Suasana persidangan Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi. Foto/Dok/SINDOnews 


JAKARTA – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan memperluas pasal perzinahan di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai bertentangan dengan falsafah Pancasila.

Maka itu, Anggota Komisi VIII DPR Kuswiyanto mengkritik putusan MK yang menolak upaya kriminalisasi terhadap lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) serta kumpul kebo itu.

“Menurut saya putusan MK itu layak untuk dibatalkan karena bertentangan dengan falsafah Pancasila,” ujar Kuswiyanto dihubungi wartawan, Jumat (15/12/2017).

Lebih lanjut dia mengatakan, Indonesia didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. “Setelah itu ada Undang-undang Perkawinan dan disebutkan bahwa yang namanya perkawinan itu hanya dengan lawan jenis,” papar Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Melihat keputusan tersebut, dia menilai MK belakang ini telah menunjukan perilaku yang aneh-aneh karena telah menciderai bangsa Indonesia.

“‎Karena LGBT ini kan menyalahi kodrat karena bisa perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki,” ujar legislator asal daerah pemilihan Jawa Timur IX ini. Adapun putusan MK itu dihasilkan lewat ‘dissenting opinion’ dengan komposisi 5:4.

(pur)/Rico Afrido Simanjuntak

nasional.sindonews.com  Jum’at, 15 Desember 2017 – 15:28 WIB

***

PKS Sayangkan Putusan MK soal Kumpul Kebo dan LGBT

Bagaimana bangsa ini membiarkan perzinahan atau kumpul kebo bahkan tingkah LGBT tidak bisa dituntut hukum?

Ilustrasi-Parade gay – Reuters

Kabar24.com, JAKARTA–Fraksi PKS menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan soal kumpul kebo dan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

Menurut Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, kumpul kebo alias hubungan perkawinan tanpa nikah dan tindakan LGBT jelas tidak sesuai dengan karakter kebangsaan Indonesia yang beradab, bermartabat dan relijius sesuai Pancasila dan UUD 1945. Apalagi materi pemohon gugatan berangkat dari realitas nyata perilaku asusila dan amoral yang semakin marak dan mengancam masa depan generasi bangsa.

“Permohonan ini adalah upaya mengokohkan kebangsaan yang beradab,  bermartabatat,  dan relijius sesuai Pancasila dan UUD 1945 sebagai nilai-nilai luhur bangsa. Sejatinya ini bagian dari tanggung jawab kita untuk menjaga moral, karakter dan identitas bangsa,” kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/12).

Menurut Anggota Komisi I DPR tersebut, apa yang dimohonkan sejatinya sangat konstruktif bagi hukum positif yang berlaku, khususnya soal kesusilaan yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan lingkungan sosial dan problematika yang ada.

Pemohon meminta MK memutuskan agar delik perzinahan pada Pasal 284 KUHP diperluas, yaitu mencakup hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri alias kumpul kebo dapat dijerat pidana.

“Bagaimana bangsa ini membiarkan perzinahan atau kumpul kebo tidak bisa dituntut hukum,” ujarnya mempertanyakan. Padahal, ujarnya, moralitas universal jelas tidak membenarkan selain  madharatnya juga nyata bagi lingkungan sosial dan masa depan keluarga Indonesia.

“Perilaku ini juga bisa menjadi pintu masuk kejahatan seksual dan pelecehan,” kata Jazuli.

Editor : Andhika Anggoro Wening / Desember 15 / 2017 14:59 WIB Oleh :John Andhi Oktaveri

Sumber : kabar24.bisnis.com

(nahimunkar.org)

(Dibaca 1.620 kali, 1 untuk hari ini)