Putusan MA Pukulan Telak, Berkembang Paham RI Punya Presiden dan Wapres Tidak Sah



Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang ( PBB) MS Kaban mengomentari munculnya Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 44 P/PHUM/2019. Menurutnya, putusan ini menjadi pukulan telak terhadap Presiden Joko Widodo dan pasangannya Ma’ruf Amin.

“Apapun argumen dilontarkan pakar hukum tata negara tentang Putusan MA 44/2019. Ini pukulan telak bagi Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin,” ujarnya di akun twittersnya, Rabu (8/7/2020).

Menurutnya, putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/PHUM/2019 yang diunggah pada 3 Juli 2020 lalu merupakan fakta hukum legal, terlepas apakah itu deklaratoir dan bukan eksekutor.

“Ini putusan fakta hukum legal. Apakah deklaratoir bukan eksekutor,” lanjutnya.


Terkait dengan putusan ini apakah Jokowi dan Ma’ruf Amin bertahan di jabatannya saat ini sebagai pemenang Pilpres, itu adalah hak. Namun dikhawatirkan akan berkembang paham bahwa Indonesia memiliki presiden dan wakil presiden tidak sah.

“Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin bertahan itu hak. Tapi berkembang paham RI punya Presiden dan Wapres tidak sah,” tambahnya.

Apapun argumen dilontarkan pakar hukum tata negara tntng putusan MA no 44 2019.Ini pukulan telak thd Pres Jkwi dan wapres MA.Ini putusan fakta hukum legal apakah deklaratoir bukan eksekutor.Pres Jkwi/wapres MA bertahan itu hak.Tapi berkembang faham RI punya Pres Wapres Tidak Sah.

— MS Kaban (@hmskaban) July 8, 2020

Putusan MA

Seperti diketahui, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materiil (judicial review) Pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Gugatan tersebut diajukan oleh pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri beserta kawan-kawannya.

Perkara tersebut diketahui telah diputus

sejak 28 Oktober 2019, namun salinan putusannya baru diunggah di situs MA pada 3 Juli 2020 kemarin.

“Mengabulkan permohonan hak uji materiil yang diajukan para pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 bertentangan dengan UU 7/2017,” bunyi amar putusan MA.

Duduk sebagai Ketua Majelis Hakim adalah Hakim Agung Supandi dengan Hakim Anggota Irfan Fachruddin dan Is Sudaryono.

Putusan Nomor 44 P/PHUM/2019 MA menyatakan bahwa Pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terutama Pasal 416 ayat 1.

 

[PORTAL-ISLAM.ID] Rabu, 08 Juli 2020 BERITA NASIONAL

(nahimunkar.org)

(Dibaca 1.193 kali, 1 untuk hari ini)