Sekjen DPP PPP, Romy Romahurmuziy (kiri), dan Sekertaris Fraksi PPP, Arwani Thomafi (kanan)


JAKARTA — Fraksi PPP mengaku kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi kemarin yang intinya mewajibkan negara mencantumkan penganut kepercayaan di kolom agama Kartu Tanda Penduduk (KTP). Bagi PPP, putusan MK itu justru dapat mengaburkan prinsip negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Putusan MK ini dapat mengaburkan prinsip negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, putusan ini, juga berpotensi mendistorsi makna atau definisi agama itu sendiri,” kata Anggota Komisi II DPR Fraksi PPP Arwani Thomafi saat dihubungi, Rabu (8/11).

Arwani mengatakan, bahwa agama dan kepercayaan itu entitas yang berbeda. Meski memang, diakui dia, keberadaan keduanya dalam koridor yang dilindungi oleh konstitusi. Namun, keduanya tidak bisa disamakan.

Karena itu pula, kata Arwani, fraksinya di DPR akan mengajukan revisi terhadap Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). “Ini sebagai tindak lanjut atas putusan MK kemarin yang intinya mewajibkan negara mencantumkan penganut kepercayaan di kolom agama KTP,” katanya.

Bagi PPP, dikatakan Arwani, isi revisi tersebut harus mempertegas perbedaan soal agama dan aliran kepercayaan. Namun, dia belum mengetahui apakah melalui revisi itu nantinya akan ada kartu khusus untuk penganut kepercayaan atau tidak.

Karena, menurutnya, bentuk pengakuan negara terhadap para penganut kepercayaan tentu harus melalui pembahasan saat merevisi UU Adminduk. “Saya kira pelaksanaannya nanti di perubahan UU Adminduk itu, dan lihat nanti sejauh mana perubahan UU Adminduk itu,” ucapnya.

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Agus Yulianto

Sumber: khazanah.republika.co.id

***

Putusan MK Potensi Kaburkan Prinsip Sila Pertama

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan permohonan para pemohon uji materi, terkait Undang-undang (UU) Administrasi Kependudukan (Adminduk) pada Selasa (7/11/2017). Kata ‘agama’ yang ada pada Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk ‘kepercayaan’.

Berkenaan dengan putusan tersebut, Sesuai dengan konstitusi, Putusan lembaga Yudikatif itu bersifat final dan mengikat.

Merespon putusan yang telah diambil MK, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) MPR RI Arwani Thomafi angkat bicara, menurut pihaknya (PPP) perlu adanya penjelasan bagaimana mekanisme putusan MK itu diambil, agar tidak timbul persoalan baru.

“Berkaitan dengan tindak lanjut putusan MK, perlu ada kajian dan penjelasan bagaimana pelaksanaan putusan MK tersebut, hal itu penting dilakukan agar tidak menimbulkan kegaduhan dan problem yuridis, seperti munculnya penolakan dan tantangan dari kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan putusan tersebut,” tutur Arwani.

Anggota Komisi I DPR itu lanjut menjelaskan, sesuai dengan semangat konstitusi, khususnya Pasal 29 yang menentukan Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan menjamin kebebasan beribadah, memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya istilah kepercayaan muncul dalam konstitusi tetapi dalam bingkai Ketuhanana Yang Maha Esa.

“Putusan MK ini bakal mendistorsi definisi agama itu sendiri serta spirit konstitusi negara Indonesia sebagai negara berketuhanan.  Putusan MK ini juga dapat mengaburkan prinsip Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,  sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945,” paparnya.

Oleh karena itu Arwani memberikan solusi, dalam pelaksanaan putusan ini harus melalui Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“Terkait pelaksanaan putusan MK tergantung pada hasil penyusunan dan pembahasan Revisi UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh pembuat UU yakni DPR dan Presiden,” cetusnya.

Lanjut Arwani membeberkan “nantinya revisi tersebut bisa dimasukkan ke Prolegnas dengan kategori Daftar Kumulatif Terbuka Putusan MK dan dapat sewaktu-waktu masuk penyusunan RUU Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006”.

Dalam hal ini Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi juga meyampaikan, bahwa revisi ini harus tetap dimaksudkan untuk mempertegas soal agama dan aliran kepercayaan dari entitas berbeda, yang memang dilindungi oleh konstitusi. Senada juga dengan sikap MUI yang menegaskan aliran kepercayaan bukanlah agama. (Ay)

Sumber: ppp.or.id

(nahimunkar.org)

(Dibaca 608 kali, 1 untuk hari ini)