. Pasal ini masih ada dalam naskah 812 halaman yang diserahkan oleh DPR kepada Sekretariat Negara.

Pasal 46 sendiri berisi Badan Pengatur yang bertugas mengatur distribusi, mengawasi cadangan migas, dan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Hilangnya pasal 46 ini pun menguatkan dugaan bahwa penyusunan aturan ini serampangan. Sebab, Badan Legislasi DPR tidak pernah menyetujui pasal ini masuk ke UU Cipta Kerja. Artinya, pasal tersebut tetap ada saat DPR mengesahkan omnibus law dan bahkan maju ke Istana.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat ikut menanggapi polemik pasal 46 tersebut. Menurutnya, Setneg tak bisa menambah dan mengurangi pasal dalam draft UU yang telah disahkan di rapat paripurna DPR apapun alasannya.

“Saya dapat khabar Psl 46 UU Ciptaker dihapus Setneg dengan alasan Pasal 46 itu telah diatur dalam UU eksisting,” kata Benny di akun Twitter @BennyHarmanID, Jumat malam (31/10/2020).

“Jika betul, ini alasan konyol. Mensesneg dengan dalil apapun dilarang keras mencabut atau menambah pasal baru dalam RUU yg telah disahkan di Rapur DPR. Liberte,” lanjutnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto meminta insiden dicantumkannya Pasal 46 UU Migas dalam UU Cipta Kerja diusut tuntas.

Menurut Mulyanto, tindakan menambahkan, mengurangi atau mengubah naskah RUU yang sudah disahkan adalah pelanggaran hukum yang serius. Untuk itu, Mulyanto mendesak agar masalah ini dituntaskan.

“Yang jadi pertanyaan apakah dimasukannya pasal tersebut dalam naskah 5 Oktober setelah disahkan di sidang paripurna DPR adalah perbuatan sengaja atau sekadar soal kelalaian,” ucapnya kepada wartawan, Kamis (29/10/2020).

“Karena di hari terakhir Panja RUU Ciptaker, sebelum diambil keputusan tingkat satu dalam Pleno Baleg bersama Menteri terkait, pasal tersebut telah disepakati untuk didrop. Namun kenapa pasal tersebut bisa muncul kembali bahkan setelah RUU Ciptaker disahkan di Rapat Paripurna?,” imbuhnya.

Mulyanto menilai, penambahan pasal 46 UU Migas ini yang menjadi pangkal utama dari serangkaian masalah revisi naskah RUU Cipta Kerja, yang ditengarai lebih dari 5 kali hingga berujung pada terbitnya naskah setting akhir dari Setneg.(msn-jpnn/fajar)

FAJAR.CO.ID, Sabtu, 31 Oktober 2020 10:40, Editor: Adi Mirsan

 

***

Puluhan Ribu Buruh Akan Demo Tolak UU Cipta Kerja di Istana dan MK Senin 2 November

 


 

 

Massa dari berbagai elemen buruh berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/10/2020). Dalam aksi yang digelar bertepatan dengan setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma’ruf Amin itu massa meminta dikeluarkannya Perppu pencabutan UU Cipta Kerja. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Jakarta – Aksi menolak RUU Cipta Kerja akan berlangsung pada Senin 2 November 2020. Demostrasi tersebut digelar oleh puluhan ribu buruh yang tergabung dalam 32 konfederasi dan federasi seperti KSPI, KSPSI AGN, dan Gekanas. Aksi demonstrasi ini akan dilakukan serentak di 24 provinsi.

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, untuk wilayah Jabodetak, aksi akan dipusatkan di Istana dan Mahkamah Konstitusi. Titik kumpul di Patung Kuda Indosat sekitar pukul 10.30 WIB.

BACA JUGA

“Tuntutan yang akan disuarakan adalah, batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan menuntut agar upah minimum tahun 2021 (UMP, UMK, UMSP, dan UMSK) tetap naik,” kata Said Iqbal dalam keterangannya, Minggu (1/11/2020).

Pada saat bersamaan, lanjutnya, akan diserahkan gugatan uji materiil dan uji formil omnibus law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi oleh KSPSI AGN dan KSPI.

“Tetapi bilamana nomor UU Cipta Kerja belum ada pada saat penyerahan berkas gugatan tersebut, maka yang akan dilakukan KSPI dan KSPSI AGN hanya bersifat konsultasi ke MK,” ujarnya.

Said Iqbal memastikan, meskipun nomor UU Cipta Kerja belum keluar, aksi 2 November di Istana dan Mahkamah Konstitusi akan tetap dilakukan.

Adapun buruh yang akan mengikuti aksi berasal dari berbagai kota seperti Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.

 Muhammad Ali

Liputan6.com, 01 Nov 2020, 10:24 WIB

 

 

(nahimunkar.org)


 

(Dibaca 168 kali, 1 untuk hari ini)