Ketua BPK Harry Azhar ?menantang Gubernur DKI Jakarta Ahok untuk membuktikan hasil laporan pemeriksaan audit investigasi Sumber Waras ngaco. (Dok. Sindophoto)


Inilah beritanya.

***

Dituding Ngaco, Ketua BPK Tantang Ahok di Pengadilan

JAKARTA – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis ‎menantang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk membuktikan hasil laporan pemeriksaan audit investigasi pengadaan lahan di Rumah Sakit Sumber Waras ngaco.

Menurut Harry Azhar, Ahok tidak perlu mengajak BPK berdebat di media.‎ Ahok disarankan untuk mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan audit investigasi pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras‎ dari BPK ke pengadilan. (Baca: ‎Penuhi Panggilan KPK, Ahok Nilai Audit BPK Ngaco)

“Silakan saja Ahok itu kalau ngaco, jangan ngomong di media, ngomong di pengadilan, ajukan bukti-bukti bahwa BPK itu ngaco. Jadi jangan (ajak) kami bertempur di media dong,” tegas Harry Azhar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Diketahui, Ahok menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan penyelewengan dana pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.‎ Sebelum menjalani pemeriksaan, Ahok menilai laporan hasil pemeriksaan audit investigasi pengadaan lahan di Rumah Sakit Sumber Waras itu ngaco. (mhd)

***

Klaim KPK Tak Ada Perbuatan Melawan Hukum Terus Dikritisi

Klaim KPK

Suasana ruang rapat kerja Komisi III DPR dengan KPK sebelum dimulai. (Foto: Rico Afrido Simanjuntak/Sindonews)


JAKARTA – Komisi III DPR akan mendalami pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo soal pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras tak ada perbuatan melawan hukum. Hal itu akan dilakukan DPR dalam rapat kerja (raker) bersama KPK yang digelar hari ini.

“Sekarang KPK dari hasil penyelidikannya menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum, itu nanti akan kita dialami dalam rapat Komisi III dengan KPK hari ini,” kata Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2016).

Masinton berharap, KPK bisa profesional dengan tugas penyelidikan dan penyidikannya terhadap persoalan pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Terlebih, lanjut dia, yang meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi atas persoalan itu adalah KPK, ketika dipimpin oleh Pelaksana tugas (Plt) Ketua Taufiequrahman ‎Ruki.

“Kami ingin ranah penegakan hukum tidak boleh diintervensi dan tidak boleh masuk ke dalam ranah politik,” pungkas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Sekadar diketahui, rapat kerja Komisi III DPR bersama KPK hari ini adalah lanjutan dari rapat yang dilakukan pada Selasa 14 Juni 2016. (Baca: Pernyataan Ketua KPK soal Sumber Waras Dinilai Terlalu Dini) (mhd)

Sumber: metro.sindonews.com/Rico Afrido Simanjuntak/Rabu,  15 Juni 2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 178 kali, 1 untuk hari ini)